Koalisi Raksasa Prabowo Kandas Karena HAM?

Partai Golkar dan PAN resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dukungan kedua partai itu menempatkan koalisi Prabowo sebagai yang terbesar saat ini. Jauh meninggalkan Koalisi Perubahan dan PDIP. Lantas, apakah sokongan koalisi raksasa adalah jaminan kemenangan untuk Prabowo di Pilpres 2024?

PinterPolitik.com

“Politics is not an exact science.” – Otto von Bismarck

Terjawab sudah ke mana Partai Golkar dan PAN memberikan dukungannya di Pilpres 2024. Diumumkan di Museum Proklamasi, Jakarta Pusat pada Minggu, 13 Agustus 2023, Golkar dan PAN resmi mendukung Prabowo Subianto.

Dipilihnya Museum Proklamasi terbilang sangat menarik. Dengan jelas itu adalah permainan simbol politik. Seolah ingin disampaikan bahwa Prabowo akan membawa “kemerdekaan” untuk Indonesia di 2024.

Tentu maknanya tidak sama dengan proklamasi Soekarno-Hatta, melainkan bermakna kemenangan di Pilpres 2024. Ini adalah awal mula Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Kira-kira begitu.

Seperti diterangkan Kelebogile T. Resane dalam tulisannya Statues, Symbols and Signages: Monuments Towards Socio-Political Divisions, Dominance and Patriotism?, monumen atau tempat bersejarah memainkan peranan penting dalam politik karena dapat menjadi pengikat ingatan kolektif atas pergerakan politik yang pernah dilakukan.

Angka Bukan Segalanya

Kini sudah lima parpol yang resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra, PKB, PBB, Partai Golkar, dan PAN. Dari kelimanya hanya PBB yang merupakan partai non-parlemen.

Masuknya Golkar dan PAN bukan hanya angin segar melainkan penambahan kekuatan yang luar biasa. Kini, koalisi pendukung Prabowo adalah yang terbesar. Koalisi ini total mengumpulkan 265 dari 575 kursi DPR RI. Jauh meninggalkan Koalisi Perubahan dengan 163 kursi, dan koalisi PDIP yang hanya 147 kursi DPR RI.

Namun, jika kemudian dikatakan masuknya Golkar dan PAN adalah jaminan kemenangan, itu adalah kesimpulan yang prematur. Seperti pernyataan Otto von Bismarck di awal tulisan, politik bukanlah ilmu eksak. Empat tidak selalu menang melawan tiga atau dua.

Menengok ke belakang, disokong koalisi terbesar tidak selalu membawa kemenangan. Pada Pilpres 2014, misalnya, koalisi Prabowo-Hatta Rajasa jauh lebih besar dari Jokowi. Tapi sejarah justru mencatat kemenangan untuk koalisi Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Tidak hanya di politik, sejarah juga mencatat berbagai perang yang justru dimenangkan oleh pasukan yang lebih sedikit. Perang Kemerdekaan Amerika Serikat (AS) adalah contohnya. Pasukan AS yang lebih kecil dan kurang terlatih berhasil memenangkan perang melawan kekuatan besar Inggris pada abad ke-18. Kemenangan itu menggunakan taktik gerilya, dukungan dari pihak luar seperti Prancis, serta pemahaman tentang medan tempur lokal.

Ada pula Perang Thermopylae pada 480 SM. Pasukan Yunani yang jauh lebih sedikit, dipimpin oleh Raja Leonidas I dari Sparta, berhasil menahan pasukan Persia yang jauh lebih besar di celah sempit antara pegunungan dan laut.

Bertolak pada Pilpres 2014, Perang Kemerdekaan AS maupun Perang Thermopylae, faktor utama kemenangan bukanlah besar koalisi ataupun jumlah pasukan. Meskipun kuantitas menentukan, tapi perpaduan taktik dan strategi di lapangan adalah kunci yang sebenarnya.

Seperti kutipan Sun Tzu yang terkenal dalam bukunya The Art of War: “Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat.”

Prabowo Masih Dihantui

Untuk meraih kemenangan di Pilpres 2024, koalisi Prabowo tidak boleh berpuas diri dengan besarnya koalisi yang sudah terbentuk. Pilpres 2014 adalah pelajaran berharga yang harus menjadi catatan penting.

Selain soal kuantitas bukan segalanya, ada satu lagi ganjalan yang menghantui Prabowo, yakni isu HAM masa lalu. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa isu HAM, khususnya penculikan aktivitas ’98, selalu menjadi palu godam untuk menghancurkan citra Prabowo di setiap gelaran pilpres.

Konteks itu harus diselesaikan jika Prabowo ingin mengoptimalkan keterpilihannya. Pasalnya, selama ini isu HAM tersebut dibiarkan abu-abu dan menjadi bahan gosip di warung kopi.

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa keterpilihan atau elektabilitas (electability) adalah akumulasi dari tiga variabel, yakni keterkenalan atau popularitas (popularity), kesukaan (likability), dan reputasi (reputation).

[Popularity] + [Likability] + [Reputation] = Electability

Apa yang kurang dari Prabowo saat ini adalah reputasi. Citra sebagai pelanggar HAM adalah batu ganjalan serius terhadap reputasi sang mantan Danjen Kopassus. Ini misalnya dapat dilihat dalam infografis PinterPolitik di Instagram yang bertajuk Kenapa Tidak Memilih?. Per 13 Agustus 2023, infografis itu sudah mendapat 29.987 likes dan 3.653 komentar.

Infografis yang diunggah pada 2 Agustus 2023 itu berisi dua sentimen utama warganet terkait alasannya tidak memilih bacapres tertentu. Untuk Prabowo, sentimen utamanya adalah (1) isu HAM masa lalu, dan (2) bagian dari Orde Baru, khususnya karena merupakan keluarga Cendana.

Sekarang pekerjaan berat untuk Prabowo, mungkin tepatnya untuk tim pemenangan Prabowo adalah memperbaiki reputasi sang jenderal. Harus dibuat sejernih mungkin bahwa Prabowo bukanlah pelanggar HAM masa lalu.

Jika itu berhasil dilakukan, dapat dipastikan elektabilitas Prabowo akan melejit. Pasalnya, bicara popularitas dan likability, dua variabel itu sudah sangat besar. Terkait popularitas, siapa yang tidak kenal Prabowo Subianto?

Kemudian terkait likability, itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengidolai Prabowo. Di berbagai lini media sosial, misalnya, dengan mudah dapat dilihat konten-konten yang memuji Prabowo, baik secara fisik, ideologi, maupun kinerjanya.

Sejauh ini, pekerjaan untuk memperbaiki reputasi Prabowo terlihat sudah dilakukan dan memiliki progres yang baik. Di akun media sosial Prabowo, misalnya, konten-kontennya tidak sekaku sebelumnya. Terlihat lebih cair dan humanis.  

Well, kita lihat saja hasilnya. Menarik untuk dinantikan. (R53)