HomeNalarKita Gagal Memahami Politik?

Kita Gagal Memahami Politik?

Entah sejak kapan politik lumrah dipahami sebagai istilah negatif. Kita misalnya kerap mendengar pernyataan jangan “politisasi”. Politik itu jahat, kebohongan, licik, tipu daya, korup, dan kejam. Kira-kira demikian pandangan umum. Bahkan akademisi hingga filsuf seperti Hannah Arendt juga melihat politik dalam pandangan ini. Lantas, apakah benar politik adalah entitas jahat? Atau justru kita telah gagal dalam membuat penilaian?


PinterPolitik.com

“Politics is not evil; politics is the human race’s most magnificent achievement.” — Robert A. Heinlein, penulis Amerika Serikat

Ada berbagai peristiwa politik yang menjadi top of mind masyarakat. Di Indonesia, setiap menjelang akhir bulan September, berbagai politisi seperti Gatot Nurmantyo mengungkit peristiwa berdarah G30S/PKI. Lubang Buaya tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah atas kematian tujuh perwira TNI, melainkan juga sebagai simbol berbahayanya gerakan “politik kiri”.

Ada pula peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II. Keduanya menjadi guncangan untuk mengingatkan berbahayanya “politik identitas”. Kesimpulan yang sama juga dilekatkan pada peristiwa 9/11, pembajakan dan penabrakan pesawat ke Menara Kembar World Trade Center di New York City, Amerika Serikat (AS).

Menurut Rik Coolsaet dalam tulisannya Radicalization: The Origins and Limits of a Contested Concept, peristiwa 9/11 telah membengkokkan makna radikalisme menjadi begitu negatif dan dimaknai sebagai “kemarahan”. Sejak saat itu, istilah ini digunakan secara luas untuk menggambarkan ekstremisme dan terorisme. Sekali lagi, ini menjadi pemantik untuk mengutuk politik identitas, khususnya yang berbau agama.

Baca Juga: Perpres Ekstremisme Jokowi Salah Kaprah?

Tidak hanya peristiwa-peristiwa top of mind tersebut, peristiwa keseharian juga menjadi refleksi masyarakat dalam memandang politik. Rasanya lumrah kita temukan, baik obrolan di warung kopi maupun diskusi berat di kampus-kampus, politik selalu dimaknai negatif. Politik itu ladang korupsi, penuh kejahatan, kebohongan, dan berbagai perilaku negatif lainnya.

Di berbagai pemilu, misalnya, tidak jarang kita temukan fenomena surat suara dicoret dengan tulisan “koruptor”. Ada pula banyak kasus surat suara tidak sah karena “keisengan” masyarakat, seperti mencoblos semua nama, hingga menggambar sesuatu di surat suara. Mengutip profesor ilmu politik University of Minnesota, Christopher Federico, fenomena tersebut menunjukkan tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilu, dan politik pada umumnya.

- Advertisement -

Tentu pertanyaannya, apakah politik merupakan potential evil? Apakah politik merupakan entitas kejahatan?

Kita Keliru Melihat 

Jika melihat dan merenungkan sinisme berbagai pihak terhadap politik, kentara terbaca ada pelabelan bahwa politik memiliki sifat-sifat jahat. Filsuf Jerman Hannah Arendt dalam tulisannya Truth and Politics, misalnya, menilai realitas politik sebagai kebohongan. Menurut Arendt, kebohongan merupakan alat penting dan dibenarkan oleh politisi, demagog, dan juga negarawan.

Baca juga :  Timor Leste “Login”, ASEAN “Powerful”?

Dalam diskursus politik harian, berbagai politisi bahkan menggunakan kata “politik” dengan maksud peyoratif. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, pada 15 Juli kemarin menegaskan agar berbagai pihak tidak mempolitisasi Covid-19. Entah apa maksudnya, yang jelas, kata “politisasi” ditujukan untuk menjelaskan aktivitas bermakna negatif.

Sekarang pertanyaannya, apakah politik memang lekat dengan sifat-sifat semacam itu? Apakah kejahatan, kelicikan, dan kebohongan inheren dalam politik?

Untuk menjawabnya, kita dapat menggunakan definisi dasar politik. Dari bahasa Yunani politiká yang berarti urusan kota, politik adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam kelompok, atau bentuk lain dari hubungan kekuasaan antar individu, seperti distribusi sumber daya dan status. Singkatnya, politik adalah cara manusia mengatur kelompoknya.

Sekarang pertanyaannya, apakah ada keterangan cara mengaturnya harus dengan kejahatan, kebohongan, atau kelicikan? Tentu tidak. Lantas, kenapa pada praktiknya politik begitu jahat?

Jawabannya sederhana, bukan politik yang demikian, melainkan manusia yang menjalankan politik. Mengutip Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya yang terkenal, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, kesalahan penarikan kesimpulan tersebut dikenal dengan istilah swimmer’s body illusion atau ilusi tubuh perenang. Konsep ini diperuntukkan untuk menjelaskan ketika kita terbalik dalam menentukan sebab dan akibat.

Baca Juga: Apakah Agama Sumber Pertikaian?

- Advertisement -

Seperti namanya, analogi ini bertolak dari kondisi tubuh perenang. Pada umumnya, banyak pihak akan menyebut perenang memiliki tubuh yang bagus (atletis) karena ia kerap berenang. Padahal sebaliknya, justru karena memiliki tubuh yang atletis yang membuat perenang handal berenang. 

Singkatnya, dapat dikatakan, mereka yang memahami politik adalah kejahatan dan kebohongan, seperti Hannah Arendt, telah keliru dalam menentukan mana itu politik, dan mana itu sifat manusia yang menjalankan politik. Bukan politik yang membuat manusia jahat, melainkan karena kejahatan adalah sifat potensial manusia, ini membuat politik yang dijalankan terlihat begitu jahat.

Memukul Target yang Salah 

Untuk memperkuat hipotesis tersebut, kita dapat menarik jauh ke belakang sebelum adanya Homo Sapiens. Dalam bukunya The Origin of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution, Francis Fukuyama menegaskan bahwa secara alamiah (by nature), manusia, yakni Homo Sapiens memang berpolitik. Itu merupakan konsekuensi tidak terelakkan dari sifat manusia yang hidup berkelompok. Atas ini, kita lumrah mendengar istilah manusia adalah makhluk sosial.

Pertanyaannya, sejak kapan aktivitas berpolitik itu? Apakah sejak dahulu kala? 

Baca juga :  Ganjar, Kameo Kenaikan Kelas Puan?

Mengutip berbagai studi antropologi dan evolusi, kemampuan beradaptasi dan hidup berkelompok dipercaya sebagai ramuan utama mengapa Homo Sapiens dapat bertahan hidup sampai sekarang, bahkan memuncaki rantai makanan.

Sebagai pembanding, kita dapat melihat Neanderthal, genus Homo sebelum Sapiens, yang disebut telah ada setidaknya sejak 200.000 tahun yang lalu. Menurut Martin Smith dan John Stewart dalam tulisannya When did humans first go to war?, mengacu pada berbagai temuan fosil, tidak ada keraguan bahwa Neanderthal mengalami luka tumpul yang kebanyakan letaknya di kepala. Ini menunjukkan Neanderthal kerap terlibat perselisihan menggunakan senjata – entah itu ketegangan individu ataupun kelompok.

Nah, sekiranya sudah jelas, jika benar kehidupan bersosial dan berpolitik adalah khas Homo Sapiens, bukankah indikasi kejahatan dan pertikaian sudah ada sejak era sebelum Sapiens? Sekali lagi, politik tidak membuat manusia bertindak jahat, melainkan kejahatan adalah sesuatu yang bersifat potensial dalam diri manusia.

Entah itu politik, ekonomi, ataupun agama, semuanya akan mengikuti kehendak dan sifat dari yang menjalankannya, yakni manusia.

Baca Juga: Kenapa Ahokers Bisa Muncul?

Jika kita lebih spesifik dengan merujuk pada evolusi otak manusia, pemaknaan politik kita saat ini tampaknya baru ada sekitar 3.000 tahun yang lalu. 

Menurut Jeremy M. DeSilva dan rekan-rekan dalam tulisan When and Why Did Human Brains Decrease in Size? A New Change-Point Analysis and Insights From Brain Evolution in Ants, faktor yang menyebabkan penyusutan otak manusia pada 3.000 tahun lalu adalah berkurangnya kebutuhan manusia dalam menyimpan informasi. 

Karena manusia hidup bersosial dan bergantung pada kecerdasan kolektif, penyimpanan informasi juga dilakukan secara bersama. Mengacu pada praktik politik modern yang menunjukkan kecerdasan kolektif, mungkin baru 3.000 tahun yang lalu praktik politik kita seperti saat ini.

Mengutip Irving M. Copi, Carl Cohen, dan Kenneth McMahon dalam buku Introduction to Logic, jika masih melabeli politik sebagai entitas jahat, kita akan terjebak pada kesesatan bernalar yang disebut dengan straw man atau manusia jerami.

Kesesatan bernalar ini terjadi ketika kita berusaha menyerang atau membantah sesuatu, padahal subjek yang sebenarnya tidak disentuh atau disangkal sama sekali. Singkatnya, seperti namanya, alih-alih memukul manusia asli, kita justru memukul manusia jerami atau orang-orangan sawah.

Kritik, sinisme, dan pelabelan negatif terhadap politik umumnya bertolak pada straw man. Mereka membuat persepsi atau sangkaan bahwa politik adalah entitas jahat kemudian mengkritiknya habis-habisan. Padahal, yang jahat adalah manusia itu sendiri yang menjalankan politik. (R53)

#Trending Article

Jokowi Kalah Perkasa dari Modi?

Dalam Deklarasi Bali yang dibuat oleh para pemimpin negara G20, peran Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi disebut-sebut jadi faktor krusial. Padahal, pertemuan itu dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Mengapa itu bisa terjadi?

Relawan Bermanuver, Jokowi Terjebak Ilusi?

Serangkaian respons minor eksis pasca acara relawan Joko Widodo (Jokowi) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta yang dihadiri langsung oleh sang RI-1....

Timor Leste “Login”, ASEAN “Powerful”?

Timor Leste resmi menjadi anggota ke-11 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) setelah sempat mendapat penolakan akibat tingginya kesenjangan dan dikhawatirkan tidak mampu mengejar...

Cuan Nikel Jokowi Hanya “Ilusi”?

Indonesia yang kalah atas gugatan World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor nikel dan berencana untuk melakukan banding. Namun, di balik intrik perdagangan...

Kenapa Peradaban Barat “Kuasai” Dunia?

Orang Eropa dan Amerika Serikat (AS) sering dianggap lebih unggul karena negara mereka “menguasai” dunia saat ini. Apakah ini akibat persoalan ras atau ada hal lain yang tersembunyi di balik kesuksesan peradaban Barat?

Tidak Ada Kebenaran di Era Informasi?

Di era kemajuan internet, manipulasi kebenaran justru malah semakin marak. Bagaimana kita memaknai fenomena ini?

Optimisme Intelijen Berpihak Kepada Prabowo?

Pasca kelakar “rambut putih” Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan tampak membesarkan hati Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan di...

Laksamana Yudo Patahkan Mitos?

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Menjabat hingga akhir...

More Stories

Pilpres 2024: Makin Mahal, Makin Gelap

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyimpulkan Pilpres 2024 dengan kalimat, “makin mahal, makin gelap”. Apa maksudnya? PinterPolitik.com Dalam acara diskusi publik...

Hendro Benar, Purnawirawan TNI Perlu Gabung Parpol

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) A.M. Hendropriyono mengajak purnawirawan TNI untuk bergabung ke partai politik. Kenapa Hendro menyerukan ajakan yang...

PA 212 Sudah Tamat?

Sorotan terhadap gerakan Persaudaraan Alumni (PA) 212 terus berkurang sejak mencapai puncaknya pada Pilpres 2019. Apakah daya tarik PA 212 sudah berakhir alias tamat?  PinterPolitik.com Pasca...