Prabowo Subianto sudah mengumumkan nama-nama petinggi partai di koalisinya yang akan dipilih sebagai menteri dalam kabinet yang akan ia buat jika terpilih dalam Pilpres 2019 ini. Memang terlihat percaya diri dan optimis, tetapi, untuk apa?
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]aat melaksanakan kampanye akbar di Stadion Sidolig Bandung pada 28 Maret lalu, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sudah berani terbuka memberikan nama-nama calon menteri dari koalisinya jika ia memenangkan kontestasi pilpres 2019.
Pada mulanya, Prabowo membahas soal para elite di Jakarta, yang menurutnya hanya mementingkan kekayaan, keluarga, dan konco-konconya sendiri. Ia kemudian memperkenalkan petinggi-petinggi parpol koalisinya yang hendak ia pilih sebagai menteri-menterinya. Menurut Prabowo, mereka merupakan orang-orang cerdas.
Ia menyebut nama-nama sejumlah petinggi dari partai koalisi pengusung dan pendukungnya seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman, Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, sampai mantan Gubernur Jabar sekaligus politisi PKS Ahmad Heryawan (Aher).
Saat menyebut nama-nama itu, Prabowo masih menggunakan argumen latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka di pemerintahan, seperti AHY yang merupakan lulusan Harvard University, Sohibul Iman yang bergelar doktor dari universitas di Jepang, Zulkifli Hasan yang sudah berpuluh tahun di pemerintahan, dan Aher yang menjabat sebagai gubernur Jabar selama dua periode.
Tindakan Prabowo tersebut di satu sisi menunjukkan transparansi susunan kabinet Prabowo jika ia memenangkan Pilpres. Tetapi di sisi lain, terlihat bahwa Prabowo sudah melakukan politik pembagian jatah. Apakah ini hanyalah salah satu cara dan strategi Prabowo untuk menguatkan soliditas koalisi Indonesia Adil Makmur miliknya dan Sandiaga Uno?
Membagi Jatah
Pengumuman calon menteri Prabowo saat berkampanye dianggap sebagai strategi politik untuk menarik simpati dan meyakini masyarakat, layaknya strategi-strategi politik dalam kampanye biasanya. Hal itu bahkan diakui oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Cara ini menunjukkan seolah-olah masyarakat dapat mengetahui orang-orang yang akan dipilih Prabowo sebagai menteri dan menunjukkan bahwa kabinet Prabowo-Sandiaga akan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Maka, pernyataan Prabowo menunjukkan transparansi kubu koalisinya dalam menunjukkan calon menteri di kabinetnya.
Di luar AHY, beberapa nama yang disebutkan Prabowo dalam daftar calon menterinya merupakan orang lama yang pernah berkuasa sebelum pemerintahan Jokowi. Zulkifli Hasan, misalnya, yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan RI periode 2009-2014. Kemudian Sohibul Iman dan Priyo Budi Santoso yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.
Di samping alasan dan tujuan Prabowo memperkenalkan mereka hanya karena tak ingin rakyat Indonesia seolah-olah membeli kucing dalam karung, Juru Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sekaligus politisi PSI Rian Ernest Tanudjaja menyebut Prabowo sedang melakukan praktik politik dagang sapi atau politik upaya bagi-bagi kursi.
Politik bagi-bagi kursi ini diartikan sebagai praktik tawar-menawar antar beberapa elite atau partai politik untuk menyusun suatu kabinet koalisi. Hal ini terlihat seperti sesuatu yang memang lumrah bahkan sering terjadi dalam berpolitik. Jika kader dalam tubuh koalisi tidak diberi jatah kursi di pemerintahan, bisa saja mereka kecewa dan pindah ke koalisi lawan.
Saat anda memimpin nanti @sandiuno @prabowo anda akan butuh team (menteri, dirjen, and then some). you select them with your decision. Please keep in mind you are responsible for their action. SO CHOOSE WISELY AND LISTEN TO GRASS ROOT.#TPStuhTusukPrabowoSandi@prabowo @uno https://t.co/S8FDbgx418
— MR. PRESIDENT MORE BLUNDER PLEASE (@knightshadow67) March 22, 2019
Di samping itu, nama-nama calon menteri yang diungkapkan Prabowo memang para petinggi partai di koalisinya, sehingga tuduhan politik bagi-bagi kursi terlihat nyata dilakukan Prabowo. Partai-partai koalisi Prabowo jadi terlihat seperti partai kartel.
Seperti yang ditulis oleh Richard S. Katz dalam Peter Mair dalam The Cartel Party Thesis: A Restatement, partai kartel adalah partai-partai politik yang menggunakan berbagai sumber daya untuk membatasi persaingan politik dan memastikan keberhasilan pemilihan mereka sendiri.
Dalam konteks koalisi Prabowo, pembagian jatah menteri yang dilakukan terlihat sebagai upaya untuk meredam konflik atau perpecahan yang dapat terjadi di kubu mereka. Dengan kata lain, ini hanya untuk keberhasilan di tubuh kubu koalisi mereka. Apalagi, nama-nama yang diumumkan Prabowo adalah petinggi-petinggi partai di koalisinya.
Maka dari itu, apa yang dilakukan Prabowo memang merupakan fenomena “bagi-bagi jatah kursi” secara harfiah, mengingat semua pihak perwakilan dari partai-partai pengusungnya disebutkan dalam daftar calon-calon menteri Prabowo tersebut.
Waspada Thomas Dewey Syndrome
Di samping untuk pembagian jatah kursi untuk koalisinya, Prabowo juga menunjukkan sikap ambisius dan kepercayaan dirinya untuk memenangkan pilpres. Tapi Prabowo juga harus berhati-hati terhadap Thomas E. Dewey Syndrome, merujuk pada dampak dari kepercayaan diri Thomas E. Dewey, calon presiden AS dari Partai Republikan pada pemilu AS 1948 ketika ia melawan Harry Truman dari Partai Demokrat.
Dewey pada saat itu sudah sangat percaya diri dapat memenangkan pilpres, staf-stafnya pun bahkan sudah sampai memanggilnya “Tuan Presiden”. Layaknya Prabowo, Dewey mulai mengerjakan pilihan kabinetnya sebelum pemilihan berlangsung. Tetapi nasib berkata lain, Dewey justru kalah melawan Truman.
Prabowo sudah mengumumkan calon-calon menterinya. Share on XPada saat itu kemenangan Truman merupakan kemenangan yang tidak diduga. Sebab, terdapat banyak desas-desus Dewey diprediksikan unggul melawan Truman. Bahkan koran Chicago Tribune edisi 3 November 1948 memiliki headline atau berita utama “Dewey Defeats Truman”.
Kemenangan Truman melawan Dewey disebut sebagai salah satu gangguan terbesar dalam sejarah kepresidenan AS, ditambah lagi dengan kejanggalan headline koran yang mungkin di era sekarang ini dapat disebut sebagai hoaks.
Untuk Soliditas Koalisi Prabowo?
Selain percaya diri, kita dapat menilai bahwa tindakan Prabowo dengan buka-bukaan mengenai calon kabinet koalisinya berupa tindakan yang visioner, padahal kita tidak dapat mengetahui siapa yang memenangkan kontestasi pilpres 2019.
Dapat muncul dugaan Prabowo berorasi tentang hal ini di Bandung demi menaikkan elektabilitasnya di Jabar, tetapi tampaknya dugaan ini belum dapat dikatakan tepat. Bisa jadi di samping ambisi dan kepercayaan dirinya, Prabowo melakukan ini demi meningkatkan soliditas di kubunya sendiri.
Pada 2018, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera memang menyarankan usulan susunan menteri diadakan pada masa sebelum pilpres. Tujuan dari usul Mardani ini adalah demi strategi untuk melawan petahana Jokowi yang menurutnya sangat kuat.
Prabowo bahkan menggunakan kalimat “kucing dalam karung”, yaitu kalimat yang persis sama dengan kalimat Mardani ketika menyarankan power sharing untuk nama capres-cawapres sekaligus 10 menterinya dari PKS, Gerindra, PAN, PBB.
Dengan mengumumkan calon-calon menteri di koalisinya secara terbuka pada kampanye di Bandung, Prabowo terlihat mengabulkan permintaan Mardani. Di samping tujuan yang sesuai dengan perkataannya, yaitu agar rakyat tidak membeli kucing dalam karung, tujuannya bisa jadi juga demi memperoleh kekuatan kubu mereka dengan soliditasnya.
Lalu, apakah strategi semacam ini akan berhasil menarik hati para pemilih? Ataukah pada akhirnya ini hanya akan murni menjadi penjaga soliditas partai-partai koalisi Prabowo? Jawabannya mungkin baru akan terkuak pada 17 April nanti. (D44)
