HomeNalar PolitikJokowi, Obama dan Sirnanya Harapan

Jokowi, Obama dan Sirnanya Harapan

Kecil Besar

Jokowi hadir di Pilpres 2014 dengan harapan dan perubahan. Apakah harapan dan perubahan itu masih ada di Pilpres 2019?


Pinterpolitik.com

[dropcap]J[/dropcap]oko Widodo (Jokowi) sempat dianggap sebagai Barack Obama-nya Indonesia saat muncul di Pilpres 2014. Sayangnya, anggapan tersebut kini dianggap tidak terlalu tepat, setidaknya merujuk pada artikel yang ditulis oleh Kate Lamb di laman The Guardian.

Seperti Obama, Jokowi membawa banyak harapan ketika ia melaju di Pilpres 2014. Mantan Wali Kota Solo tersebut memberikan cerita tentang reformasi sebagai kontras dari lawannya, Prabowo Subianto. Jokowi dianggap sebagai sosok yang lebih baru ketimbang Prabowo yang cenderung kental dengan nuansa elite zaman dulunya.

Meski begitu, jika merujuk pada tulisan tersebut, Jokowi dianggap tidak berhasil memenuhi ekspektasi di periode pertama kepemimpinannya. Sempat amat digemari karena membawa angin hope (harapan) dan change (perubahan) layaknya Obama, Jokowi justru mengecewakan banyak pemilihnya yang mengharapkan dua hal tersebut.

Terlihat bahwa ada penurunan tajam dari citra Jokowi di awal kemunculannya di Pilpres 2014 hingga kini menjelang Pilpres 2019. Lalu apa sebenarnya yang menjadi dasar Jokowi kini tak terlihat seperti Obama baru di Indonesia yang diharapkan banyak orang?

Harapan yang Sirna

Barack Obama merupakan fenomena politik yang amat diharapkan saat melaju di Pilpres AS 2008. Hope dan change  menjadi tema utama dari presiden kulit hitam pertama AS tersebut, sehingga masyarakat antusias memilih dan menyambutnya sebagai pemimpin baru.

Nuansa serupa tampak terjadi ketika Jokowi di Pilpres 2014. Masyarakat tampak begitu antusias dengan sosok yang latar belakangnya sama sekali tidak menggambarkan kekuatan politik tradisional Indonesia. Angin harapan berhembus dengan kencang dengan kehadiran sosok seperti Jokowi.

Jokowi saat itu hadir dengan berbagai hal yang diimpikan oleh banyak orang terutama kaum liberal-reformis. Perkara penyelesaian kasus HAM dan intoleransi menjadi hal yang dicita-citakan dapat tuntas di bawah kendali mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Selain itu, Jokowi juga membawa kisah bagaimana sosok biasa tanpa embel-embel dinasti ekonomi-politik dan juga latar belakang militer, dapat menjadi seorang presiden. Melalui hal ini, Jokowi diharapkan mampu menjadi antitesis bagi politik Indonesia yang selama bertahun-tahun hanya dikuasai segelintir elite dengan latar belakang tertentu.

Sayangnya, hal tersebut tampak tidak terwujud pada perode pertama kepemimpinan sosok berlatar belakang pengusaha mebel tersebut. Hal ini membuat berbagai harapan dan perubahan yang muncul dari sosok Jokowi urung terlaksana.

Dalam urusan HAM misalnya, tak lama setelah dilantik, ia langsung mendeklarasikan perang melawan narkoba yang ditandai dengan eksekusi mati sejumlah terpidana terkait barang haram tersebut. Tindakan ini membuat sejumlah pegiat HAM mulai kecewa dan menganggap Jokowi sama seperti politisi umumnya, yang menggunakan perang lawan narkoba untuk meningkatkan popularitas.

Setelah itu, benang kusut kasus HAM seolah menjadi satu hal yang bisa terurai. Selain gagal mengungkap kasus di masa lalu, penanganan kasus di Papua dan kasus Novel Baswedan membuat harapan HAM di tangan Jokowi menjadi sesuatu yang sulit terwujud. Perkara penggunaan hukum untuk menekan oposisi juga menjadi coreng lain bagi wajah pemerintahan Jokowi di mata pegiat HAM.

Dalam hal melawan kekuatan elite, Jokowi juga tampak tak berkuasa meminimalisasi gerak-gerik oligarki dan kekuatan partai untuk merongrong kekuasaannya. Terlihat bahwa ada elite-elite Orde Baru yang diharapkan bisa berakhir eranya, justru mendapatkan tempat di lingkar kekuasaan Jokowi.

Tak hanya itu, para petinggi partai politik juga tampak mendapatkan banyak panggung di pencalonannya tahun ini. Jika pada Pilpres 2014 susunan tim suksesnya banyak diisi akademisi seperti Anies Baswedan atau Andi Widjajanto, kini petinggi tim pemenangannya justru adalah para petinggi parpol.

Menurunkan Antusiasme

Layaknya Obama, terlihat bahwa Jokowi kini mengalami enthusiasm gap seperti yang disebutkan oleh profesional di bidang komunikasi, Katrina Jorgensen, di laman The Guardian. Masyarakat yang semula amat antusias dengan Obama perlahan mulai kehilangan harapan jelang upayanya merengkuh kursi presiden untuk kali kedua di tahun 2012.

Dalam artikel yang ditulis oleh Krystie Yandoli, Obama di tahun 2008 membawa banyak retorika baru yang menjanjikan angin perubahan. Hal-hal seperti kesetaraan rasial atau hak-hak kaum LGBT menjadi gagasan perubahan baru yang dibawa oleh Obama.

Selain itu, Obama juga dianggap sebagai nuansa harapan karena ia adalah sosok yang berbeda dengan presiden AS sebelumnya, George W. Bush. Periode kepemimpinan Bush merupakan periode yang terlalu identik dengan perang terutama di Timur Tengah yang membuat banyak orang jengah. Obama dengan sosok yang dianggap kontras dari Bush, diharapkan bisa membawa perubahan.

Nyatanya, Obama tidak sepenuhnya mampu menghadirkan hope dan change yang mengisi ruang-ruang kampanyenya. Secara simbolis, ia memang memenuhi beberapa hal terkait dengan kesetaraan hak. Akan tetapi, dalam hal perang, Obama nyaris tak ada bedanya dengan Bush.

Antusiasme masyarakat AS  kepada Obama pun perlahan mulai memudar. Mantan senator dari negara bagian Illinois ini mulai terlihat seperti politisi pada umumnya. Pada satu titik bahkan Obama sempat tertinggal dari lawannya, Mitt Romney dalam perolehan survei. Memang, ia akhirnya tetap memenangi Pilpres 2012, tetapi hal itu tetap tidak menutupi indikasi bahwa ia tak sepenuhnya sesuai harapan.

Pada titik ini, Jokowi yang digambarkan sebagai “Obama Indonesia” berpotensi mengalami hal serupa dengan Obama di tahun 2012. Jokowi seperti mengalami penurunan performa dari harapan yang ia hadirkan di tahun 2014, sehingga ia terkesan tampil seperti politisi pada umumnya.

Politics as Usual

Penurunan performa Jokowi hingga gagal memenuhi harapan dan mewujudkan perubahan ini dapat dilihat melalui kacamata Stephen Coleman and Julie Firmstone. Melalui pandangan ini, terlihat bahwa Jokowi muncul di 2014 sebagai politisi alternatif yang berusaha melakukan disrupsi kepada politik mainstream.

Sayangnya, selama periode kepemimpinannya, Jokowi tampak tidak sepenuhnya berhasil menjadi politisi alternatif yang melakukan disrupsi tersebut. Alih-alih menjadi politisi alternatif secara utuh, mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru tampak menjadi politisi mainstream yang gerak-geriknya adalah politics as usual.

Jokowi kini hadir seperti politisi pada umumnya, tak seperti harapan di Pilpres 2014. Share on X

Dikarenakan Jokowi telah menjelma menjadi politisi mainstream, maka jangan heran jika performanya cenderung biasa-biasa saja dan sama seperti politisi kebanyakan. Menurut Coleman dan Firmstone, politisi mainstream memang performanya cenderung umum atau generik.

Padahal, menurut Coleman dan Firmstone, jika mereka tampil generik ada risiko para politisi mainstream tersebut terlihat usang dan kehilangan sentuhannya. Dalam konteks ini, gagalnya Jokowi memenuhi harapannya dengan tampil seperti politisi biasa, membuatnya kehilangan sentuhan magis yang ia hadirkan saat menyihir pemilih di Pilpres 2014.

Merujuk pada kondisi tersebut, maka wajar jika performa Jokowi tidak bisa sesuai dengan harapan di tahun 2014. Jokowi tampil layaknya seorang politisi pada umumnya yang harus menjaga otoritasnya, sehingga berbagai impian tentang Jokowi sebagai Obama Indonesia menjadi sia-sia.

Yang juga penting, menurut Coleman dan Firmstone, performa seorang politisi mainstream ini cenderung kesulitan untuk mendapatkan dukungan populer yang maksimal. Secara spesifik, hal tersebut bisa saja akan tambah berat jika ada sosok lain yang hadir sebagai sosok alternatif yang akan melakukan disrupsi.

Dalam konteks ini, sosok seperti Sandiaga Uno yang menjadi lawan Jokowi bisa saja memanfaatkan peluang tersebut. Sandiaga bersama pasangannya, Prabowo Subianto, bisa saja menciptakan momentum bahwa mereka adalah politisi yang memberikan harapan dan perubahan yang bisa menjadi alternatif bagi politisi pada umumnya seperti Jokowi.

Tentu, hal itu masih menjadi misteri hingga 17 April 2019 mendatang. Meski begitu, persona Jokowi yang membawa harapan dan perubahan di tahun 2014 memang sudah semakin tak terlihat. Oleh karena itu, wajar jika ia harus bisa memanfaatkan waktu jelang pencoblosan agar bisa lolos dari lubang jarum seperti Obama di tahun 2012. (H33)

Baca juga :  IPDN, Bima, & Si Paling Berhak?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Membaca Siapa “Musuh” Jokowi

Dari radikalisme hingga anarko sindikalisme, terlihat bahwa ada banyak paham yang dianggap masyarakat sebagai ancaman bagi pemerintah. Bagi sejumlah pihak, label itu bisa saja...

Untuk Apa Civil Society Watch?

Ade Armando dan kawan-kawan mengumumkan berdirinya kelompok bertajuk Civil Society Watch. Munculnya kelompok ini jadi bahan pembicaraan netizen karena berpotensi jadi ancaman demokrasi. Pinterpolitik Masyarakat sipil...

Tanda Tanya Sikap Gerindra Soal Perkosaan

Kasus perkosaan yang melibatkan anak anggota DPRD Bekasi asal Gerindra membuat geram masyarakat. Gerindra, yang namanya belakangan diseret netizen seharusnya bisa bersikap lebih baik...