HomeNalar PolitikKetika Prabowo Umumkan Calon Menteri

Ketika Prabowo Umumkan Calon Menteri

Prabowo Subianto sudah mengumumkan nama-nama petinggi partai di koalisinya yang akan dipilih sebagai menteri dalam kabinet yang akan ia buat jika terpilih dalam Pilpres 2019 ini. Memang terlihat percaya diri dan optimis, tetapi, untuk apa?


PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]aat melaksanakan kampanye akbar di Stadion Sidolig Bandung pada 28 Maret lalu, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sudah berani terbuka memberikan nama-nama calon menteri dari koalisinya jika ia memenangkan kontestasi pilpres 2019.

Pada mulanya, Prabowo membahas soal para elite di Jakarta, yang menurutnya hanya mementingkan kekayaan, keluarga, dan konco-konconya sendiri. Ia kemudian memperkenalkan petinggi-petinggi parpol koalisinya yang hendak ia pilih sebagai menteri-menterinya. Menurut Prabowo, mereka merupakan orang-orang cerdas.

Ia menyebut nama-nama sejumlah petinggi dari partai koalisi pengusung dan pendukungnya seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman, Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, sampai mantan Gubernur Jabar sekaligus politisi PKS Ahmad Heryawan (Aher).

Saat menyebut nama-nama itu, Prabowo masih menggunakan argumen latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka di pemerintahan, seperti AHY yang merupakan lulusan Harvard University, Sohibul Iman yang bergelar doktor dari universitas di Jepang, Zulkifli Hasan yang sudah berpuluh tahun di pemerintahan, dan Aher yang menjabat sebagai gubernur Jabar selama dua periode.

Tindakan Prabowo tersebut di satu sisi menunjukkan transparansi susunan kabinet Prabowo jika ia memenangkan Pilpres. Tetapi di sisi lain, terlihat bahwa Prabowo sudah melakukan politik pembagian jatah. Apakah ini hanyalah salah satu cara dan strategi Prabowo untuk menguatkan soliditas koalisi Indonesia Adil Makmur miliknya dan Sandiaga Uno?

Membagi Jatah

Pengumuman calon menteri Prabowo saat berkampanye dianggap sebagai strategi politik untuk menarik simpati dan meyakini masyarakat, layaknya strategi-strategi politik dalam kampanye biasanya. Hal itu bahkan diakui oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Cara ini menunjukkan seolah-olah masyarakat dapat mengetahui orang-orang yang akan dipilih Prabowo sebagai menteri dan menunjukkan bahwa kabinet Prabowo-Sandiaga akan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Maka, pernyataan Prabowo menunjukkan transparansi kubu koalisinya dalam menunjukkan calon menteri di kabinetnya.

Di luar AHY, beberapa nama yang disebutkan Prabowo dalam daftar calon menterinya merupakan orang lama yang pernah berkuasa sebelum pemerintahan Jokowi. Zulkifli Hasan, misalnya, yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan RI periode 2009-2014. Kemudian Sohibul Iman dan Priyo Budi Santoso yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

Baca juga :  Nalar Pemerintah dalam Melihat Relasi Alam dan Manusia Melalui Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Di samping alasan dan tujuan Prabowo memperkenalkan mereka hanya karena tak ingin rakyat Indonesia seolah-olah membeli kucing dalam karung, Juru Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sekaligus politisi PSI Rian Ernest Tanudjaja menyebut Prabowo sedang melakukan praktik politik dagang sapi atau politik upaya bagi-bagi kursi.

Politik bagi-bagi kursi ini diartikan sebagai praktik tawar-menawar antar beberapa elite atau partai politik untuk menyusun suatu kabinet koalisi. Hal ini terlihat seperti sesuatu yang memang lumrah bahkan sering terjadi dalam berpolitik. Jika kader dalam tubuh koalisi tidak diberi jatah kursi di pemerintahan, bisa saja mereka kecewa dan pindah ke koalisi lawan.

Di samping itu, nama-nama calon menteri yang diungkapkan Prabowo memang para petinggi partai di koalisinya, sehingga tuduhan politik bagi-bagi kursi terlihat nyata dilakukan Prabowo. Partai-partai koalisi Prabowo jadi terlihat seperti partai kartel.

Seperti yang ditulis oleh Richard S. Katz dalam Peter Mair dalam The Cartel Party Thesis: A Restatement, partai kartel adalah partai-partai politik yang menggunakan berbagai sumber daya untuk membatasi persaingan politik dan memastikan keberhasilan pemilihan mereka sendiri.

Dalam konteks koalisi Prabowo, pembagian jatah menteri yang dilakukan terlihat sebagai upaya untuk meredam konflik atau perpecahan yang dapat terjadi di kubu mereka. Dengan kata lain, ini hanya untuk keberhasilan di tubuh kubu koalisi mereka. Apalagi, nama-nama yang diumumkan Prabowo adalah petinggi-petinggi partai di koalisinya.

Maka dari itu, apa yang dilakukan Prabowo memang merupakan fenomena “bagi-bagi jatah kursi” secara harfiah, mengingat semua pihak perwakilan dari partai-partai pengusungnya disebutkan dalam daftar calon-calon menteri Prabowo tersebut.

Waspada Thomas Dewey Syndrome

Di samping untuk pembagian jatah kursi untuk koalisinya, Prabowo juga menunjukkan sikap ambisius dan kepercayaan dirinya untuk memenangkan pilpres. Tapi Prabowo juga harus berhati-hati terhadap Thomas E. Dewey Syndrome, merujuk pada dampak dari kepercayaan diri Thomas E. Dewey, calon presiden AS dari Partai Republikan pada pemilu AS 1948 ketika ia melawan Harry Truman dari Partai Demokrat.

Baca juga :  Mengapa Islamophobia Tinggi di Eropa?

Dewey pada saat itu sudah sangat percaya diri dapat memenangkan pilpres, staf-stafnya pun bahkan sudah sampai memanggilnya “Tuan Presiden”. Layaknya Prabowo, Dewey mulai mengerjakan pilihan kabinetnya sebelum pemilihan berlangsung. Tetapi nasib berkata lain, Dewey justru kalah melawan Truman.

Prabowo sudah mengumumkan calon-calon menterinya. Share on X

Pada saat itu kemenangan Truman merupakan kemenangan yang tidak diduga. Sebab, terdapat banyak desas-desus Dewey diprediksikan unggul melawan Truman. Bahkan koran Chicago Tribune edisi 3 November 1948 memiliki headline atau berita utama “Dewey Defeats Truman”.

Kemenangan Truman melawan Dewey disebut sebagai salah satu gangguan terbesar dalam sejarah kepresidenan AS, ditambah lagi dengan kejanggalan headline koran yang mungkin di era sekarang ini dapat disebut sebagai hoaks.

Untuk Soliditas Koalisi Prabowo?

Selain percaya diri, kita dapat menilai bahwa tindakan Prabowo dengan buka-bukaan mengenai calon kabinet koalisinya berupa tindakan yang visioner, padahal kita tidak dapat mengetahui siapa yang memenangkan kontestasi pilpres 2019.

Dapat muncul dugaan Prabowo berorasi tentang hal ini di Bandung demi menaikkan elektabilitasnya di Jabar, tetapi tampaknya dugaan ini belum dapat dikatakan tepat. Bisa jadi di samping ambisi dan kepercayaan dirinya, Prabowo melakukan ini demi meningkatkan soliditas di kubunya sendiri.

View this post on Instagram

Hatur Nuhun Bandung!

A post shared by Prabowo Subianto (@prabowo) on

Pada 2018, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera memang menyarankan usulan susunan menteri diadakan pada masa sebelum pilpres. Tujuan dari usul Mardani ini adalah demi strategi untuk melawan petahana Jokowi yang menurutnya sangat kuat.

Prabowo bahkan menggunakan kalimat “kucing dalam karung”, yaitu kalimat yang persis sama dengan kalimat Mardani ketika menyarankan power sharing untuk nama capres-cawapres sekaligus 10 menterinya dari PKS, Gerindra, PAN, PBB.

Dengan mengumumkan calon-calon menteri di koalisinya secara terbuka pada kampanye di Bandung, Prabowo terlihat mengabulkan permintaan Mardani. Di samping tujuan yang sesuai dengan perkataannya, yaitu agar rakyat tidak membeli kucing dalam karung, tujuannya bisa jadi juga demi memperoleh kekuatan kubu mereka dengan soliditasnya.

Lalu, apakah strategi semacam ini akan berhasil menarik hati para pemilih? Ataukah pada akhirnya ini hanya akan murni menjadi penjaga soliditas partai-partai koalisi Prabowo? Jawabannya mungkin baru akan terkuak pada 17 April nanti. (D44)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Mengapa Islamophobia Tinggi di Eropa?

Islamophobia menjadi horor yang terus menghantui Benua Eropa. Mengapa kebencian ini bisa terus ada?

Mungkinkah PDIP Jerumuskan Anies di Jakarta?

Sinyal dukungan PDIP kepada Anies Baswedan untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024 terus menguat. Namun, selain dinilai karena kepentingan pragmatis dan irisan kepentingan sementara belaka, terdapat interpretasi lain yang kiranya wajib diwaspadai oleh Anies dan entitas yang benar-benar mendukungnya.

Anies, Petarung Pilihan Mega Lawan Jokowi? 

Anies Baswedan sepertinya jatuh dalam bidikan PDIP untuk menjadi Cagub dalam Pilgub Jakarta. Mungkinkah Anies jadi pilihan yang tepat? 

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel Kalah di Medsos, Kesalahan Mossad? 

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com

More Stories

Menimbang Efek FPI Bagi Prabowo

Front Pembela Islam (FPI) yang selama ini selalu mengkritik pemerintahan Joko Widodo, menganggapnya pemimpin zalim dan dekat dengan kubu oposisi malah tidak akan diberi...

Hologram Ala Jokowi-Ma’ruf

Joko Widodo-Ma’ruf Amin menggunakan cara kampanye yang unik, yaitu menggunakan teknologi hologram 3D dari sosok mereka. Dalam bentuk 3D, mereka menjelaskan program-program mereka bahkan...

Misteri Pemilu Hotel Borobudur

Amien Rais menolak rekapitulasi suara pemilu dilaksanakan di Hotel Borobudur, mengatakan karena adanya jin dan genderuwo di hotel tersebut. Tetapi di balik itu, penyataan...