HomeNalar PolitikLogika Amien

Logika Amien

Amien Rais: “Rezim Jokowi ini punya tugas konstitusional yang harus dilaksanakan, yaitu menghentikan penindasan, terutama di Rohingya.”


PinterPolitik.com

N[dropcap size=big]N[/dropcap]amanya Amien. Jika dilafalkan, dalam bahasa Arab bisa berarti ‘orang yang amanah atau terpercaya’. Sosoknya dianggap sebagai ‘pahlawan’ reformasi yang memimpin gerakan mahasiswa menumbangkan otoritarianisme Orde Baru.

Namun, Amien tak mau jadi pemimpin. Euforia demokrasi membuatnya tak ingin larut dan ia putuskan mengambil jalan tengah. Jabatan presiden pasca reformasi ‘dilimpahkan’ kepada Gus Dur – tokoh yang menjadi pilihan koalisi poros tengah berbasis Islam. Amien pun resmi diberi gelar: The King Maker.

Kata Gus Dur: “Saya jadi presiden cuma modal dengkul, itu pun dengkulnya Amien Rais”.

Tak sampai dua tahun Gus Dur memimpin, Amien Rais pula yang melengserkannya.

Kiprah Amien sebagai politisi memang tidak bisa dianggap enteng. Ia dikenal sebagai politisi yang kritis dan vokal terhadap kebijakan yang menurutnya tidak sesuai – pandangan yang sesuai dengan latar belakang profesinya sebagai seorang dosen.

“Hendaknya pimpinan nasional nanti tidak seperti kemarin. Sekarang ini kita sesungguhnya terhina”, demikian kata Amien ketika mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait perpanjangan kontrak PT Freeport pada 2013 lalu.

Siapa pun presidennya, tak akan luput dari kritik Amien Rais. “Ini sudah mengabaikan masyarakat. Perancang perppu ini mengidap islamofobia, program pertama HTI, kemudian FPI, siapa tahu nanti yang lain-lain,” kata Amien ketika mengkritik Jokowi, presiden yang berhasil membuat Freeport melepaskan 51 persen sahamnya ke Indonesia. Itulah Amien. Jika tidak sesuai dengan harapannya, pasti dikritik dengan pedas.

Baca juga :  RK Gagal Jakarta-1, Golkar Rungkat? 

Usia tak membuatnya surut menampilkan sisi aktivisnya. Aksi 411 dan 212 semua dilahapnya. Protes terhadap Ahok, reklamasi, dan KPK juga dijalankannya.

“Ini jelas Podomoro ya sudah membuat iklan di Hong Kong, katanya ada pejabat kita yang dapat Rp 10 triliun,” demikian kritik Amien Rais terhadap proyek reklamasi teluk Jakarta. Amien memang penuh kejutan.

Namun, belakangan, di usianya yang sudah kepala tujuh, jalur politik Amien semakin berkelok – walaupun tidak se-meliuk gocekan striker timnas U-18, Egy Maulana Vikri.

“Rezim Jokowi ini punya tugas konstitusional yang harus dilaksanakan, yaitu menghentikan penindasan, terutama di Rohingya,” kata Amien dalam Aksi Bela Rohingya 169 – angka yang kece badai.

Hmm, benar sih kata-katanya. Tapi, mungkin Amien lupa kalau Myanmar adalah negara yang berdaulat dan artinya Indonesia tidak bisa begitu saja mencampuri masalah dalam negeri Myanmar.

Mungkin Amien juga lupa kalau ia pernah menulis diktat setebal ratusan halaman tentang politik internasional – bacaan wajib dan ‘kitab suci’ untuk mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional.

Dan mungkin Amien juga lupa kalau ia ternyata adalah guru besar Ilmu Hubungan Internasional yang seharusnya tahu bahwa bagaimanapun memprihatinkannya persoalan di Rohingya, Indonesia tetap akan sulit untuk melakukan intervensi langsung.

Itulah logika Amien: tidak cukup untuk memahaminya dengan lurus. Amien marah disebut sebagai Sengkuni, namun ia akan tetap selalu membakar semangat orang di setiap aksi. Itulah logika Amien. (S13)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Sejarah Penistaan Kata Diktator

Kata ‘diktator’ kerap diberikan ke seseorang yang dianggap menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri. Tapi, apa sebetulnya definisi dari kata diktator itu sendiri?

Gibran Game Changer Pilpres 2024? 

Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya dipandang sebelah mata saat menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, justru dinilai menjadi sosok pembeda dan penentu kemenangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mengapa demikian?

Filosofi Avatar Aang ala Prabowo?

Dalam serial Netflix terbaru, Avatar Aang telah kembali dari absennya selama 100 tahun. Apakah filosofi ala Avatar Aang juga diterapkan Prabowo?

Strategi Prabowo Imbangi Pengaruh Jokowi di KIM?

Prabowo terlihat berupaya mengimbangi pengaruh Presiden Jokowi yang kuat terasa di internal Koalisi Indonesia Maju.

Megawati dan Tumbangnya Trah Soekarno 

Kekalahan calon presiden (capres) usungan Megawati Soekarnoputri dan PDIP kerap dipersepsikan juga sebagai kekalahan ‘trah Soekarno’ oleh trah Joko Widodo (Jokowi). Padahal, awalnya ada harapan bahwa kedua trah besar ini bisa menyatukan kekuatan mereka di Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024). Mengapa hal ini tidak terjadi? 

Cak Imin Akan Dikudeta dari PKB? 

Isu kudeta posisi Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mencuat seiring kekalahannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, melihat kelihaian dan kemampuan Cak Imin dalam mengelola partai, isu itu tampaknya sulit untuk menjadi kenyataan. Benarkah demikian? 

Operasi Rahasia Menarik PKB-PKS ke Koalisi Prabowo?

Isu perpindahan partai-partai ke koalisi Prabowo-Gibran santer dipergunjingkan. Salah dua partai yang digosipkan adalah PKB dan PKS.

Hikmahanto Menhan, Prabowo Ideal Statesman?

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dinilai sangat layak untuk menjadi menteri pertahanan (menhan) penerus Prabowo Subianto. Selain karena rekam jejak dan kemampuannya, hal itu secara politik akan menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran andai benar-benar ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Mengapa demikian?

More Stories

Strategi Prabowo Imbangi Pengaruh Jokowi di KIM?

Prabowo terlihat berupaya mengimbangi pengaruh Presiden Jokowi yang kuat terasa di internal Koalisi Indonesia Maju.

Operasi Rahasia Menarik PKB-PKS ke Koalisi Prabowo?

Isu perpindahan partai-partai ke koalisi Prabowo-Gibran santer dipergunjingkan. Salah dua partai yang digosipkan adalah PKB dan PKS.

Republik Rakyat Komeng

Nama Komeng jadi trending topic yang dibicarakan semua orang. Sebabnya karena suara pelawak kondang yang maju di Pemilu 2024 untuk tingkatan DPD ini tembus hingga 1,9 juta di hitung suara KPU dengan posisi data masuk baru 60 persen.