Rangkaian kritik JK kepada kebijakan dan kampanye Jokowi membuat sikap politiknya dipertanyakan.
Pinterpolitik.com
[dropcap]J[/dropcap]usuf Kalla (JK) tampak tak bisa menahan rasa kesalnya. Orang nomor dua di Indonesia itu mengritik biaya proyak Light Rail Transit (LRT) yang ia anggap terlampau mahal. Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan pilihan pembangunan LRT yang dilakukan secara elevated.
Suara keras JK terhadap proyek LRT itu seperti melengkapi kritik JK kepada pasangannya saat ini, Joko Widodo (Jokowi). Dalam beberapa waktu terakhir, baik kebijakan maupun gerak-gerik kampanye Jokowi menjadi sasaran kritik sang wakil presiden.
Kritik-kritik JK itu tergolong membingungkan. Bagaimana tidak, selain saat ini masih menjadi orang nomor dua bagi Jokowi di pemerintahan, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi dan Ma’ruf Amin.
Perlu diakui bahwa sebenarnya JK punya riwayat panjang dalam mengritik koleganya sendiri, termasuk kepada Jokowi. Boleh jadi, sebagai politisi yang lama malang-melintang di politik Indonesia, ada maksud tersendiri dari rentetan kritik pria asal Sulawesi Selatan tersebut.
Rangkaian Kritik JK
Dalam beberapa waktu terakhir, JK seperti punya banyak peluru kritik yang ia muntahkan kepada pemerintahan dan kampanye Jokowi. Kritik JK ini dilontarkan dalam waktu yang tergolong berdekatan. Sebagai orang dalam dan orang dekat, kritik di muka publik seperti ini tentu bukanlah hal yang lazim.
Sebelum memberi kata-kata pedas untuk LRT, JK misalnya pernah mengambil posisi berbeda terkait dengan pembacaan visi dan misi capres-cawapres oleh tim sukses. Menurutnya, penyampaian visi dan misi seharusnya disampaikan secara langsung oleh kandidat dan tidak pernah ada sejarahnya visi misi dibacakan oleh pihak lain.
Saya memahami pernyataan pak @Pak_JK ttg mahalnya LRT krn saat beliau Wapres Pak SBY, beliau yg mimpin rapat ttg investasi Monorel dan beliau memutuskan agar ditangani oleh Pemda krn utk layak, tiket monorel hrs sktr Rp 11.000. Tiket layak utk LRT tanpa sbsd sktr Rp 40 ribu
— Muhammad Said Didu (@saididu) January 16, 2019
Padahal, TKN Jokowi tidak memiliki masalah dengan wacana pembacaan visi misi tersebut. Berbagai perwakilan TKN Jokowi-Ma’ruf kerap bersikeras bahwa pembacaan cukup diwakili tim sukses saja tanpa melibatkan kandidat.
Beda pendapat JK dengan tim Jokowi tidak hanya berhenti di situ. Saat para alumni Universitas Indonesia (UI) dan kampus lain memberi dukungan kepada Jokowi, JK tampak tidak menyambutnya dengan benar-benar baik. Menurutnya, pernyataan dukungan seperti itu sebenarnya sah-sah saja, tetapi sebaiknya tidak perlu membawa embel-embel kampus.
Hal ini berbeda dengan sikap tim sukses Jokowi yang menyambut baik dukungan tersebut. Deklarasi dukungan tersebut diglorifikasi sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai energi positif dan dianggap sebagai wujud dukungan kaum intelektual kepada Jokowi-Ma’ruf.
Kerap Berseberangan
Di luar kritik yang dilakukan belakangan ini, JK sebenarnya punya riwayat panjang dalam memberi kritik atau berbeda pendapat dengan rekan sejawatnya. Hal ini terkadang berlaku pula pada rekan kerjanya saat ini, yaitu Jokowi.
Rangkaian kritik JK tersebut seperti membuka kembali riwayat panjang pasang surut hubungan Jokowi dan JK. Dalam beberapa kesempatan, JK kerap digambarkan mengalami keretakan hubungan dengan Jokowi.
Dalam perkara pemilihan pejabat misalnya, RI-1 dan RI-2 ini kerap kali digambarkan tidak memiliki kesepahaman. Indikasi seperti ini kerap mengemuka dalam berbagai proses reshuffle kabinet. JK sering kali disebut memiliki “orang-nya JK” yang dalam banyak kasus kerap dipaksa lengser.
Tak hanya itu, Jokowi dan JK juga kerap dirumorkan mendukung orang yang berbeda dalam gelaran setingkat Pilkada. Hal ini misalnya digambarkan melalui perbedaan dukungan dalam Pilgub DKI Jakarta 2016. Jokowi kerap disebut-sebut memberikan dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sementara itu, JK dikabarkan memberi dukungan kepada Anies Baswedan.
https://t.co/RJ5ovs54yu Pak @Pak_JK terus merawat akal sehat.
— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) January 14, 2019
Di luar itu, JK tampak memiliki sifat yang oportunis dalam urusan dukung-mendukung capres. Hal ini tergambar misalnya melalui saga jelang pencalonan capres dan cawapres beberapa waktu lalu. Salah satu kader senior Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini sempat dikabarkan mempertimbangkan pilihan untuk tidak mendukung kembali Jokowi.
Tak hanya itu, JK juga sempat menerima kunjungan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di rumah dinasnya. Kala itu, dikabarkan bahwa Prabowo dan Sandi hanya sekadar meminta restu kepada sosok yang lebih senior. Meski begitu, masyarakat bisa saja mengambil interpetasi macam-macam dari pertemuan itu.
Sebenarnya, seperti telah disebut di atas, JK sering kali memiliki “orang-nya JK” yang bisa ia tempatkan di mana saja. Dalam hal ini, di tim struktur pemenangan atau kubu Prabowo secara umum sebenarnya dapat ditemukan “orang-nya JK” tersebut.
Salah satu sosok yang kerap dianggap sebagai “orang-nya JK” di tim sukses Prabowo adalah mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Saat ini, sosok yang juga pernah melaju di Pilgub Jateng itu menjabat sebagai Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi.
Selain itu, di posisi Direktur Relawan ada pula nama Ferry Mursyidan Baldan yang dalam beberapa kesempatan masih menjaga silaturahmi dengan JK pasca dicopot dari jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Hal itu belum termasuk jika nama Anies Baswedan yang pencalonannya sebagai gubernur DKI Jakarta didukung oleh Prabowo masuk dalam hitungan karena ia tak ada dalam struktur timses Prabowo.
Langkah Oportunis?
Merujuk pada hal itu, JK bisa saja tengah mempertegas langkah oportunisnya dalam politik Indonesia. Sebagaimana langkah pebisnis yang tidak akan menaruh telur dalam satu keranjang, JK bisa saja tengah bermain di dua kaki melalui rangkaian kritik ini. Di satu sisi, secara struktural ia memang berada di tim pemenangan Jokowi. Akan tetapi, melalui kiprahnya dan ragam kritiknya belakangan ini, bisa saja sang wapres juga tengah melirik peluang dari kubu Prabowo.
Ia sudah terlebih dahulu menyimpan afiliasi dengan Prabowo melaui beberapa orang-orang dekatnya di dalam tim Prabowo-Sandi. Kini, melalui ragam kritiknya tersebut, JK bisa saja tengah mengindikasikan bahwa restu yang ia berikan pada Prabowo bukanlah sekadar restu tokoh senior, melainkan ada maksud lain.
Dalam konteks tersebut, JK boleh jadi dapat dikategorikan sebagai pelaku political opportunism yang diidentikkan dengan pemikiran Niccolo Machiavelli. Secara spesifik, mengutip penulis politik Amerika Serikat, Paul Berman, political opportunism ini terkait dengan gaya politik yang berupaya meningkatkan pengaruh politik setiap kali kesempatan itu muncul. Gaya politik ini juga sering kali diidentikkan sebagai usaha untuk mempertahankan pengaruh politik dengan menolak prinsip dan etika politik.
Sebagai seorang pengusaha, langkah ini boleh jadi setara dengan kebanyakan elite ekonomi di Indonesia. Leo Suryadinata pernah menyebut bahwa 150 orang terkaya di Indonesia kerap menunggu dan bermain aman sebelum memberikan dukungan kepada capres. Sikap dua kaki JK ini boleh jadi gambaran sikap oportunis dan cari aman sang wapres yang juga masuk jajaran orang terkaya tersebut.
Sikap oportunis tersebut boleh jadi muncul karena JK melihat ada setitik kesempatan yang bisa diambil. Dalam konteks tersebut, JK boleh jadi tengah menunjukkan sikap jeli bahwa pasangan Prabowo-Sandi mulai terbuka kesempatannya untuk memenangkan Pilpres 2019.
Rangkaian kritik Jusuf Kalla kepada Jokowi bisa menjadi penanda ia tengah melirik kesempatan lain di Pilpres 2019. Click To TweetHal itu sejalan dengan pandangan tentang political opportunism di atas yang menekankan pada munculnya kesempatan. Boleh jadi, JK tengah menunjukkan kejeliannya bahwa ia memiliki kesempatan untuk mempertahankan pengaruh politiknya dengan menaruh telur di keranjang Prabowo-Sandi.
Tentu, masih terlalu dini untuk menilai apakah langkah sang RI-2 ini adalah pasti berarti ia mendukung Prabowo-Sandi. Terlepas dari hal itu, langkah JK mengritik dan berbeda pandangan dengan timnya sendiri jelas bukan indikasi yang mengenakkan bagi Jokowi jelang hari pencoblosan Pilpres 2019. (H33)
