“Kalau citranya jadi subordinat atau di bawah komando Habib Rizieq Shihab, kami tidak akan terima itu.” – Ferdinand Hutahean, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]eruan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tentang pembentukan Koalisi Keumatan disambut sejumlah partai. Gerindra, PKS, PAN, dan PBB mengaku siap mempertimbangkan seruan sang Habib untuk bersatu demi umat.
Sayang, seruan sang Imam Besar tampaknya tidak disambut baik semua partai. Partai Demokrat menyatakan enggan bergabung dengan koalisi yang digagas dari Tanah Suci tersebut. Kehadiran Rizieq menjadi faktor keengganan Demokrat bergabung dengan Koalisi Keumatan.
Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean, partainya keberatan jika koalisi tersebut dikomandoi oleh Rizieq. Partai yang identik dengan warna biru tersebut mengaku tidak ingin menjadi subordinat dari Rizieq.
Sikap Demokrat ini tergolong berani. Di tengah menguatnya politik identitas, bergabung dengan Koalisi Keumatan berpotensi mendongkrak suara partai yang ada di dalamnya. Apalagi, pemain utama politik semacam itu, Rizieq Shihab, menjadi patron koalisi tersebut. Mengapa Demokrat begitu enggan berada di bawah komando Rizieq?
Upaya Menggiring Demokrat
Awal mula spekulasi bergabungnya Demokrat dengan Koalisi Keumatan berasal dari pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Wakil Ketua DPR RI itu menyebutkan bahwa partainya menyiapkan skema power sharing kepada Partai Demokrat.
Menurut Fadli, partainya akan memberikan jatah kursi menteri sebagai bentuk power sharing tersebut. baginya, bagi-bagi jatah menteri seperti itu adalah hal yang lumrah di dalam politik. Hal itu dilakukan agar terjadi win-win solution di antara partai yang berkoalisi.
Disebutkan bahwa kedua partai tengah mengintensifkan komunikasi di antara keduanya. Salah satu cara agar hubungan keduanya tambah mesra adalah mengupayakan pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Rayu Demokrat Gabung Koalisi Keumatan, Gerindra Tawarkan Jatah Menteri – kumparan https://t.co/wNDurCvNmL
— Fadli Zon (@fadlizon) June 4, 2018
Demokrat sendiri sepertinya harus segera menentukan sikap. Selama ini, partai berlogo bintang mercy itu kerap dianggap sebagai partai penyeimbang. Meski demikian, jelang Pilpres 2019, mengambil posisi terus-menerus di tengah bisa merugikan mereka. Selain itu, partai-partai lain juga mengincar persentase suara Demokrat untuk menguatkan koalisi mereka.
Berdasarkan hasil Pemilu 2014, Demokrat menduduki posisi keempat dari seluruh peserta Pemilu. Mereka berhasil meraup 10,19 persen suara sah nasional. Perolehan tersebut membuahkan kursi dengan persentase 10,9 persen dengan jumlah 61 kursi.
Hal ini tampaknya dimanfaatkan oleh Gerindra dan partai-partai lain dalam Koalisi Keumatan. Menambah jumlah kursi dari Demokrat dapat membuat koalisi mereka semakin kuat. Apalagi, Partai Demokrat juga tergolong sebagai partai besar, sehingga bisa menarik dukungan masyarakat dan memperkokoh koalisi.
Demokrat sendiri hingga saat ini masih belum menentukan ke mana mereka akan berlabuh. Awalnya, partai yang dipimpin SBY ini sempat santer dikabarkan akan bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi. Meski begitu, hingga saat ini mereka belum juga resmi bergabung. Gerindra jelas melirik posisi Demokrat yang belum bergabung dengan Jokowi tersebut.
Enggan Tersubordinasi
Sayang sekali, tawaran Gerindra dan kawan-kawan dari Koalisi Keumatan sepertinya tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Demokrat menyatakan enggan bergabung dengan koalisi tersebut karena dikomandoi oleh Rizieq.
Partai bernomor urut 14 tersebut mengaku keberatan jika harus menjadi subordinasi dari Rizieq. Tokoh seperti Rizieq dinilai tidak perlu terlibat terlalu jauh dalam politik. Ulama seperti Rizieq idealnya hanya menjadi penasihat saja, bukan sebagai pemegang komando.
Keengganan Partai Demokrat menjadi subordinat Rizieq bisa dilihat dari tipologi partai itu sendiri. Dalam klasifikasi partai elektoralis (electoralist party), partai yang didirikan SBY tersebut tergolong ke dalam tipe partai personalistic. Klasifikasi ini misalnya dilakukan oleh Faishal Aminudin dan Fajar Shodiq Ramadlan dalam Jurnal Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Menurut Richard Gunther dan Larry Diamond, partai dengan tipe personalistic bertumpu pada patronase yang kuat dengan adanya pemimpin yang kharismatik. Partai ini kerap diidentikkan sebagai partai yang pengambilan keputusan dan kampanyenya berpusat pada tokoh sentralnya.
Dalam konteks Demokrat, patron yang dimaksud adalah SBY. Partai ini memang hampir selalu diidentikkan dengan presiden ke-6 RI tersebut. Selain sebagai salah satu tokoh pendiri, SBY sangat berjasa mengerek popularitas Demokrat dari partai baru menjadi partai pemenang Pemilu.
Sulit melihat Partai Demokrat sebagai partai personalistic mau menjadi subordinat dari Rizieq Shihab. Sosok SBY sebagai patron utama partai yang bermarkas di Menteng, Jakarta Pusat tersebut terlalu kuat untuk menjadi subordinat Rizieq.
Sosok SBY terlalu kuat dan kharismatik di mata kader Demokrat untuk digantikan oleh Rizieq. Kepatuhan kader kepada SBY jelas terlalu kuat. Sulit untuk membayangkan kader-kader partai itu mau menggantikan SBY dengan menuruti perintah dari orang seperti Rizieq.
Sebagai partai besar, ambisi Demokrat juga tergolong sangat besar. Partai dengan ambisi besar ini sangat sulit dikontrol dan ditundukkan oleh pihak lain. Apalagi, pihak tersebut adalah outsider seperti Rizieq. Secara konsep, outsider adalah orang yang bukan berasal dari lingkaran elite partai dan tidak berkontribusi banyak pada organisasi partai. Konsepsi ini salah satunya diungkapkan oleh Marcus Mietzner.
Ambisi Demokrat sebagai partai besar ditunjukkan melalui sikap mereka yang ingin membentuk poros baru. Sebagai alternatif dari Koalisi Keuamatan di bawah kendali Rizieq, mereka mewacanakan untuk membentuk poros kerakyatan atau poros Nusantara.
Tidak Gabung Koalisi: Anti-Umat?
Meski enggan bergabung dengan Koalisi Keumatan, Partai Demokrat tidak bisa serta-merta dicap sebagai partai anti-umat. Partai peraup 10,19 persen suara pada Pemilu lalu ini sebenarnya dapat dianggap sebagai partai yang cukup dekat dengan umat Islam.
Secara formal, Partai Demokrat mengakui ideologi partai mereka adalah Nasionalis-Religius. Hal ini tertera di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Mereka menjadikan moral dan agama sebagai landasan dalam bekerja.
Selain memiliki ideologi berbau agama, partai yang dipimpin SBY tersebut juga tergolong dekat dengan tokoh-tokoh agama. Partai-partai Islam bahkan merasa lebih nyaman secara ideologis jika harus berkoalisi dengan Demokrat ketimbang dengan partai lain. Hal ini ditunjukkan pada koalisi pemerintahan di tahun 2004 dan 2009.
Secara struktural, Demokrat juga memiliki sayap Islam yang dikenal sebagai Ikhwanul Muballighin. Sayap Islam Demokrat ini disebut-sebut dapat mewakili aspirasi umat Islam hingga ke wilayah pedesaan.
Sebagai Ketua Umum, SBY sendiri dikenal cukup dekat dengan umat Islam. SBY dikenal memiliki jejaring cukup kuat di antara kalangan pesantren dan ulama. Ulama terkemuka seperti Ma’ruf Amin misalnya pernah menjadi bagian dari orang dekat SBY. SBY juga dikenal memiliki majelis dzikir yaitu Nurussalam yang memiliki cukup banyak pengikut.
SBY dan Demokrat juga pernah membuat pernyataan khusus tentang kasus penangkapan ulama. SBY menyebut bahwa pemerintah jangan melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Pernyataan semacam ini dapat menjadi keberpihakan partai kepada umat Islam.
Hal ini membuat Demokrat juga dapat dikategorikan sebagai catch-all party pada tipologi yang dibuat oleh Gunther dan Diamond. Partai bertipe catch-all kerap dianggap sebagai partai yang berupaya untuk menarik perhatian masyarakat dari beragam sudut pandang dan ideologi.
Nuansa nasionalis-religius dimaksudkan untuk menarik dua aliran tradisional dalam politik negeri ini. Demokrat tampaknya tidak ingin kehilangan suara dari kelompok nasionalis maupun pendukung politik Islam.
Sebagai partai catch-all, sangat tidak mungkin Demokrat mengambil sikap anti-umat. Mengambil posisi berseberangan dengan salah satu aliran utama politik Tanah Air ini bisa berbuah bahaya bagi Demokrat dengan tipe partai seperti itu.
Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan Demokrat anti-umat hanya karena menolak bergabung dengan Koalisi Keumatan. Citra ideologi Nasionalis-Religius yang telah lama dibangun terlalu berisiko untuk dikorbankan. Sikap Demokrat kemudian lebih dapat diartikan sebagai rasa enggan menjadi subordinat Rizieq sebagai patron, alih-alih anti-Islam. (H33)
