HomeNalar PolitikDPR Ancam KPK?

DPR Ancam KPK?

Tetap digulirnya hak angket yang dibacakan pada rapat paripurna DPR kemarin, memperlihatkan siapa saja pendukung tindakan yang disinyalir untuk mengintervensi KPK.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]embacaan surat masuk usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digulirkan Komisi III DPR, menjadi salah satu agenda rapat paripurna DPR yang digelar kemarin, Kamis (27/4). Pengguliran ini berawal dari penolakan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S. Haryani. (Baca: DPR Utak Atik KPK?)

Saat diperiksa KPK terkait perkara dengan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Miryam mengaku mendapatkan ancaman dari beberapa orang anggota DPR yang nama-namanya ia sebutkan. Menurut seorang sumber di parlemen, sebenarnya pimpinan DPR menolak pengguliran hak angket tersebut. Ia khawatir nantinya akan ada tudingan pelemahan KPK dari lembaga legislatif tersebut.

Terutama karena ada beberapa nama anggota dan mantan DPR yang terseret kasus mega korupsi ini, terutama yang berada di Komisi II. “Namun pimpinan tidak bisa mencegah para anggota Dewan, terutama di Komisi III, untuk menggulirkan hak angket itu. Soalnya, bisa dibaca kalau hak angket digulirkan untuk melemahkan KPK agar tidak fokus membongkar kasus yang melibatkan banyak nama politisi itu,” kata sumber tersebut di Jakarta, Kamis (27/4).

Banyak yang menduga kalau hak angket DPR ke KPK hanya sekedar akal-akalan saja, sebab sesuai peraturan perundang-undangan, peradilan atau penyidikan dan penyelidikan suatu kasus tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. “Tidak mungkin anggota yang mengajukan hak angket tidak tahu atau mereka berpura-pura tidak tahu proses hukum yang tidak bisa diintervesi? Presiden saja tidak bisa mengintervensi proses hukum,” jelasnya.

Sumber tersebut mengingatkan anggota DPR lainnya untuk tidak membawa lembaga legislatif tersebut sebagai jalan untuk menyelamatkan diri. Baginya, hal itu tidak baik kalau muncul di tengah-tengah cibiran publik atas kinerja DPR. “Jangan sampai hak angket itu menjadi preseden bagi intervensi hukum di tanah air,” pungkasnya.

Baca juga :  Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Menurut Sekretaris Fraksi Gerindra, Fary Djemi Francis di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4), daripada mengajukan hak angket, Komisi III sebenarnya bisa hanya menggelar rapat kembali untuk meminta klarifikasi dari KPK soal rekaman BAP Miryam. Angket ini juga berpotensi melanggar undang-undang yang ada.

“Pertama, kalau memang belum mendapat informasi, ya kita minta cukup dipanggil aja dari rapat dengar pendapat dan sebagainya. Kedua, berkaitan dengan Pansus, itu kita belum mendapatkan paling tidak tiga unsur di MD3 yang berkaitan, apakah itu berpotensi melanggar UU, kedua apakah ini berdampak strategis bagi masyarakat umum. Saya kira kan KPK sekarang sedang menangani secara hukum ya. Jadi jangan diganggu dulu lah,” pungkasnya. Bagaimana pendapatmu? (Suara Pembaruan/R24)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Anies, Petarung Pilihan Mega Lawan Jokowi? 

Anies Baswedan sepertinya jatuh dalam bidikan PDIP untuk menjadi Cagub dalam Pilgub Jakarta. Mungkinkah Anies jadi pilihan yang tepat? 

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel Kalah di Medsos, Kesalahan Mossad? 

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.

The Thinker vs The Doer: Tarung Puan dan Prananda Calon Pengganti Megawati

PDIP memutuskan untuk menyiapkan posisi Ketua Harian jelang masa transisi kepengurusan baru pada Kongres 2025 mendatang.

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...