“Itu enggak menyerang, beliau juga bilang kok tanah Pak Luhut juga ada kok, itu kan sekarang data publik”. ~ Luhut Binsar Pandjaitan
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]erlukah kubu oposisi marah dan melaporkan Pakde ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait serangan kepemilikan lahan?
Apa salah Pakde? Padahal maksudnya Pakde baik loh berusaha memberitahukan kepada kita semua bahwa tanah Indonesia yang luasnya ratusan juta hektar ini sebenarnya masih banyak yang belum dimanfaatkan. Sekalinya sudah dimanfaatkan, banyak di antaranya yang “dirawat” sama elite dalam bentuk sewa usaha.
Memang sih Pakde sedikit meleset sebut datanya, bilangnya oposisi punya tanah dalam bentuk pengelolaan milik pribadi. Tapi mbok ya dimaklumin saja dong, Pakde kan juga manusia yang tak luput dari banyak dosa. Ehehehe.
Menurut saya, seharusnya oposisi banyak bersyukur kepada Tuhan saat Pakde bicara blunder di debat Pilpres putaran kedua. Sebab, kalau Pakde enggak gomong gitu, kan oposisi jadi enggak ada bahan yang bukan-bukan untuk kritik Pakde. Betul apa betul?
Terus coba kita bayangin lagi kalau seandainya Pakde nggak singgung masalah kepemilikan tanah, pasti sekarang ini banyak masyarakat yang enggak tahu seberapa banyak lahan yang dikuasai lingkarannya Pakde.
Intinya, sudahlah daripada bikin runyam keadaan di hari-hari mendekati Pemilu, mending tenang-tenang saja dan tidak usah sok-sokan galak sampai minta Bawaslu tegur Pakde.
Kalian juga tahu kan saat ini kita lagi omongin siapa? Presiden loh, presiden! Wong, bapak-bapak yang suka bawa tank, pesawat tempur, atau senjata laras panjang aja hormat sama Pakde, masa kalian yang bukan apa-apa mau bikin Bawaslu songong? Ahahaha.
Daripada kalian pusing mau laporin Pakde ke Bawaslu, mending kalian dengerin omongan sohibnya Pak Luhut Binsar Pandjaitan. Katanya doi, Pakde tidak menyerang personal Prabowo kok, tetapi memang yang dikatakan itu adalah data yang dimiliki publik.
Hmmm, mungkin Pak Luhut ngomong seperti itu ingin menyadarkan kita semua kalau negara demokrasi seperti Indonesia sebenarnya menjadi wajar saja jika ada yang berusaha ngorek-ngorek data kekayaan, keburukan riwayat hidup, dan lain sebagainya yang dipunyai sama calon pemimpin.
Hal serupa juga pernah loh terjadi sama Donald Trump dan Hilary Clinton di Pilpres Amerika Serikat 2016 lalu. Trump dibongkar kasus-kasus pajaknya, sementara Hilary malah diintip-intipin emailnya. Ngeri nggak itu?
Tuh, Trump sama Hilary slow-slow aja kok. Bahkan sekarang Trump malah berhasil memimpin negara adidaya. Masa sih di Indonesia kubu oposisi baru begitu saja sudah mau mewek ngadu-ngadu ke Bawaslu segala. Kalau mau adil, ya cari dong salahnya Pakde juga. Uppss. (G42)
