HomeBelajar PolitikPres-T Nol Persen Buat Jokowi?

Pres-T Nol Persen Buat Jokowi?

Rancangan UU Pemilu sudah molor berbulan-bulan dari yang dijadwalkan. Bahkan bahasan perlu tidaknya ambang batas presidential threshold saja, hingga kini masih belum mendapatkan titik temu.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]H[/dropcap]ingga Sabtu (3/6), Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) masih belum juga menghasilkan keputusan mengenai pembahasan 19 isu penting. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya perdebatan diantara kepentingan setiap fraksi maupun pemerintah.

Setelah lewat sebulan dari target yang ditetapkan, yaitu akhir April, hingga kini perkembangannya masih belum terlihat adanya kesepakatan. “Beberapa fraksi besar seperti PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, juga pemerintah ngotot kalau presidential threshold (Pres-T) 20 persen. Ini kan Pemilu serentak, bagaimana mungkin bisa menggunakan ambang batas Pemilu 2014. Ini tidak masuk akal,” kata seorang sumber, Sabtu lalu.

Baginya, ambang batas Pres-T berapapun yang akan disepakati oleh DPR dan Pemerintah, pasti akan di judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, Pemilu yang dilakukan serentak sebenarnya tidak memerlukan ambang batas. “Ini hanya akal-akalan fraksi besar dan pemerintah untuk membatasi capres yang akan maju di Pemilu 2019. Belum bertanding saja sudah takut kalah,” cetusnya.

Ia mengungkapkan, salah satu tujuan dari fraksi yang mendukung ambang batas Pres-T 20 persen, karena adanya keinginan kuat untuk membatasi calon presiden (capres) dengan cara apapun. Dengan ambang batas tinggi, mereka dapat memaksakan kader partainya untuk maju mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

“Padahal kalau ambang batas nol persen, partai kecil – bahkan partai baru pun, bisa mengusung Jokowi di Pilpres nanti. Dengan begitu, Jokowi tak perlu dukungan parpol besar untuk maju sebagai capres lagi. Jokowi juga akan terbebas dari intervensi parpol seperti yang selama ini terjadi,” tegasnya.

Baca juga :  Jokowi “Akuisisi” Golkar?

Selain keempat parpol besar di atas, sebenarnya mayoritas fraksi menginginkan ambang batas pencalonan presiden ditiadakan atau nol persen. “Gerindra sendiri dukung nol persen, tetap nol persen dengan alasan itu sesuai konstitusi. Kalau tidak nol persen itu melanggar konstitusi,” kata Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria, Jumat (2/6).

Menurutnya, ditiadakannya ambang batas pencalonan presiden merupakan bentuk penguatan parpol karena memberi kesempatan untuk mengajukan calon masing-masing. Tapi jika Pres-T dipaksakan 20 persen, maka hal itu menyalahi konstitusi. Karena dasar penggunaan angka tersebut telah dipakai pada Pilpres 2014.

Riza juga menyayangkan Pemerintah yang tetap memaksakan ambang batas 20 persen. “Pemerintah enggak boleh keras dan enggak boleh menang sendiri. Banyak pengamat juga mendorong nol persen,” katanya.

Meski begitu, hingga saat ini pansus belum menyentuh soal pembahasan Pres-T karena fokus menyepakati 14 isu krusial. Diantaranya, penambahan kursi anggota dewan, verifikasi partai politik, syarat pemilih, keterwakilan perempuan dan status KPU-Bawaslu.

(Suara Pembaruan)

spot_imgspot_img

#Trending Article

MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden.

Puan Maharani ‘Reborn’?

Puan Maharani dinilai tetap mampu pertahankan posisinya sebagai ketua DPR meski sempat bergulir wacana revisi UU MD3. Inikah Puan 'reborn'?

Puan x Prabowo: Operasi Rahasia Singkirkan Pengaruh Jokowi?

Megawati disebut menugaskan sang putri, Puan Maharani, untuk melakukan lobi dan pendekatan ke kubu Prabowo sebagai pemenang Pemilu.

Tiongkok Kolonisasi Bulan, Indonesia Hancur? 

Tiongkok diduga berniat melakukan penambangan mineral di Bulan melalui perusahaan-perusahaan dirgantara dan antariksanya. Bila hal ini sudah dilakukan, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? 

Prabowo-Megawati Bersatu, Golkar Tentukan Nasib Jokowi?

Kendati baru sebatas rencana, probabilitas rekonsiliasi setelah pertemuan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kelak menguat. Hal itu meninggalkan interpretasi bahwa relevansi dan nasib Joko Widodo (Jokowi) pasca kepresidenan kiranya hanya tinggal bergantung satu akar gantung yang ada di Partai "Beringin" Golkar.

Mengapa Peradaban Islam Bisa Runtuh? 

Peradaban Islam sempat menjadi peradaban yang dominan dalam sejarah manusia. Lantas, mengapa Masa Keemasan Peradaban Islam bisa sirna? 

Kenapa PDIP PDKT ke Khofifah?

PDIP berusaha merayu dan mendekat ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Mengapa PDIP memutuskan untuk PDKT ke Khofifah?

Hasto dan Politik Uang UU MD3

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeluarkan pernyataan menarik soal adanya proses politik yang melibatkan uang dalam revisi Undang-Undang di DPR.

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...