Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah menegaskan akan mendukung Gibran Rakabuming Raka di Pilgub DKI Jakarta jika berhasil memimpin Solo. Apakah penegasan dini itu berkaitan dengan manuver-manuver politik Cak Imin sejak merebut PKB dari Gus Dur? Jika benar, apakah Cak Imin tengah mengimitasi strategi berkuasa Golkar di PKB?
Seiring dengan batalnya revisi Undang-undang (UU) Pilkada, Pilgub DKI Jakarta yang seharusnya dilaksanakan pada 2022 akan bergeser ke 2024. Meskipun masih lama, Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah memberikan dukungan kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jika nantinya maju di Pilgub DKI.
“Makanya sukses dulu Solo nanti bisa ke mana pun. Insya Allah lah. Mas Gibran ini pemimpin masa depan yang sukses di Solo akan membawa kemajuan di mana-mana. Siap, pasti siap (mendukung),” begitu tegas Cak Imin yang sekarang juga akrab dipanggil Gus AMI.
Menanggapi dukungan Cak Imin, Gibran menampik sudah memikirkan DKI. “Saya nyelesaiin yang di Solo dulu. Urusan DKI ya nanti aja. Ngurus yang di Solo dulu aja,” tegas Gibran. Pernyataan Gibran agaknya menarik. Pasalnya, tidak terlihat penolakan dan secara tidak langsung mengafirmasi kemungkinan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta nantinya.
Terkait pernyataan Gibran, itu dapat dibahas di lain kesempatan, saat ini kita akan fokus mempertanyakan, mengapa Cak Imin sejak awal menunjukkan dukungannya terhadap Gibran yang baru beberapa bulan memimpin Solo?
Setelah Cak Imin merebut kursi kepemimpinan PKB dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 2005, terlihat perbedaan yang cukup signifikan dari partai yang erat dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama (NU) ini. Selain itu, Cak Imin juga terbukti sukses mendongkrak suara PKB, serta menempatkannya di jalur kekuasaan.
Baca Juga: Golkar, Partai Jokowi Selanjutnya?
Lantas, mungkinkah Cak Imin telah mengimitasi strategi berkuasa Partai Golkar yang kemudian diterapkan di PKB?
Strategi Berkuasa Golkar
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya tentu perlu dijelaskan, strategi apa yang dilakukan Partai Golkar sehingga mampu tetap di jalur kekuasaan. Rahasianya ternyata bukan terletak pada kekuatan kapital, tokoh, apalagi ideologi partai. Melainkan pada pragmatisme partai, di mana Golkar tidak pernah menjadi oposisi.
Strategi tersebut agaknya terbentuk karena DNA kekuasaan yang telah terpatri sangat dalam di tubuh Golkar. Seperti yang dikemukakan Akbar Tanjung dalam buku The Golkar Way, Partai Golkar yang dijadikan sebagai mesin politik untuk mengamankan dan memperlancar agenda politik dan program pembangunan Orde Baru sepertinya telah membuat partai beringin terbiasa untuk mendekatkan diri kepada kekuasaan.
Ini menjelaskan mengapa Golkar tidak pernah menjadi oposisi. Pun begitu dengan ketua umum partai yang selalu menjalin hubungan baik dengan presiden yang tengah berkuasa.
Persoalan ini jelas terlihat pada 2004 lalu ketika Akbar Tanjung yang saat itu menjadi Ketua Umum Partai Golkar mendukung Wiranto sebagai calon presiden. Menariknya, Jusuf Kalla (JK) justru maju bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon wakil presiden.
Karena tidak sejalan dengan pimpinan, JK kemudian diberhentikan sebagai penasihat partai. Namun, kemenangan SBY-JK mengubah seketika konstelasi partai yang kemudian memenangkan JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Akbar Tanjung. Peristiwa ini juga menandai kembalinya Partai Golkar di jalur kekuasaan.
Tidak hanya pragmatis, Golkar juga dapat disebut sebagai partai oportunis. Jeffrey Winters dalam tulisannya Guest Post: Oligarchy Dominates Indonesia’s Elections menyebut masalah Partai Golkar terletak pada banyaknya aktor yang memiliki kekuatan kapital, di mana ini membuat praktik membeli pendukung atau pengaruh menjadi kerap terjadi.
Alhasil, praktik tersebut membuat permainan oportunistis menjadi hal yang lumrah dalam diri partai beringin. Christian A. Klöckner dan Sunita Prugsamatz dalam tulisannya Habits as Barriers to Changing Behaviour dapat memberikan afirmasi atas simpulan tersebut.
Menurut mereka, kebiasaan memegang peranan yang besar dapat membentuk tingkah laku, yang bahkan turut menjadi pengambil putusan otomatis.
Baca Juga: Safari Airlangga Sinyal Tiga Poros di 2024?
Nah, kebiasaan atau tradisi panjang politisi-politisi Golkar yang berlaku oportunistis tampaknya membuat praktik tersebut akan sulit untuk ditinggalkan. Ini membuat kita sulit membayangkan Golkar akan seperti PKS yang memiliki perjuangan ideologi.
Mengacu pada Ulla Fiona dalam Indonesian Parties in a Deep Dilemma: The Case of Golkar yang menyoroti sejumlah hal yang menjadi persoalan dan dilema mendasar Golkar pasca reformasi, seperti nihilnya kader yang benar-benar prominen, hingga bukan lagi hegemonic party atau partai hegemon, tampaknya membuat strategi selalu menempel dengan kekuasaan menjadi pilihan yang sulit dihindari.
Sekarang pertanyaannya, apakah Cak Imin juga memainkan strategi menempel kekuasaan seperti halnya Partai Golkar?
Cak Imin Meniru Golkar?
Bau-bau Cak Imin yang ingin meniru strategi itu sudah terlihat sejak Ia berhasil merebut posisi Ketum PKB dari Gus Dur pada 2005 lalu. Namun yang paling kentara ketika Cak Imin intens mendekati pemerintahan SBY menjelang Pemilu 2009.
Saat itu, gejolak internal PKB bahkan sampai membuat Cak Imin dipecat dari jabatannya. Seperti yang diketahui, Muktamar Luar Biasa (MLB) versi Ancol yang dimenangkan oleh putusan pengadilan. Praktis, Cak Imin kembali memimpin PKB.
Di era baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), Cak Imin kembali membawa PKB di lingkaran kekuasaan. Pada Pilpres 2019, Cak Imin bahkan disebut berperan dalam ditunjuknya Ma’ruf Amin sebagai pasangan mantan Wali Kota Solo tersebut.
Saat ini, dengan masuknya Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan yang diklaim sebagai kader PKB, partai lebah praktis mendapat jatah empat kursi menteri. Hebatnya, jumlah ini sama dengan jatah PDIP dan Golkar.
Baca Juga: Kuartet Menteri PKB, Nestapa Nasdem?
Keberhasilan Cak Imin dalam mengangkat perolehan suara PKB serta menempatkannya “sejajar” dengan parpol besar disebut tidak terlepas dari keberhasilan dalam mengonsolidasi NU. Greg Fealy dalam tulisannya Nahdlatul Ulama and the politics trap menyebut di bawah Cak Imin-lah NU untuk pertama kalinya memberikan dukungan terbuka pada PKB.
Menurut Fealy, hubungan PKB dengan NU terlihat dekat sejak 2014. Menjelang Pemilu 2014, Cak Imin disebut khawatir PKB berisiko tidak memenuhi ambang batas parlemen 3,5 persen, sehingga merancang dua strategi untuk mengamankan dukungan NU.
Pertama, Cak Imin disebut mengikat NU dengan penyaluran dana dan aset. Seluruh anggota DPR PKB di tingkat nasional dan daerah diinstruksikan untuk memberikan dana bulanan kepada NU untuk keperluan administrasi. Posisi kader PKB di legislatif juga disebut digunakan untuk mendapatkan dana bagi program sosial dan keagamaan NU. PKB juga menjamin, jika partai dibubarkan, semua asetnya akan dilimpahkan ke NU.
Kedua, Cak Imin berhasil merangkul pengusaha kaya yang dapat mendanai program pemilunya di komunitas NU di daerah pemilihan PKB di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Fealy misalnya menyebut nama pemilik Lion Air, Rusdi Kirana, yang berhasil dibujuk masuk partai dan menjadi wakil ketua partai.
Konteks mengamankan dukungan kapital ini sama dengan Golkar yang telah lama menunjukkan diri sebagai partai yang banyak memiliki kader-kader bermodal besar.
Menurut Fealy, keberhasilan dua strategi tersebut terlihat dari Said Aqil Siradj maupun Ma’ruf Amin yang memberikan dukungan simbolis kepada PKB dan banyaknya kiai NU yang secara terbuka mendukung partai lebah.
Selain menjaga hubungan dengan Presiden Jokowi, Cak Imin juga diketahui menjaga hubungan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pada 28 Agustus 2019 lalu, Cak Imin bahkan pernah menyebut Mega sebagai ibunya. “Bu Mega ini ibu saya, saya tetap anak ibu sampai kapan pun,” begitu tegasnya.
Well, pada akhirnya, tentu harus dipahami bahwa tulisan ini hanyalah analisis teoretis semata. Namun yang jelas, manuver-manuver Cak Imin yang selalu menempel dengan kekuasaan sejak menjadi Ketum PKB tentu saja sulit tidak dikomparasikan dengan strategi kekuasaan Partai Golkar.
Baca Juga: 2022, Jokowi Hijrah ke Golkar?
Lalu, terkait penegasan dini Cak Imin untuk mendukung Gibran, itu dapat dimaknai sebagai pesan simbolis bahwa Ia setia mendukung Presiden Jokowi. Terkait hal ini, kita dapat membuat berbagai interpretasi. Kita lihat saja kelanjutan manuver Cak Imin bersama PKB ke depannya. (R53)
