Amien Rais: “Rezim Jokowi ini punya tugas konstitusional yang harus dilaksanakan, yaitu menghentikan penindasan, terutama di Rohingya.”
PinterPolitik.com
N[dropcap size=big]N[/dropcap]amanya Amien. Jika dilafalkan, dalam bahasa Arab bisa berarti ‘orang yang amanah atau terpercaya’. Sosoknya dianggap sebagai ‘pahlawan’ reformasi yang memimpin gerakan mahasiswa menumbangkan otoritarianisme Orde Baru.
Namun, Amien tak mau jadi pemimpin. Euforia demokrasi membuatnya tak ingin larut dan ia putuskan mengambil jalan tengah. Jabatan presiden pasca reformasi ‘dilimpahkan’ kepada Gus Dur – tokoh yang menjadi pilihan koalisi poros tengah berbasis Islam. Amien pun resmi diberi gelar: The King Maker.
Kata Gus Dur: “Saya jadi presiden cuma modal dengkul, itu pun dengkulnya Amien Rais”.
Tak sampai dua tahun Gus Dur memimpin, Amien Rais pula yang melengserkannya.
Kiprah Amien sebagai politisi memang tidak bisa dianggap enteng. Ia dikenal sebagai politisi yang kritis dan vokal terhadap kebijakan yang menurutnya tidak sesuai – pandangan yang sesuai dengan latar belakang profesinya sebagai seorang dosen.
“Hendaknya pimpinan nasional nanti tidak seperti kemarin. Sekarang ini kita sesungguhnya terhina”, demikian kata Amien ketika mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait perpanjangan kontrak PT Freeport pada 2013 lalu.
Kepada Sdr Taufiq Ismail dan Amien Rais, saya imbau: berhentilah berdemagogi dgn hantu PKI. Mari sama2 perangi bahaya besar kita: korupsi.
— goenawan mohamad (@gm_gm) September 18, 2017
Siapa pun presidennya, tak akan luput dari kritik Amien Rais. “Ini sudah mengabaikan masyarakat. Perancang perppu ini mengidap islamofobia, program pertama HTI, kemudian FPI, siapa tahu nanti yang lain-lain,” kata Amien ketika mengkritik Jokowi, presiden yang berhasil membuat Freeport melepaskan 51 persen sahamnya ke Indonesia. Itulah Amien. Jika tidak sesuai dengan harapannya, pasti dikritik dengan pedas.
Usia tak membuatnya surut menampilkan sisi aktivisnya. Aksi 411 dan 212 semua dilahapnya. Protes terhadap Ahok, reklamasi, dan KPK juga dijalankannya.
“Ini jelas Podomoro ya sudah membuat iklan di Hong Kong, katanya ada pejabat kita yang dapat Rp 10 triliun,” demikian kritik Amien Rais terhadap proyek reklamasi teluk Jakarta. Amien memang penuh kejutan.
Namun, belakangan, di usianya yang sudah kepala tujuh, jalur politik Amien semakin berkelok – walaupun tidak se-meliuk gocekan striker timnas U-18, Egy Maulana Vikri.
“Rezim Jokowi ini punya tugas konstitusional yang harus dilaksanakan, yaitu menghentikan penindasan, terutama di Rohingya,” kata Amien dalam Aksi Bela Rohingya 169 – angka yang kece badai.
Hmm, benar sih kata-katanya. Tapi, mungkin Amien lupa kalau Myanmar adalah negara yang berdaulat dan artinya Indonesia tidak bisa begitu saja mencampuri masalah dalam negeri Myanmar.
Mungkin Amien juga lupa kalau ia pernah menulis diktat setebal ratusan halaman tentang politik internasional – bacaan wajib dan ‘kitab suci’ untuk mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional.
Dan mungkin Amien juga lupa kalau ia ternyata adalah guru besar Ilmu Hubungan Internasional yang seharusnya tahu bahwa bagaimanapun memprihatinkannya persoalan di Rohingya, Indonesia tetap akan sulit untuk melakukan intervensi langsung.
Itulah logika Amien: tidak cukup untuk memahaminya dengan lurus. Amien marah disebut sebagai Sengkuni, namun ia akan tetap selalu membakar semangat orang di setiap aksi. Itulah logika Amien. (S13)
