Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Kendati belakangan berusaha tetap membawa PPP eksis di kancah perpolitikan nasional dengan gestur merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, Muhamad Mardiono agaknya tetap akan cukup sulit membawa PPP bangkit jika tak membawa perubahan signifikan. Mengapa demikian?
Di awal pekan ini, Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono kembali menyiratkan sinyal kuat untuk merapat ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di 2024-2029. Pengakuan terhadap kemenangan 02 kendati masih terdapat proses di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diperjuangkan koalisi Ganjar-Mahfud serta kehadiran di acara silaturahmi lebaran Partai Golkar menjadi variabel pendorongnya.
Memutuskan bergabung ke koalisi 03 yang berisi PDIP, Partai Perindo, dan Partai Hanura di Pemilu dan Pilpres 2024 menjadi keputusan yang dinilai keliru bagi PPP.
Seolah jatuh tertimpa tangga dua kali, PPP mengalami tiga nasib buruk beruntun. Pertama, kadernya yang ditransfer dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, gagal dilirik sebagai cawapres Ganjar. Kedua, Ganjar-Mahfud yang diusung mereka menjadi juru kunci Pilpres 2024. Terakhir dan yang paling ironis, PPP gagal ke Parlemen untuk pertama kalinya sepanjang sejarah sejak berdiri pada 1973.
Untungnya, rencana maupun inisiatif Mardiono untuk membawa PPP tetap relevan di kancah perpolitikan bersambut positif dengan ajakan Partai Golkar dan PAN untuk merapat.
Bukan tidak mungkin, salah satu harapan PPP adalah seperti apa yang didapatkan PSI dan Perindo di kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada 2019, yakni satu jatah wakil menteri. Namun, sebagai catatan penting, PSI dan Perindo tak berpindah haluan dan sejak awal mendukung Jokowi-Ma’ruf di 2019.
Ekspektasi lainnya tentu untuk mempermudah koalisi di level daerah menjelang Pilkada serentak 2024 mendatang.
Akan tetapi, upaya keras Mardiono untuk tetap membuat PPP relevan di perpolitikan nasional agaknya akan cukup sulit untuk terwujud. Mengapa demikian?
Usang, PPP Mustahil Relevan?
Didirikan di era pemerintahan Soeharto sebagai wadah bagi fusi berbagai partai berhaluan Islam, relevansi PPP nyatanya hanya bertahan setengah abad.
Di era branding politik yang membutuhkan kreativitas sosiopolitik tersendiri, Pemilu dan Pilpres 2024 menjadi momentum puncak dilema branding PPP.
Dilema PPP agaknya dapat dipahami melalui analisis Sunny Tanuwidjaja terhadap PKS. Dalam publikasi berjudul PKS post-Reformasi Indonesia, Sunny menyebut PKS sempat tampak berusaha mempenetrasi batasan yang selama ini berlaku bagi parpol Islam, yakni sedikit masuk ke spektrum moderat-nasionalis.
Kendati belakangan tetap menunjukkan khittahnya dengan tetap memodifikasi branding politiknya, apa yang dilakukan PKS tak berhasil dilakukan PPP.
Selain itu, dalam publikasinya, Sunny juga menyebut hipotesis kesuksesan PKS lebih disebabkan oleh performa stagnan partai-partai Islam lainnya. Dengan kata lain, postulat itu menegaskan stagnasi dan bahkan penurunan performa partai berhaluan Islam merupakan keniscayaan.
Faktor konstituen tradisional menjadi persoalan lain bagi PPP. Dengan aktualisasi manuver partai yang dipengaruhi dilema seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, loyalis PPP seakan terus tergerus.
Terlebih, angka party-id atau keterikatan pemilih dengan partai di Indonesia sangat dan kian rendah. Pilihan partai lain yang lebih dianggap representatif sesuai tantangan zaman juga menjadi hal terkait yang memengaruhi.
Selain itu, satu hal lain yang membuat PPP agaknya akan sulit untuk tetap eksis di perpolitikan tanah air kiranya terkait dengan “kutukan politik” tertentu. Apakah itu?
PPP Ikuti Takdir PBB?
Kecenderungan pemilih yang kian memprioritaskan partai berhaluan nasionalis-moderat turut menjadi tantangan sangat berat bagi PPP. Hingga edisi 2024, hanya PKB dan PKS yang tampak menjadi parpol berhaluan Islam tersisa yang kemungkinan menjadi dua pilihan prominen karena mewakili dua kutub berbeda yang masing-masing kental dengan karakteristik tersebut.
Selain itu, terdapat semacam “kutukan” partai yang telah eksis di parlemen sebelumnya namun terdegradasi, akan sulit untuk kembali. Setidaknya, hal itu telah dialami oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Hanura (dua edisi pemilu terakhir).
Menariknya, dari perspektif antropologis, “kutukan” semacam ini cukup relevan di Indonesia. Melalui sistem kepercaayaan, di banyak kelompok masyarakat, termasuk Indonesia, kepercayaan terhadap kekuatan “kutukan” di luar kalkulasi ilmiah merupakan hal yang lazim.
Keyakinan tersebut seringkali memengaruhi perilaku dan interaksi sosial (interaksionisme simbolik), termasuk wacana politik. Dalam budaya Indonesia, terdapat kepercayaan yang kuat terhadap kekuatan spiritual, seperti yang terkait dengan animisme, mistisisme, dan praktik keagamaan tradisional berdasarkan peristiwa dan pola kejadian-kejadian terdahulu.
Oleh karena itu, kutukan dapat mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk narasi politik dan memengaruhi persepsi publik terhadap para aktor politik atau peristiwa politik.
Lalu, akankah PPP akan terkena “kutukan” itu selamanya? Atau justru bangkit dan mendobrak kutukan tersebut di 2029 sebagai buah manuver Mardiono belakangan ini? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
