HomeHeadlineMahfud MD dan Bahaya Politik Tanpa Rekayasa

Mahfud MD dan Bahaya Politik Tanpa Rekayasa

Mahfud MD dikritik keras mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Ini karena pernyataan Mahfud yang mengaitkan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para suami adalah akibat tuntutan pemenuhan keinginan dari para istrinya alias para perempuan. Menurut Susi, korupsi tak boleh dikaitkan dengan gender karena merupakan kejahatan seorang indidvidu, terlepas dari apa gendernya. Ini merupakan babak berikut dari aksi ceplas-ceplos Mahfud MD yang nyatanya kali ini bisa berefek negatif karena ia bisa dianggap mengafirmasi persoalan politik misogini yang kerap terjadi di Indonesia.


PinterPolitik.com

Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, dikenal karena sikap kritisnya terhadap berbagai isu, termasuk isu gender. Terbaru, ia mengkritik pernyataan Mahfud MD, cawapres nomor urut 3, terkait kasus korupsi. 

Mahfud sebelumnya menyebut perempuan memiliki peran penting untuk membangun negara. “Perempuan adalah tiangnya negara”, demikian kata Mahfud. Sayangnya, setelah itu Mahfud menyebut banyak suami terjerumus kejahatan dan korupsi karena istrinya tidak baik. Tuntutan para istrilah yang disebut membuat para suami korupsi. Gaji suami Rp20 juta, tapi uang belanja yang dituntut dari suami Rp50 juta. Akibatnya, suaminya harus korupsi.

Susi Pudjiastuti kemudian menanggapi pernyataan tersebut dengan tegas lewat akun Twitter/X pribadinya. Dia tidak setuju dan menegaskan bahwa urusan korupsi tidak boleh dikaitkan dengan gender seseorang.

Menurut Susi, korupsi adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu, bukan gender. Mengaitkan korupsi dengan gender adalah bentuk diskriminasi dan merendahkan martabat perempuan. Susi berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal hukum. Oleh karena itu, menyalahkan perempuan atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh pasangannya adalah tidak adil dan tidak berdasar.

Susi Pudjiastuti terus berjuang untuk hak-hak perempuan dan menentang segala bentuk diskriminasi gender. Kritiknya terhadap Mahfud MD menunjukkan komitmennya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana perempuan dan laki-laki diperlakukan sama dalam hukum dan masyarakat.

Kritik Susi ini penting untuk membuka diskusi lebih lanjut tentang isu gender dan korupsi di Indonesia. Selain itu, ini juga mengafirmasi bahwa politik yang misoginis atau mendiskriminasi dan menempatkan “kebencian” serta kesalahan pada para perempuan masih sangat kuat di republik ini.

Sayangnya, ini dinyatakan oleh Mahfud MD yang nota bene kini tengah bersaing memperebutkan kursi tertinggi di republik ini bersama dengan Ganjar Pranowo. Bisa dibilang kata-kata Mahfud ini adalah bagian lain dari aksi ceplas-ceplosnya yang kerap secara gamblang membicarakan segala sesuatu persoalan, utamanya di bidang hukum.

Baca juga :  Mungkinkah Prabowo Tanpa Oposisi?

Sisi positifnya, apa yang ia sampaikan akan dianggap sebagai pendekatan politik yang menarik karena ia menunjukkan kejujuran. Namun, terkadang sikap yang demikian membuat apa yang disampaikan bisa saja tidak terkontrol yang efeknya bisa merugikan secara politik dalam konteks kontestasi elektoral. Dalam kasus kritik Susi, bisa saja Mahfud akan dilihat secara negatif oleh para perempuan akibat pernyataannya itu, yang kemudian berdampak negatif pada dukungan elektoral. Pertanyaannya adalah seberapa besar dampak ini?

najwa shihab bisa nyapres 2029.jpg

Politisi Butuh Front Stage dan Back Stage

Dalam konteks interaksi di hadapan publik seperti yang dilakukan Mahfud, sosiolog Erving Goffman pernah memperkenalkan istilah front stage dan back stage. Dalam konteks politik, front stage mengacu pada interaksi politisi dengan publik, sedangkan back stage mengacu pada interaksi dan strategi politik yang lebih tersembunyi.

Front stage adalah tempat di mana politisi tampil di depan umum, menghadap masyarakat, media, dan pemilih. Ini adalah panggung di mana politisi berperan sebagai pemimpin yang percaya diri, mempresentasikan diri mereka dengan citra yang diharapkan, dan berkomunikasi dengan tujuan untuk memenangkan dukungan dan mendapatkan kepercayaan.

Politisi menggunakan front stage untuk membentuk citra publik yang positif, mempengaruhi opini masyarakat, dan memperoleh dukungan politik. Mereka dapat menggunakan retorika, penampilan fisik, dan tindakan simbolis untuk menciptakan kesan yang diinginkan.

Sementara back stage adalah area yang lebih tersembunyi di mana politisi melakukan persiapan, berkolaborasi dengan staf, merencanakan strategi politik, dan membahas isu-isu yang mungkin tidak selalu diungkapkan di depan umum.

Politisi menggunakan back stage untuk merancang strategi politik, mempersiapkan respons terhadap situasi tertentu, dan mengelola isu-isu internal. Ini adalah tempat di mana politisi dapat menunjukkan sisi yang lebih otentik, membahas kelemahan atau dilema, tanpa mengungkapkannya di depan umum.

Nah, Mahfud membuat batasan yang cenderung kabur antara front stage dan back stage. Ia kerap tampil jujur dan apa adanya di front stage dan membiarkan publik tahu apa yang terjadi di back stage juga. Sebagai seorang negarawan dan akademisi, hal ini tentu sangat terpuji dan positif. Namun, untuk seorang politisi hal ini bisa saja berdampak negatif.

Pasalnya, konsep front stage dan back stage membantu politisi dalam manajemen citra. Mereka perlu mengelola kesan yang mereka ciptakan di depan umum, sambil memastikan keberlanjutan dan keberhasilan strategi politik mereka di belakang layar.

Dalam konteks Pemilu, aksi ceplas-ceplos Mahfud bisa saja mendatangkan akibat ketika pernyataannya punya efek elektoral. Dalam kasus “suami korupsi karena istri”, hal itu bisa saja terjadi.

Baca juga :  Manuver Mardiono, PPP "Degradasi" Selamanya?
sri mulyani paling berpengaruh di dunia

Bisa Berakibat Negatif?

Pertanyaannya kemudian adalah seberapa besar efek negatif pernyataan Mahfud itu?

Well, memang ada beberapa politisi atau tokoh publik yang cenderung lebih otentik dan transparan, kurang bermain peran, dan lebih terbuka tentang proses pengambilan keputusan dan keterlibatan politik mereka. Pendekatan semacam ini bisa dianggap sebagai anti-establishment atau “politik tanpa rekayasa” yang menarik bagi sebagian pemilih.

Namun, secara umum, politisi sering kali menemukan diri mereka berada dalam situasi yang memerlukan kombinasi front stage dan back stage untuk mencapai tujuan politik mereka. Mereka harus menavigasi antara kebutuhan untuk mendapatkan dukungan publik dan kebijaksanaan politik di depan umum serta taktik dan strategi politik yang lebih tersembunyi di belakang layar.

Politik tanpa rekayasa ala Mahfud ini memang bisa memberikan keuntungan karena menciptakan citra autentisitas dan keaslian. Pemilih mungkin merasa lebih terhubung dengan politisi yang terbuka dan transparan.

Kemudian, pendekatan tanpa rekayasa dapat memperkuat prinsip transparansi dalam pemerintahan, yang bisa menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Politik tanpa rekayasa juga dapat dianggap sebagai cara untuk menghindari manipulasi opini publik melalui teknik pemasaran atau taktik politik yang dianggap tidak etis.

Masalahnya, politisi seperti Pak Mahfud sering memerlukan manajemen citra untuk memastikan pesan dan tindakan mereka disampaikan secara efektif dan positif. Tanpa rekayasa, mereka mungkin kesulitan mengelola persepsi publik.

Apalagi, dalam atmosfer politik yang kompetitif, politisi sering kali perlu bersaing untuk mendapatkan perhatian dan dukungan. Taktik pemasaran politik dan strategi komunikasi dapat menjadi alat penting dalam mencapai hal ini. Dan strategi yang diambil haruslah dipikirkan agar pernyataan-pernyataan yang disampaikan ke publik misalnya, tidak merugikan secara elektoral.

Selain itu, politik melibatkan berbagai kepentingan dan dinamika yang kompleks. Tanpa strategi politik yang baik, politisi mungkin kesulitan mencapai tujuan mereka atau menavigasi perubahan politik.

Penting untuk diingat bahwa setiap situasi politik berbeda, dan pendekatan yang efektif dapat bervariasi. Sementara beberapa pemilih mungkin menghargai politik tanpa rekayasa, yang dianggap lebih jujur dan transparan, yang lain mungkin menginginkan politisi yang memiliki keterampilan dalam manajemen citra dan strategi politik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Namun, jangan sampai apa yang disampaikan oleh politisi yang cepals-ceplos bisa berefek negatif untuk keterpilihan mereka sendiri.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan di Balik Upaya Prabowo Tambah Kursi Menteri Jadi 40

Narasi revisi Undang-Undang Kementerian Negara jadi salah satu yang dibahas beberapa waktu terakhir.

Rekonsiliasi Terjadi Hanya Bila Megawati Diganti? 

Wacana rekonsiliasi Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) mulai melempem. Akankah rekonsiliasi terjadi di era Megawati? 

Mengapa TikTok Penting untuk Palestina?

Dari platform media sosial (medsos) yang hanya dikenal sebagai wadah video joget, kini TikTok punya peran krusial terkait konflik Palestina-Israel.

Alasan Sebenarnya Amerika Sulit Ditaklukkan

Sudah hampir seratus tahun Amerika Serikat (AS) menjadi negara terkuat di dunia. Mengapa sangat sulit bagi negara-negara lain untuk saingi AS? 

Rahasia Besar Presidential Club Prabowo?

Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto disebut menggagas wadah komunikasi presiden terdahulu dengan tajuk “Presidential Club”. Kendati menuai kontra karena dianggap elitis dan hanya gimik semata, wadah itu disebut sebagai aktualisasi simbol persatuan dan keberlanjutan. Saat ditelaah, kiranya memang terdapat skenario tertentu yang eksis di balik kemunculan wacana tersebut.

Apa Siasat Luhut di Kewarganegaran Ganda?

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar kewarganegaraan ganda untuk diaspora Indonesia diperbolehkan. Apa rugi dan untungnya?

Budi Gunawan Menuju Menteri Prabowo?

Dengarkan artikel ini: Nama Kepala BIN Budi Gunawan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon menteri yang “dititipkan” Presiden Jokowi kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal...

Bukan Teruskan Jokowi, Prabowo Perlu Beda?

Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto selalu sebut akan lanjutkan program-program Presiden Jokowi, Namun, haruskah demikian? Perlukah beda?

More Stories

Jebakan di Balik Upaya Prabowo Tambah Kursi Menteri Jadi 40

Narasi revisi Undang-Undang Kementerian Negara jadi salah satu yang dibahas beberapa waktu terakhir.

Budi Gunawan Menuju Menteri Prabowo?

Dengarkan artikel ini: Nama Kepala BIN Budi Gunawan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon menteri yang “dititipkan” Presiden Jokowi kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal...

Mungkinkah Prabowo Tanpa Oposisi?

Peluang tak adanya oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sangat terbuka.Ini karena beberapa partai yang awalnya menjadi lawan Prabowo-Gibran, kini sudah mulai terang-terangan menyatakan siap menjadi bagian dari pemerintahan.