HomeHeadlineIriana vs Megawati: Efek Politik Tinggi Hati atau Strategi Rahasia Jokowi?

Iriana vs Megawati: Efek Politik Tinggi Hati atau Strategi Rahasia Jokowi?

Kecil Besar

Ulasan menarik dibuat oleh Majalah Tempo terkait peran Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, dalam pencalonan sang putra sulung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Iriana disebut sebagai sosok yang mendorong Gibran dan melobi keluarga besar Jokowi untuk mendukung pencalonan putranya itu. Namun, tidak sedikit juga yang berspekulasi bahwa munculnya nama Iriana sebetulnya menjadi strategi yang sengaja digunakan untuk meraih simpati dalam tarung pembentukan persepsi publik antara Jokowi melawan PDIP-Megawati Soekarnoputri.


PinterPolitik.com

“There is no other love like a mother’s love for her child”.

– Celine Dion dalam lagu “Mama”

Isu tentang peran Ibu Negara Iriana Jokowi dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto setidaknya menjadi topik terhangat beberapa hari terakhir.

Disebutkan dalam artikel tersebut bahwa Iriana Jokowi secara aktif mendorong anaknya menjadi cawapres. Ia disebut melobi keluarga besarnya untuk memperoleh dukungan pada Gibran sejak lama. Ini disebutkan bahkan terjadi sejak Gibran mau maju menjadi Wali Kota Solo. Ada isu perpecahan dalam keluarga terkait perbedaan dukungan – misalnya terkait anggota keluarga besar yang lebih mendukung Ganjar Pranowo – yang membuat posisi Iriana makin menarik.

Pasalnya, selama ini Iriana dikenal sebagai Ibu Negara yang cenderung low profile. Ia tampil sederhana, tidak menampilkan sikap politik secara berlebihan, tidak mengekspos diri lewat media sosial, dan cenderung ada di belakang layer.

Namun, untuk pemilihan presiden kali ini, Iriana bahkan disebut bertemu dengan organisasi relawan Jokowi serta para pengusaha untuk mendapatkan dukungan. Isu yang beredar menyebutkan Iriana kadung gusar pada PDIP yang kerap “merendahkan” Jokowi.

Ini terkait pernyataan-pernyataan sang ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang kerap menyudutkan Jokowi di muka umum, melempar istilah macam “petugas partai”, serta kerap terlihat seolah mendeligitimasi posisi Jokowi sebagai presiden. Iriana disebut sakit hati karena hal-hal ini.

Walaupun demikian, tidak sedikit yang meragukan argumentasi tersebut. Pasalnya, Iriana jauh dari kesan pendendam – setidaknya dari apa yang dibaca publik selama ini. Ia juga sosok yang ramah dan paham posisinya sebagai Ibu Negara. Poin-poin inilah yang melahirkan dugaan bahwa sosok Iriana sengaja dimunculkan untuk menarik simpati publik dalam pertarungan perebutan persepsi antara Jokowi dengan Megawati.

Pasalnya, sejak kasus putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal usia capres-cawapres, publik memang agak melihat negatif posisi Jokowi. Posisi sang presiden dianggap cenderung mempengaruhi hasil putusan secara tidak langsung, apalagi ada sang ipar, Anwar Usman, yang menjabat sebagai Ketua MK. Ini seiring dengan “permainan politik playing victim” yang dilakukan oleh PDIP.

Baca juga :  Mendayung di Antara Dua Kecerdasan

Dengan demikian, nama Iriana dimunculkan untuk menarik simpati publik dan tidak sedikit yang menduga strategi ini berasal langsung dari Jokowi. Dengan posisi Iriana sebagai istri presiden yang mendorong anaknya masuk ke lingkar kekuasaan tertinggi, tidak sedikit yang menyebut ibu dari 3 anak itu sebagai seorang Ibu Suri. Benarkah demikian?

pdip masih butuh jokowi.jpg

Iriana Yang Tak Disangka

Ibu Suri, dalam konteks politik sebuah negara, bukanlah sekadar sosok simbolis yang mendampingi kepala negara. Perannya jauh lebih dalam dan kompleks daripada sekadar tugas seremonial. Ia sering kali menjadi ikon kelembutan dan kearifan, memegang peran kunci dalam mempengaruhi arah politik suatu negara. Pada titik ini, Iriana Jokowi setidaknya telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai seorang Ibu Suri.

Dalam sejarah, berbagai Ibu Suri dari berbagai negara telah memainkan peran yang signifikan dalam menginspirasi perubahan dan mendukung pembangunan bangsa. Salah satu elemen kunci dalam peran Ibu Suri adalah kekuatan simbolisnya untuk mendorong perubahan positif dalam kebijakan negara.

Ibu Suri memiliki akses yang unik ke pemimpin politik dan berbagai lapisan masyarakat, dan ini memungkinkan mereka untuk membawa perhatian pada isu-isu yang dianggap penting. Dalam konteks Gibran, Iriana telah melakukan hal itu.

Kekuatan Ibu Suri juga sering kali terletak pada keterlibatannya dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Mereka sering membentuk atau mendukung organisasi amal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ibu Suri juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi politik secara langsung melalui keterlibatannya dalam kebijakan publik. Beberapa Ibu Suri memiliki peran resmi dalam pemerintahan dan dapat memengaruhi kebijakan melalui pengaruh mereka terhadap kepala negara.

Dalam beberapa kasus, Ibu Suri juga dapat memanfaatkan media untuk menyuarakan pandangan politik mereka atau mengampanyekan isu-isu tertentu. Kate Middleton, Duchess of Cambridge, sebagai salah satu contoh, telah menjadi juru bicara untuk kesadaran akan masalah kesehatan mental. Melalui partisipasinya dalam berbagai kampanye dan wawancara media, ia telah membawa perhatian pada isu ini dan memperjuangkan perubahan dalam pendekatan masyarakat terhadap kesehatan mental.

Baca juga :  Khofifah dan Jebakan "Bebek Songkem"?

Meskipun peran Ibu Suri sering kali dianggap lebih simbolis daripada substansial, pengaruh mereka dalam politik sebuah negara tidak bisa diabaikan.

Secara umum, tidak ada teori yang secara khusus mengkhususkan diri pada peran Ibu Suri dalam politik. Namun, beberapa teori macam simbolisme politik dan kepemimpinan transformasional setidaknya bisa dipakai untuk memberi pemaknaan pada posisi Ibu Suri seperti Iriana.

Simbolisme politik berfokus pada peran simbol dalam politik. Dalam konteks peran Ibu Suri, simbolisme dan representasi memiliki peran penting. Ibu Suri sering kali dianggap sebagai simbol kelembutan, stabilitas, dan kebijaksanaan

Sedangkan teori kepemimpinan transformasional menekankan peran pemimpin dalam menginspirasi dan menciptakan perubahan positif dalam organisasi atau masyarakat. Ibu Suri, melalui kelembutan dan keterlibatannya dalam kegiatan sosial, dapat dianggap sebagai pemimpin transformasional yang memotivasi masyarakat dan pemerintah untuk bergerak menuju perubahan yang lebih baik.

Dalam kaitannya dengan posisi Iriana, memang tak diragukan lagi bahwa ia memiliki pengaruh politik yang tidak sedikit. Meski Gibran sendiri telah menyebut ulasan Tempo itu sebagai sebuah “gossip” semata, namun isu ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa Iriana punya kemampuan mempengaruhi persepsi masyarakat.

Persoalannya tinggal seberapa besar efeknya akan terlihat dalam Pilpres 2024 mendatang.

Enough is Enough, PDIP?

Dengan mengandaikan bahwa Iriana memang “kesal” dengan perlakukan PDIP pada Jokowi, bisa dipastikan bahwa ini menjadi simpul pralambang kekuatan politik Megawati.

Kita tahu bahwa kekuatan politik Mega merupakan kombinasi faktor sejarah, politik, dan sosial. Ia adalah putri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Keterkaitannya dengan tokoh sejarah ini memberinya legitimasi politik dan dukungan dari kalangan yang menghargai peran Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Megawati juga memainkan peran penting selama masa Reformasi 1998, ketika rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto runtuh. Ia memimpin PDIP, parpol terbesar di Indonesia saat ini.  Ia juga punya gaya kepemimpinan karismatik dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Faktor-faktor itu mungkin saja yang membuat Mega merasa punya kuasa tak terbanding. Akibatnya ia bisa dengan sesukanya mengeluarkan perkataan tentang Jokowi dan tokoh-tokoh lain. Sayangnya, ada momen yang membuat sosok seperti Iriana akhirnya kesal dan mengupayakan sekuat tenaga melawan partai banteng tersebut.

Pertanyaannya adalah akankah misi ini berhasil? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.