HomeNalar PolitikJokowi Dukung Ganjar di 2024?

Jokowi Dukung Ganjar di 2024?

Kecil Besar

Relawan Jokowi menanti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan dukungannya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebagai king maker, siapa yang akan didukung Jokowi? Mungkinkah Jokowi mendukung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo? Atau, malah mendukung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani?


PinterPolitik.com

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengatakan bahwa responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung akan memilih Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres). Responden ini sendiri bukan massa pemilih PDIP sehingga menunjukkan partai bukan faktor terbesar pilihan mereka.

Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad mengatakan ada 43,9 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi dan akan memilih Ganjar. Angka ini jauh di atas Prabowo yang memperoleh 23,3 persen.  

Pola persaingan Pemilihan Presiden (Pilpres) mengalami perubahan pada Pilpres 2014. Pasca-Orde Baru, persaingan lebih banyak diisi oleh kandidat capres yang berlatar belakang militer dan elite politik. Kemunculan pemimpin daerah di pemilihan umum (Pemilu) belum pernah terjadi sebelumnya – hingga akhirnya Jokowi terpilih menjadi presiden.

Baca Juga: Ganjar Dibuat Merinding Puan?

Kemunculan kepala daerah yang maju menjadi pemimpin nasional akan menjadi pola persaingan Pemilu 2024 sesuai dengan preferensi masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan munculnya nama-nama kepala daerah yang mulai populer untuk pemilihan presiden (Pilpres) mendatang, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Salah satu nama yang memiliki elektabilitas tinggi adalah Ganjar Pranowo yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara (Joman) Immanuel Ebenezer mengatakan bahwa Joman mendukung Ganjar daripada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. Immanuel bahkan menyematkan panggilan ‘the next Joko Widodo’ kepada Ganjar karena dinilai cocok untuk meneruskan kepemimpinan pasca-pemerintahan Jokowi.

Lantas, mengapa pendukung Jokowi tampak mulai mengarahkan dukungannya kepada Ganjar pada Pilpres 2024? Apakah ada persamaan di antara kedua tokoh politik tersebut?

Ganjar Mirip Jokowi?

Masood Farivar dalam tulisannya Americans Most Likely to Elect Former Governor, Senator as President mengatakan bahwa ada tren pada kontestasi pemilu di Amerika Serikat (AS) – di mana pemilih memiliki preferensi mendukung kepala daerah seperti gubernur untuk maju menjadi presiden. Hal ini karena pemilih AS lebih tertarik pada isu domestik yang dekat dengan kehidupan mereka. Kebijakan gubernur sendiri dinilai berdampak pada kehidupan masyarakat daripada kebijakan nasional, terutama kebijakan yang bersifat internasionalis.

Hal senada juga diutarakan oleh Dan Balz dalam tulisannya yang berjudul There is A Reason Americans Often Elected Presidents Who Were Governors yang menjelaskan preferensi pemilih dalam memilih gubernurBalz menjelaskan bahwa kinerja gubernur lebih terlihat karena dampaknya dirasakan oleh masyarakat.

Balz mencontohkan para gubernur AS yang menjalankan serangkaian kebijakan dalam menghadapi pandemi. Kebijakan gubernur yang variatif menunjukkan kepada publik kapabilitas pemimpin dalam menghadapi krisis.

Tulisan Farivar dan Balz dapat menjelaskan tren terpilihnya kepala daerah untuk menduduki kursi kepresidenan. Kebijakan gubernur yang memberikan dampak langsung membuat kepala daerah lebih teruji untuk maju di Pilpres. Hasil kerja gubernur pun menjadi modal penting untuk maju sebagai capres.

Baca juga :  MBG dan Runtuhnya 'Republik Tepung'

Boleh jadi, asumsi ini dapat menjelaskan alasan Joman untuk mendukung Ganjar. Immanuel mengatakan bahwa Joman memilih Ganjar karena kerjanya selama menjadi Gubernur Jateng nyata terlihat dan dirasakan hasilnya oleh warga.

Baca Juga: Balapan Prabowo, Ganjar, Anies, dan RK

Selama Ganjar memimpin, Provinsi Jateng memperoleh beberapa penghargaan dan pencapaian. Provinsi ini memperoleh 40 penghargaan nasional dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinan Ganjar. Salah satunya adalah ditetapkannya Jateng sebagai provinsi yang paling informatif terkait keterbukaan informasi ke publik.

Selain itu, pengumpulan zakat aparatur ASN di Jateng mencapai Rp 4,7 miliar menjadi angka dengan pencapaian tertinggi se-Indonesia. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membangun rumah ibadah, rumah tidak layak huni dan santunan anak yatim piatu.

Bahkan, sistem akuntabilitas keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dinilai telah membuat pemerintah mengalami penghematan sebesar Rp 1,2 triliun. Kabarnya, uang tersebut lalu digunakan untuk membangun 120.000 rumah untuk masyarakat miskin.

Ganjar yang menjabat sebagai kepala daerah juga memiliki kemiripan dengan Jokowi yang memulai kariernya sebagai Wali Kota Solo – kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta. Persamaan latar belakang antara Ganjar dan Jokowi yang tidak berasal dari elite politik mungkin juga menjadi alasan bagi pendukung Jokowi untuk menyatakan dukungan kepada Ganjar.

Jika pendukung Jokowi akan memilih Ganjar, maka pertanyaan selanjutnya adalah kepada siapakah dukungan Jokowi akan berlabuh. Sebagai politikus PDIP, mungkinkah Jokowi malah memilih Puan yang disebut-sebut akan diusung PDIP?

Dukung Ganjar atau Puan?

Sebagai presiden, Jokowi bisa saja memiliki modal yang kuat untuk membantu kandidat capres tertentu dalam memperoleh dukungan publik. Mantan Wali Kota Solo itu telah mengadakan pertemuan dengan relawannya yang disebut Sekretaris Nasional (Seknas) melalui Rapat Pimpinan Nasional Relawan Seknas Jokowi. Dalam rapat itu, Jokowi mengakui bahwa relawannya seksi di mata tokoh politik karena telah berhasil mengantarkan Jokowi selama dua periode.

Meski begitu, Jokowi meminta para relawannya untuk bersabar dalam memberikan dukungan pada politikus tertentu. Presiden juga mengatakan bahwa ada saatnya dia memutuskan arah dukungan relawan Jokowi.

Di sisi lain, Survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) menyebutkan bahwa Jokowi akan menjadi king maker yang dapat mempengaruhi publik untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Pengamat Politik Ujang Komaruddin mengatakan bahwa peran king maker Jokowi ini tak lepas dari posisnya sebagai presiden yang bisa menggunakan perangkat negara untuk mendukung calon tertentu.

Sebagai king maker dan orang yang menentukan arah dukungan Seknas, sepertinya Jokowi lebih memberikan dukungannya kepada Ganjar daripada Puan. Kala pengukuhan gelar profesor kehortaman bagi Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnputri, misalnya, Jokowi memillih untuk tidak hadir.  

Padahal, tertulis pada poster yang dibagikan DPP PDIP, Jokowi akan menghadiri pengukuhan gelar Megawati oleh Universitas Pertahanan (Unhan) dengan status Guru Besar Tidak Tetap itu. Acara pengukuhan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, seperti petinggi militer, BIN, para menteri, gubernur, dan jajaran pimpinan parlemen.

Ternyata, Jokowi tidak menghadiri acara pengukuhan Megawati karena melakukan kunjungan kerja ke Jateng. Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi meninjau sejumlah infrastruktur dan vaksinasi massal yang ditemani oleh Ganjar.

Baca juga :  Kicepisme Pragmatis Politik

Tidak hadirnya Jokowi pada acara pengukuhan menjadi persoalan etis. Disebutkan bahwa beberapa politikus PDIP menilai Jokowi bertindak tidak sopan karena tidak menghadiri acara pengukuhan Megawati, mengingat acara tersebut merupakan acara bersejarah yang mungkin hanya terjadi satu kali seumur hidup. Pengamat Politik Rocky Gerung juga menilai tindakan Jokowi melanggar etika politik atas Megawati.

Sinyal politik tersebut dapat dijelaskan melalui tulisannya Eric Posner yang berjudul Symbols, Signals, and Social Norms in Politics and The Law. Posner mengatakan suatu tindakan memiliki makna dan sinyal politis tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah sejarah.

Baca Juga: Ganjar Redup Tanpa PDIP?

Berangkat dari tulisan Posner, mungkin saja tidak hadirnya Jokowi menjadi sinyal politik Jokowi untuk menunjukkan dukungannya terhadap Ganjar. Kunjungan kerja Jokowi ke Jateng sendiri tidak memiliki urgensi karena peninjauan infrastruktur dan vaksin tentu dapat dilakukan di lain hari. 

Jika benar Jokowi memberikan dukungannya kepada Ganjar daripada Puan, maka ini tidak sejalan dengan istilah ‘petugas partai’ yang disebutkan oleh Megawati. Sebagai petugas partai, Jokowi seharusnya mendukung Puan sebagai sosok yang diusung PDIP, bukan Ganjar yang sudah semacam dianaktirikan oleh partainya sendiri.

Jika dianalisis dari tulisan Posner, Jokowi yang tidak melabuhkan dukungannya kepada Puan mungkin saja dipengaruhi oleh sejarah hubungan Jokowi dengan Puan dan Mega yang sempat tegang. Kikue Hamayotsu dan Ronnie Nataatmadja dalam tulisannya The People’s President’s Rocky Road and Hazy Outlooks in Democratic Consolidation mengatakan, sejak Jokowi menjadi presiden, Mega dan Puan berusaha untuk mengontrol Jokowi dengan cara menempatkan orang favorit mereka di posisi strategis. Jokowi pun berhasil keluar dari pengaruh tersebut yang membawa Megawati bermanuver untuk menempatkan Puan sebagai Ketua DPR.

Ketegangan hubungan juga terlihat pada polemik Budi Gunawan (BG). Jokowi membatalkan pelantikan BG yang kala itu akan menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Polemik ini mencuat karena BG menyandang status tersangka korupsi akibat kasus “rekening gendut”.

Disebutkan bahwa Mega marah kala merespons pembatalan pelantikan BG dan meminta kader di DPR untuk terus mempertanyakan pembatalan BG. Jokowi pun memperoleh tekanan dari politisi PDIP selama berminggu-minggu agar BG segera dilantik.

Menanggapi tekanan PDIP, organisasi masyarakat pendukung Jokowi yang disebut Pro-Jokowi atau Projo ingin mengubah entitas ormas menjadi partai. Puan pun sempat menyindir Jokowi dengan mempersilakan kadernya jika ingin membuat partai baru. Di saat yang sama, Puan juga menyatakan Jokowi harus sadar akan statusnya sebagai petugas partai PDIP yang menjadi sinyal Jokowi agar patuh pada PDIP.

Jika dilihat dari pengalam tersebut serta gerak-geriknya, Jokowi bisa jadi lebih ingin memilih Ganjar daripada Puan. Jika hal ini benar terjadi, maka Ganjar bisa saja mendapatkan modal yang cukup kuat, yakni perolehan dukungan dari relawan Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024.

Di sisi lain, bila kemungkinan ini benar terjadi, pilihan Jokowi pada tahun 2024 nanti tentu akan membuat kontroversi baru di tubuh internal PDIP. Menarik untuk dilihat perkembangannya. (R66)

Baca Juga: Ganjar Ujungnya Diusung PDIP?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Ivermectin, Kebijakan Buru-Buru Erick?

Obat ivermectin yang diperkenalkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjadi polemik di masyarakat. Obat ini sendiri masih dalam tahap uji klinis, namun sudah digunakan...

Jokowi di Simpang Infrastruktur dan Pandemi

Masih berjalannya proyek infrastruktur di saat pandemi menjadi polemik di tengah masyarakat. Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur dianggap menjadi sikap pemerintah yang...

Mungkinkah Dialog Papua Terwujud?

Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk mewujudkan dialog dengan Papua sebagai upaya pemerintah menggunakan pendekatan damai. Di sisi lain, pemerintah...