Gatot mengkritik proses demokrasi di parlemen yang seringkali tidak mencerminkan sila ke-4 Pancasila. Atas kritiknya ini, Gatot mengaku tidak masalah kalau ia akhirnya dimusuhi oleh sejumlah pihak.
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]D[/dropcap]emokrasi Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila, demikian yang dikatakan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Saat memberikan ceramah kebangsaan di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, pada Minggu, 4 Juni 2017.
Gatot menyebutkan bahwa demokrasi yang dianut di Indonesia sesuai dengan prinsip ajaran Islam, sementara cara berdemokrasinya diatur dalam Pancasila yakni pada sila keempat.
“Cara berdemokrasinya sesuai dengan Islam, dengan cara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan,” ujar Gatot. Ia kemudian memperingatkan anggota DPR RI dari PAN sekaligus putra pertama Amien Rais, Hanafi Rais yang juga hadir pada kesempatan tersebut.
“Jadi musyawarah dan mufakat, bukan voting, ini Pak Hanafi Rais saya ingatkan,” kata Gatot.
Menurut Gatot, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, tapi yang terjadi di parlemen saat ini adalah demokrasi yang diterapkan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Gatot mengkritik proses demokrasi di parlemen yang seringkali tidak mencerminkan sila ke-4 Pancasila. Atas kritiknya ini, Gatot mengaku tidak masalah kalau ia akhirnya dimusuhi oleh sejumlah pihak. Gatot meyakini apa yang diungkapkannya benar.
“Saya siap juga ditembaki, enggak apa-apa, memang Pancasila seperti itu kok. Demokrasi kita tidak sesuai lagi dengan Pancasila, tidak melalui musyawarah dan mufakat lagi,” lanjutnya.
Selepas acara tersebut, Hanafi Rais menanggapi ucapan Jenderal Gatot dengan menyebutkan bahwa demokrasi Pancasila yang diterapkan di parlemen tentu saja masih dengan semangat musyawarah dan mufakat.
“Semangatnya jelas musyawarah mufakat. Sebenarnya kami mengesampingkan voting,” kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut.
Menurut Hanafi, wujud anggota dewan mengesampingkan voting dapat dilihat dari semangat fraksi-fraksi di parlemen yang lebih mengedepankan konsensus ketimbang voting.
“Walaupun fraksi berbeda-beda, kalau ada persoalan politik atau apa kami menginginkan konsensus, tidak langsung voting,” dalihnya.
Hanafi juga memberi catatan agar demokrasi Pancasila yang diterapkan sekarang jangan sampai kembali ke zaman orde baru karena pada masa itu setiap orang yang berbeda pandangan dengan pemerintah selalu dianggap makar.
“Dulu yang beda pandangan politik dengan pemerintah ditahan, ditangkapi, dianggap makar,” katanya.
Apakah demokrasi di Indonesia memang benar-benar tidak Pancasila-is lagi seperti kata Jenderal Gatot? Jika melihat beberapa waktu terakhir, DPR memang jarang menggunakan mekanisme voting, apalagi dalam sistem parlemen Indonesia dengan 10 fraksi saat ini.
Kasus yang paling terakhir adalah dalam pembahasan RUU Pemilu misalnya, di mana DPR batal melakukan voting pada pertengahan Mei lalu.
Namun, kritik Jenderal Gatot ini tetap patut dijadikan catatan bagi DPR, mungkin untuk memperbaiki kinerja lembaga legislatif ini yang belakangan makin buruk. (Berbagai sumber/ S13)
