Mengungsinya ribuan masyarakat Kabupaten Nduga, Papua, kembali mengingatkan kita bahwa konflik bersenjata antara pemerintah dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih belum selesai. Jokowi sebenarnya pernah mengajak OPM untuk berdialog, begitupun sebaliknya. Lalu, apa yang berubah? Dapatkah perdamaian terjadi di Bumi Cendrawasih?
PinterPolitik.com
Saat ini diperkirakan ada 2.000-5.000 orang masyarakat Nduga yang mengungsi ke berbagai tempat. Lebih parah lagi, diperkirakan 53-139 pengungsi meninggal sejak gelombang pengungsi pertama kali muncul pada Desember 2018 lalu.
Kondisi yang semakin memburuk membuat Bupati Nduga, Yairus Gwijangge, meminta agar pasukan TNI dan Polri ditarik dari wilayahnya. Namun, permintaan ini ditolak oleh TNI-Polri dan juga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Lalu seperti apa sebenarnya konflik ini dimaknai?
Dialog yang Mustahil?
Terjadinya dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM memang sulit terwujud. Pada dasarnya hubungan keduanya bersifat “zero-sum-game” di mana keuntungan bagi satu pihak secara otomatis menjadi kerugian bagi pihak lainnya.
Bagi pemerintah, keberadaan OPM yang ingin membuat Papua berpisah dari Indonesia jelas-jelas merupakan ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara. OPM juga dilihat sebagai bentuk deligitimasi terhadap pemerintah yang – berdasarkan konsep kontrak sosial – memegang monopoli kekerasan untuk menciptakan ketertiban umum.
Serangan-serangan yang dilakukan oleh OPM adalah bentuk usaha untuk menekan dan mengurangi peran pemerintah yang nantinya akan terlihat tidak mampu melindungi dan menjaga ketertiban wilayah dan masyarakat negaranya.
Sementara, mengadakan dialog dengan OPM juga di satu sisi dapat merugikan bagi pemerintah Indonesia.
Menurut Wilder Alejandro Sanchez dan Erica Illingworth dalam kajian mereka terkait negosiasi antara pemerintah negara-negara Amerika Latin dengan kelompok pemberontak, kerugian dari negosiasi berkaitan dengan legitimasi.
Dengan melakukan negosiasi dengan pemberontak, pemerintah mengakui kelompok tersebut sebagai aktor yang sah ataupun setara dengan pemerintah dan memberikan “pembenaran” terhadap tujuan-tujuannya.
Hal ini juga disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto akhir tahun 2018 lalu. Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dengan OPM karena organisasi tersebut adalah kelompok kriminal yang tidak sejajar atau tidak setara dengan pemerintahan Indonesia yang sah.
Sementara bagi OPM, kehadiran pemerintah melalui TNI-Polri dan pembangunan infrastruktur juga mendelegitimasi alasannya untuk memerdekakan Papua.
Jika selama ini ketimpangan pembangunan antara Papua dengan wilayah lain di Indonesia menjadi alasan perjuangan OPM, hal ini mulai berubah. Selama periode pemerintahannya yang pertama, Jokowi menjadikan Papua sebagai salah satu fokus utama pembangunan.
Pemerintah membangun berbagai infrastruktur dan terus meningkatkan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Selain itu, pemerintah juga melakukan nasionalisasi terhadap PT Freeport yang selama ini juga menjadi target dan alasan OPM dalam melawan pemerintah. Pemerintah juga memberikan 10 persen sahamnya di Freeport kepada Provinsi Papua.
Kondisi ini, di mana Papua sudah lebih diperhatikan oleh pemerintah, sudah berdampak pada OPM.
Pada 2017, salah satu Panglima OPM, Corinus Sireri, bersama anak buahnya menyerahkan diri karena melihat pembangunan Papua yang semakin maju. Hal serupa juga terjadi Juni lalu di mana 4 orang anggota OPM menyerahkan diri dengan alasan bahwa mereka merasa ditipu oleh petinggi OPM dan melihat wilayah Papua yang semakin maju dan sejahtera.
Selesai di Periode Terakhir Jokowi?
Meskipun hubungannya bersifat zero-sum, bukan berarti Pemerintahan Jokowi tidak berusaha membuaka dialog.
Pada awal pemerintahannya, Jokowi mengatakan bahwa dirinya ingin berdialog dengan kelompok-kelompok di Papua, termasuk OPM. Menurutnya dialog perlu dilakukan untuk menciptakan suasana yang damai demi pembangunan Papua ke depannya. Bahkan Jokowi dikabarkan akan menemui pimpinan OPM langsung di Puncak Jaya.
Namun, niatan ini tidak direspon baik oleh OPM dengan menolak dialog yang menurut mereka “diatur-atur”. Tidak berhenti di situ, bahkan OPM menantang TNI-Polri untuk perang terbuka.
Bukan hanya ajakan dialog, program yang menjadi unggulan dan fokus utama Jokowi, yaitu infrastruktur, juga ditolak sejak awal oleh OPM. Menurut OPM, program infrastruktur di Papua, khususnya jalan Trans Papua, tidak bermanfaat bagi masyarakat dan akan digunakan untuk memudahkan TNI-Polri menyerang mereka.
OPM pun sering melakukan gangguan terhadap perkerja sipil ataupun TNI-Polri yang mengerjakan proyek Trans Papua. Puncak gangguan terjadi pada Desember 2018 ketika OPM melakukan penyerangan dan membunuh 31 pekerja jalan Trans Papua di Nduga.
Sebagai respon, Jokowi memerintahkan TNI-Polri menumpas OPM hingga ke akar-akarnya. TNI-Polri pun meningkatkan jumlah pasukan dan aktivitasnya di Nduga untuk memburu OPM.
Masih berlanjut, awal tahun ini OPM kembali menyatakan perang terhadap Pemerintah Indonesia melalui video yang diunggah di YouTube yang juga berisikan surat terbuka kepada Jokowi.Dalam surat terbuka tersebut, OPM kembali menegaskan menolak dialog dengan pemerintah dan tidak akan menyerah dengan alasan apapun sebelum Papua merdeka.
Bukan hanya di level domestik, OPM juga terus berusaha mencari dukungan dari dunia internasional.
Pada awal tahun, kelompok yang berafiliasi dengan OPM, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), menyerahkan petisi referendum Papua ke Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Petisi ini diberikan oleh ketua ULMWP, Benny Wenda, yang pada bulan kemarin mendapatkan penghargaan dari Kota Oxford, Inggris. Kedua peristiwa tersebut mendapatkan protes keras oleh pemerintah Indonesia.
Rentetan kejadian ini cukup menjelaskan kenapa Jokowi yang awalnya ingin berdialog dengan OPM menjadi lebih keras.
Besar kemungkinan bahwa Jokowi kesal dengan perilaku OPM yang terus melakukan perlawanan khususnya dengan mencari panggung internasional dan mengganggu pembangunan jalan Trans Papua yang menjadi salah satu “panggung” utama Jokowi di Papua.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berencana menggelar Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Papua. Bukan hanya jurnalis dalam negeri, dalam HPN 2020 nanti PWI juga berencana mengundang jurnalis asing se-Asia-Pasifik.https://t.co/KUhZ2qrkEp pic.twitter.com/GoHEXUagKO
Sudah di Arah yang Tepat?
Dalam tulisannya tentang operasi anti-pemberontakan, Paul, Clarke, Grill, dan Dunigan menjelaskan bahwa cara paling efektif untuk menghilangkan pemberontakan adalah dengan menyeimbangkan dua pendekatan, yaitu populasi sentris (population-centric) dan musuh sentris (enemy-centric).
Populasi sentris berkaitan dengan bagaimana menghilangkan dukungan populasi (masyarakat) di suatu wilayah terhadap kelompok pemberontak. Pendekatan ini dikenal juga dengan istilah winning hearts and minds, yaitu bagaimana membuat masyarakat lebih mendukung pemerintah dibanding pemberontak.
Sementara musuh sentris terfokus pada kelompok pemberontak itu sendiri. Pendekatan ini bekaitan dengan bagaimana cara “menumpas” anggota pemberontak baik dengan cara halus, seperti pemberian grasi atau amnesti bagi anggota pemberontak yang menyerah, dan cara kasar dengan menghabisi kelompok pemberontak melalui pertempuran.
Lalu, pendekatan apa yang saat ini digunakan pemerintah di Papua?
Untuk pendekatan musuh sentris, sejak awal pemerintah terus melakukan operasi pengejaran terhadap OPM. Memang tidak ada publikasi mengenai jumlah prajurit TNI-Polri di Nduga, namun Maret lalu TNI mengirimkan 600 pasukan tambahan ke Papua.
Pendekatan musuh sentris dengan pengerahan TNI-Polri memang bukan hal yang baru. Yang lebih menarik justru ada di pendekatan populasi sentris.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Papua menjadi salah satu fokus utama pembangunan. Terlepas dari perdebatan-perdebatan yang ada, nyatanya program-program di atas berhasil meningkatkan popularitas dan kekuatan elektoral Jokowi di Papua.
Jika dibandingkan dengan Pilpres 2014, pada Pilpres 2019 terjadi peningkatan jumlah perolehan suara Jokowi di Papua dan Papua Barat. Di Papua misalnya, perolehan suara Jokowi meningkat dari 72,49 persen pada 2014 menjadi 91,85 persen pada 2019 dan di Papua Barat dari 67,63 persen pada 2014 menjadi 80,05 persen pada 2019.
Bahkan jika melihat perolehan suara Pilpres sejak Pilpres 2004, Jokowi bisa dikatakan sebagai presiden paling populer di Papua.
Ya, popularitas Jokowi sebagai kepala pemerintahan memang sangat penting untuk meraih dukungan masyarakat Papua yang masih membantu ataupun ingin bergabung dengan OPM.
Popularitas ini pun masih bisa bertambah karena pembangunan di Papua masih terus dilakukan. Selain melalui infrastruktur, pemerintah juga mendorong kemajuan Papua dalam aspek lain.
Tahun depan, untuk pertama kalinya Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Selain itu, pemerintah terlihat mulai berusaha menyelesaikan salah satu masalah besar di Papua, yaitu kebebasan pers, dengan mendukung Papua sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional 2020.
Besarnya perhatian pemerintah terhadap Papua serta semakin naiknya popularitas sang presiden di Papua, bisa jadi membuat Jokowi menjadi presiden dengan modal dan kesempatan terbaik dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang sudah setengah abad terjadi di Bumi Cendrawasih tersebut. (F51)
Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
