Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Jokowi dan Risalah Buta Ekologis

Jokowi dan Risalah Buta Ekologis

Seri pemikiran Kishore Mahbubani #34

S13 - Tuesday, March 2, 2021 8:30
Jokowi saat meninjau kebakaran hutan (Foto: istimewa)

0 min read

Beberapa waktu terakhir Indonesia memang dihantui oleh berbagai becana alam, terutama banjir dan tanah longsor. Pemerintah awalnya cukup kekeh menyalahkan anomali cuaca sebagai penyebab utamanya. Padahal, kalau mau lebih dispesifikkan dan ditelusuri lebih detail, ada persoalan besar terkait kerusakan ekologis yang terjadi pada ekosistem pendukung, misalnya di wilayah hutan.


PinterPolitik.com

“If something breaks down today, it is the result of the decision made 5 or 10 years ago”. – Kishore Mahbubani, akademisi dan mantan diplomat asal Singapura

Deforestasi yang masif terjadi demi tujuan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit serta pertambangan contohnya, menjadi penyebab utama banjir terjadi di beberapa wilayah seperti di Kalimantan Selatan.

Setelah untuk beberapa waktu menyalahkan curah hujan yang tinggi sebagai kambing hitam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian mengeluarkan pernyataan terbarunya yang tiba-tiba menyinggung secara spesifik persoalan lingkungan.

Ini berkaitan dengan kasus-kasus kebakaran hutan yang masih sering terjadi di banyak wilayah. Jokowi secara khusus meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk bersikap tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan dan mencari solusi agar masalah ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

Pernyataan Jokowi ini juga diikuti oleh pernyataan Menteri Koordinator Bidang (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang secara tiba-tiba pula berbicara soal efek penebangan hutan terhadap ketersediaan air bersih.

Pernyataan-pernyataan Jokowi dan Luhut ini di satu sisi memang bisa saja dianggap biasa. Pemerintah punya kewajiban untuk menyoroti dan mencari solusi atas persoalan lingkungan. Namun, ini seolah jadi pembalikan situasi dari isu lingkungan yang beberapa waktu terakhir jadi fokus utama bencana.

Banjir Kalimantan Selatan oleh para aktivis lingkungan disebut karena isu hutan yang berkurang. Sementara banjir Jakarta juga disebut karena kerusakan resapan di hulu sungai dan konsumsi air tanah yang berlebihan.

Perubahan sorotan yang terjadi tiba-tiba ini juga memang cenderung menarik untuk dilihat karena kebijakan-kebijakan pembangunan di era Presiden Jokowi oleh beberapa LSM dianggap mengancam lingkungan. Isu lingkungan juga seolah menjadi anak tiri dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat Presiden Jokowi.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) misalnya, pernah menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir meninggalkan risiko yang tinggi terhadap lingkungan.

Jika demikian, pertanyaan terbesarnya adalah mengapa pada titik tertentu, pemerintahan Presiden Jokowi begitu jauh dari isu-isu ekologis dan kemudian tiba-tiba juga berbalik? Benarkah ada persoalan pembentukan opini publik yang sebetulnya menutupi konteks kebutaan ekologis dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat?

Lalu seperti apa pula konteks pembuatan kebijakan publik ini dilihat dari kacamata akademisi dan mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani?

Kebutaan Ekologis

Masih jelas dalam ingatan publik ketika pada Juli 2019 lalu, Walhi melayangkan kritik terhadap Presiden Jokowi kala menyampaikan pidato politiknya pasca menjadi kandidat terpilih yang memenangkan kontestasi elektoral di Pilpres 2019. Saat itu, Walhi menyebut Jokowi mengabaikan isu lingkungan dalam pidatonya.

Kemudian, hal serupa juga terjadi pada pidato perdana Jokowi saat dilantik menjadi presiden lagi pada Oktober 2019 lalu. Lagi-lagi isu lingkungan dianggap tak mendapatkan tempat di tengah gembar-gembor infrastruktur, pembangunan ibu kota baru dan investasi asing, yang seolah menjadi pemain utama dalam kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Jokowi.

Kebijakan-kebijakan lain misalnya di bidang pariwisata dan infrastruktur, juga dianggap menjadi ancaman terhadap lingkungan dan masyarakat. Program listrik 35 ribu MW yang masih banyak menggunakan bahan bakar batu bara, juga tak kurang mendapatkan kritik keras karena dianggap berdampak buruk terhadap lingkungan. Batu bara memang dikenal sebagai salah satu bahan bakar dengan tingkat emisi yang paling tinggi.

Bahkan, terkait batu bara itu, Bank Dunia telah memberikan catatan secara khusus terkait penggunaan energi fosil untuk pembangkit listrik dan menyebutkan bahwa hal ini sudah selayaknya menjadi fokus pemerintah Indonesia.

Hal-hal tersebut adalah beberapa di antara persoalan lingkungan yang disorot oleh Philip Jacobson dalam tulisan-tulisannya. Jacobson adalah jurnalis investigasi lingkungan yang memenangkan banyak penghargaan. Ia sempat ditahan oleh otoritas pemerintah Indonesia pada Januari 2020 lalu karena tuduhan penyalahgunaan visa.

Namun, isu terkait Jacobson ini dianggap menjadi gambaran perlakuan pemerintah secara keseluruhan terhadap konteks isu lingkungan, mengingat Jacobson cukup berani mengulas berbagai masalah lingkungan dan deforestasi yang terjadi di Indonesia.

Ia misalnya pernah menyebutkan soal penyalahgunaan dan korupsi yang terjadi di sektor perizinan pembukaan lahan di beberapa wilayah yang menjadi sumbangsih deforestasi di Indonesia. Belum lagi jika melihat kasus spesifik yang melibatkan korporasi tertentu.

Dalam salah satu investigasinya, Jacobson sempat menyoroti kasus perusahaan kertas Asia Pulp and Paper milik konglomerasi bisnis Sinar Mas yang disebut bertanggungjawab terhadap deforestasi dan kasus kebakaran hutan di Kalimantan. Kasus ini sendiri pernah juga diinvestigasi oleh Associated Press dan disebut hanya salah satu kasus saja dari sekian banyak yang lain.

Konteks ini memang membuat banyak pihak akhirnya berkesimpulan bahwa isu lingkungan benar-benar menjadi anak tiri di era kekuasaan Presiden Jokowi. Isu ini seolah terkubur di balik megah proyek infrastruktur dan geliat investasi.

Dalam kajian yang dibuat oleh Farida Saleem dan kawan-kawan untuk Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), disebutkan memang ada fenomena bahwa pemerintahan dan industri secara umum di negara-negara berkembang memiliki kecenderungan untuk mengabaikan isu-isu lingkungan.

Fenomena ini memang pada beberapa kasus melahirkan kebutaan ekologis atau ecological blindness, yakni suatu kondisi ketika pengambilan kebijakan tidak lagi didasarkan pada literatur-literatur lingkungan.

Persoalannya adalah jika hal ini hanya terjadi dalam konteks perusahaan-perusahaan semata, maka pemerintah masih bisa diharapkan menjadi kunci penegakan aturan. Sayangnya, dalam banyak kasus, justru pemerintah sendirilah yang kerap tak menaruh perhatian besar terhadap isu-isu ini, entah karena adanya konflik kepentingan antara perusahaan-perusahaan dengan orang-orang yang ada di dalam pemerintah itu sendiri, maupun karena isu lingkungan dianggap tidak begitu menguntungkan dalam kalkulasi ekonomi jangka pendek.

Buruk Untuk Masa Depan Indonesia

Beberapa waktu lalu, ada tulisan yang dibuat oleh Nithin Coca di The Diplomat, yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia adalah salah satu yang paling tegas berjanji untuk mengurangi persentase gas rumah kaca dengan jumlah besar.

Namun, pada kenyataan Indonesia jadi salah satu negara yang justru paling sulit melaksanakan komitmen itu. Isu kebakaran hutan, deforestasi akibat perkebunanan sawit dan tambang, serta persoalan-persoalan lainnya menjadi hal-hal yang disorot oleh Nithin.

Dalam konteks pengambilang kebijakan publik, memang terlihat fokus pemerintah saat ini adalah untuk memaksimalkan laju ekonomi di sektor-sektor yang sayangnya berbenturan dengan lingkungan. Ini sebetulnya masuk akal karena beberapa tokoh, misalnya kandidat capres Amerika Serikat (AS) saat ikut konvensi Partai Demokrat, Andrew Yang, pernah menyebutkan bahwa isu lingkungan baru akan mendapatkan perhatian jika masyarakat dan bahkan pemerintah sudah selesai dengan urusan-urusan ekonomi.

Sementara, Kishore Mahbubani pernah menyebutkan dalam salah satu forum bahwa ketika ada masalah tertentu yang berhubungan dengan kepentingan publik hari ini, bisa dipastikan ada yang salah dalam pembuatan kebijakannya pada 5 hingga 10 tahun lalu. Artinya, persoalan lingkungan ini sudah selayaknya dihitung sejak saat ini demi mengurangi dampak yang akan terjadi di masa depan.

Namun semuanya akan kembali pada apa yang oleh Mahbubani disebut sebagai exceptional leadership alias kepemimpinan yang bisa menghitung semua kemungkinan persoalan. Mungkin hal itulah yang saat ini sedang ditunggu dari Presiden Jokowi. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait