Presiden Jokowi menelepon Mendag Lutfi ketika mengunjungi petani di Temanggung Jawa Tengah karena terjadi impor di tengah panen bawang putih. Lantas, apa motif dari tindakan ini?
Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya selalu menuai sorotan karena momentum ini kerap dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saat berdialog dengan warga yang notabene merupakan petani, Jokowi mendadak langsung menelepon Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi. Tindakan ini dilakukan karena sebelumnya para petani yang berdialog dengan presiden mengeluhkan adanya impor bawang putih ketika panen.
Keluhan yang disampaikan langsung oleh para petani ini langsung disambut dengan telepon mendadak Jokowi ke Mendag. Maka sebagai tindak lanjutnya, Mendag Luthfi berujar akan mengirimkan tim untuk memantau langsung kondisi di lokasi. Interaksi langsung pada saat kunjungan kerja seperti ini sebenarnya bukan merupakan hal baru. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat menghubungi langsung Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kedua momentum tersebut juga terjadi di tengah dialog antara presiden dan warga. Keduanya dihubungi langsung dengan alasan serupa, yaitu karena ada keluhan dari warga. Bahkan, sesaat setelah menghubungi Kapolri Jenderal Listyo terkait praktik pungli di kawasan Tanjung Priok, polisi langsung menangkap puluhan pelaku pungli. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa arahan presiden segera ditindaklanjuti oleh jajarannya.
Secara umum, gaya interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh Jokowi dalam menangani permasalahan cukup efektif karena langsung mendapatkan tindak lanjut dari jajarannya. Gaya komunikasi ini dijelaskan dalam buku berjudul Human Communication karya Steward L. Tubbs dan Sylvia Moss termasuk dalam kategori the equalitarian style. Secara garis besar menjelaskan bahwa interaksi dan komunikasi ini dilandasi atas dasar kesamaan sehingga tercipta komunikasi dua arah. Hal ini terlihat dari komunikasi antara Jokowi dengan masyarakat secara langsung.
Komunikasi yang cenderung terbuka ini merupakan sebuah metode yang umumnya sudah dilakukan oleh pejabat publik kepada masyarakat. Sejumlah kepala daerah yang ada di Indonesia pun sudah menerapkan gaya ‘blusukan’ untuk mendengar keluhan dan meraih simpati masyarakat. Melalui cara ini pun para pejabat publik bisa mengetahui kondisi masyarakat secara langsung tanpa ada perantara. Meski demikian, gaya komunikasi seperti ‘blusukan’ kerap dipandang sebagai upaya pencitraan. Lantas bagaimana dampak gaya komunikasi Presiden Jokowi?
Suara Rakyat Suara Tuhan?
Turun langsung dan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk mengetahui keadaan masyarakat merupakan salah satu mekanisme dalam pelayanan publik. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik, yakni menerapkan pelayanan publik yang optimal. Dalam buku berjudul Public Sector Ethics karya Inge Amundsen dan Vicente Pinto de Andrade, seorang pelayan publik bertindak dan mengambil sebuah kebijakan berdasarkan kepada prinsip etika. Maka, tidak heran jika etika menjadi pertimbangan utama seorang pejabat publik untuk berinteraksi dengan masyarakat.
Penggunaan etika dan moral ini juga diterjemahkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Secara garis besar, dalam setiap pasalnya menekankan tentang pengabdian terhadap masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki peran penting di sektor pelayanan publik atau dengan pengertian lain bahwa rakyat adalah raja yang sudah sepatutnya dilayani karena sejatinya pemimpin mewakili suara publik.
Dalam tulisan berjudul Vox Populi Vox Dei: Populism, Elistism and Private Reason karya Alon Harel dan Ofer Malchai, dijelaskan bahwa pemimpin yang cenderung populis akan menjunjung tinggi hak-hak publik dan menjauhi kebijakan yang menguntungkan kaum elite. Maka, setiap kebijakan yang diambil mengedepankan kepentingan publik.
Sama halnya dengan fenomena yang ditunjukkan oleh beberapa pejabat publik atau pemerintahan. Tidak terkecuali pemimpin negara, presiden juga tentunya memprioritaskan kepentingan rakyat dibandingkan golongan elite atau kelas atas. Hal ini sesuai dengan penerapan demokrasi yang mengedepankan pentingnya suara rakyat agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
Namun, satu hal penting yang menjadi permasalahan dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi, yakni kerap bermasalah dengan moral. Dalam tulisan berjudul Hypocrisy and Moral Authority karya Jessica Isserow dan Colin Klein menjelaskan bahwa hipokrisi yang kerap terjadi di pemerintahan demokrasi bisa merusak moral. Hal ini tidak lepas dari kepentingan hipokrisi yang digunakan dalam politik praktis, yang bertujuan untuk menarik perhatian dan simpati dari masyarakat.
Dalam tulisan berjudul Lying and Hypocrisy in Morality and Politics karya Ruth W. Grant juga dijelaskan bahwa hipokrisi sudah lumrah terjadi khususnya di dunia politik. Bahkan ada perspektif yang menyebut, jika politisi bisa memiliki sikap yang jujur dan efektif, itu artinya orang yang memiliki pandangan tersebut sudah jauh meninggalkan dunia politik dan perang. Hal ini juga memperlihatkan bahwa dunia politik sudah tidak asing dengan sebuah hipokrisi atau kepura-puraan.
Lalu bagaimana dengan tindakan Presiden Jokowi? Apakah hal ini murni untuk kepentingan rakyat atau sebaliknya?
Bentuk Hipokrisi?
Mengacu pada fenomena hipokrisi yang tidak asing bagi para politisi dalam melayani publik, maka setiap kebijakan yang diambil pun patut mendapatkan sorotan. Misalnya, kebijakan impor bawang putih di Kabupaten Temanggung yang berakhir pada protes dari para petani setempat. Jika mengacu pada dokumen Outlook Bawang Putih tahun 2020 yang dipublikasikan Kementerian Pertanian (Kementan) di awal tahun 2021, Indonesia menjadi negara importer bawang putih terbesar di dunia berdasarkan data FAO pada tahun 2014-2018.
Berdasarkan data tersebut, tidak heran jika para petani khususnya di Kabupaten Temanggung merasa keberatan. Terlebih, angka impor yang tinggi juga bersamaan dengan panen yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah itu. Fenomena serupa juga sudah pernah terjadi sebelumnya saat ada persetujuan impor sebesar 3,1 juta ton gula kristal rafinasi, yang menyebabkan produksi gula petani tidak laku dijual di pasaran. Jika pada umumnya bulan sembilan produksi gula petani diminati oleh pedagang, namun akibat kebijakan impor mengakibatkan gula tidak terserap secara optimal.
Penerapan kebijakan impor di sejumlah komoditas sebenarnya sedikit bertolak belakang dengan upaya untuk menyejahterakan rakyat, khususnya petani. Salah satu contohnya seperti tindakan presiden yang langsung menghubungi Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi ketika mengetahui impor bawang putih berbarengan dengan panen. Namun sepertinya mustahil bila presiden belum mengetahui adanya kebijakan impor.
Apabila mengacu pada tulisan berjudul The World of Doublespeak karya Stephanie Ericsson, ada indikasi terjadinya fenomena doublespeak. Secara garis besar doublespeak merupakan sebuah pemilihan bahasa yang seolah-olah memutarbalikkan fakta sehingga hal yang awalnya buruk menjadi terlihat baik. Seperti halnya jika ada pejabat publik yang pada dasarnya sudah mengetahui adanya sebuah kebijakan, namun saat berhadapan dengan publik justru mengatakan atau memperlihatkan yang sebaliknya, yaitu tidak tahu-menahu.
Lantas, apakah telepon mendadak Presiden Jokowi di Temanggung adalah doublespeak? Tentu hanya pihak-pihak terkait yang mengetahuinya. (G69)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
