Setelah lama ditunggu, akhirnya BTP memilih berlabuh ke PDIP.
Pinterpolitik.com
[dropcap]T[/dropcap]eka-teki ke mana karier politik Basuki Tjahaja Purnama yang kini ingin disapa BTP akhirnya terjawab sudah. Setelah masa penahanannya berakhir, pria yang dulu akrab dipanggil Ahok ini memutuskan PDIP sebagai perahu barunya untuk mengarungi lautan politik Indonesia.
Langkah BTP ini sebenarnya tidak terlalu mengagetkan jika melihat gerak-geriknya selama ini. Jauh sebelum kabar ini terungkap, Djarot Saiful Hidayat, pasangannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta menyebut bahwa PDIP akan jadi partai pilihan BTP jika kembali aktif berpolitik. Secara khusus, BTP juga menyebut bahwa ia secara ideologis segaris dengan PDIP.
Berbagai respons hadir dari langkah yang diambil oleh BTP tersebut. Beberapa pihak bertanya-tanya tentang dampak elektoral yang dapat muncul dari pilihan BTP tersebut. Selain itu, ada pula pihak yang mencibir sikap BTP karena kembali berpindah partai.
Lalu bagaimanakah lanjutan dari kisah politik BTP ini? Apakah pilihannya ini akan memberikan keuntungan bagi dirinya maupun PDIP? Ataukah akan ada dampak lain dari berlabuhnya Ahok ke PDIP?
Empat Partai
Apakah julukan kutu loncat berlebihan untuk diberikan kepada BTP? Jika melihat rekam jejak politiknya, sulit bagi publik untuk tidak memberikan label itu kepada mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Selama menempuh karier di dunia politik, empat partai tercatat pernah menjadi kendaraan politiknya.
Ia memulai karier politik bersama Partai Indonesia Baru (PIB) di tahun 2004. Kala itu, ia sempat menjadi Ketua DPC Belitung Timur di partai yang lekat dengan Dr. Sjahrir tersebut. Melalui kiprahnya di PIB, BTP sempat menduduki kursi anggota DPRD lalu Bupati Belitung Timur.
Setelah itu, ia ternyata memutuskan untuk ‘naik kelas’ ke tingkat nasional dengan menjadi anggota DPR RI. Untuk mencapai hal tersebut, BTP berganti kendaraan dari PIB ke Partai Golkar. Ia kemudian terpilih sebagai anggota legislatif di tahun 2009.
Ternyata perjalanan politik BTP tak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2012, di tengah gempita pencalonan cagub dan cawagub DKI Jakarta, nama BTP tiba-tiba muncul menjadi cawagub bagi Joko Widodo (Jokowi). Lagi-lagi, ia berpindah partai, kala itu Gerindra menjadi kendaraannya untuk mencapai kursi DKI-2.
Kini, PDIP menjadi perahu politik keempatnya dalam mengarungi lautan politik Indonesia. Sebenarnya, masih belum jelas apa peran yang akan diambil oleh BTP di PDIP. Sejauh ini, ia tidak memiliki jabatan atau posisi penting dan masih menjadi anggota biasa. Banyak yang menduga bahwa pilihan BTP ini terkait erat dengan efek elektoral yang akan diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kepada PDIP.
Urusan Ideologi
Langkah yang dilakukan ini dapat disetarakan dengan perilaku party switching. Memang, umumnya party switching merujuk pada perubahan afiliasi politik bagi figur publik yang tengah menjabat jabatan publik. Meski begitu, istilah ini juga dapat digunakan bagi perilaku pindah partai suatu politisi di luar konteks tersebut, hal ini digunakan misalnya oleh Yann P. Kerevel.
Studi mengenai party switching umumnya berkutat pada bagaimana seorang politisi berpindah partai untuk meningkatkan karier politik mereka. Studi mengenai anggapan tersebut misalnya dilakukan oleh Scott W. Desposato.
Meski begitu, ada kemungkinan perpindahan partai ini terjadi karena minimnya ideologi yang ada dalam partai dan dalam aktor. Hal seperti ini diungkapkan oleh Emmanuel Mogaji yang menyebutkan bahwa perpindahan partai berkaitan dengan minimnya ideologi dari partai politik dan aktor.
Berdasarkan kondisi tersebut, boleh jadi BTP mengatakan bahwa PDIP saat ini sudah segaris dengan ideologinya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Desposato di atas. Akan tetapi, jika melihat riwayat pergantian partainya yang empat kali, sikap kutu loncat BTP juga dapat menggambarkan bahwa urusan ideologi tidak sepenuhnya bermain dalam keputusannya berpindah-pindah partai.
Jika melihat polanya, seperti ada kursi yang diincar oleh BTP ketika ia memilih untuk berpindah partai. Kala ia berpindah dari PIB ke Golkar misalnya, ia berhasil melaju ke tingkat nasional dengan menjadi anggota DPR. Hal serupa berlaku di tahun 2012 di mana ia memanfaatkan tiket milik Gerindra untuk merengkuh kursi DKI 2.
Merujuk pada hal ini, urusan kemajuan karier politik seperti lekat dengan keputusan BTP untuk berpindah-pindah partai. Dalam konteks kepindahannya ke PDIP, memang belum ada bukti bahwa ada jabatan tertentu yang ia incar. Akan tetapi, dengan kekuatan PDIP yang jadi partai terbesar dan berpotensi meraup suara signifikan, peluang ke lingkar kekuasaan jelas paling besar ada di partai ini.
Dinamika Partai
Lalu bagaimana dengan dampak kehadiran BTP di dalam PDIP? Dalam kondisi yang normal, dengan tokoh yang sekaliber BTP, raihan suara partai berlogo banteng itu seharusnya bisa mengalami kenaikan. BTP yang kerap menjadi buah bibir idealnya bisa menjadi vote getter bagi partai tersebut.
Meski dapat memiliki dampak elektoral semacam itu, pada kondisi yang ekstrem, perilaku party switching seperti yang dilakukan BTP dapat menimbulkan efek negatif bagi partai yang menjadi tujuannya. Hal ini dikemukakan oleh Diana Z. O’Brien dan Yael Shomer, sebagaimana dikutip oleh Elisa Volpi. Menurut mereka, perilaku ini bisa menjadi ancaman bagi stabilitas, kredibilitas, dan persatuan partai.
Kenapa ahok pilih PDIP Bali? Ibarat ATM kan boleh narik duit dimana aja asal banknya sama, tapi domisili KTP tetap yg dipakai makanya pengurus PDIP jakarta kan ikut datang dan menyaksikan
— Rudi Valinka #AManCalledAhok movie (@kurawa) February 11, 2019
Menurut Elisa Volpi, perilaku party switching ini dapat menimbulkan ancaman parah pada persatuan partai dan juga memperdalam pembelahan partai. Selain itu, menurut Volpi, party switching dapat memiliki implikasi teori karena terkait dengan perubahan partai dan dinamika dalam Pemilu.
Berdasarkan kondisi tersebut, kehadiran BTP di PDIP belum tentu sepenuhnya memiliki dampak baik seperti menghasilkan kenaikan suara. Jika merujuk pada pernyataan di atas, ada potensi bahwa internal PDIP dapat terdampak jika menerima sosok yang kerap melakukan pergantian partai. Terlebih, ada dampak pada dinamika Pemilu seperti yang diungkapkan oleh Volpi.
BTP ke PDIP belum tentu berdampak negatif Click To TweetJika melihat pola di atas, BTP kerap melakukan perpindahan partai untuk meningkatkan karier politiknya. Secara spesifik, ada jabatan politik tertentu yang kerap dicapai oleh mantan Bupati Belitung Timur ini. Jika BTP diberikan tiket oleh PDIP untuk mencapai posisi tertentu, soliditas partai ini berada dalam ancaman. Kader-kader yang sudah terlebih dahulu bercokol di partai tersebut jelas tidak akan rela jatahnya harus diambil oleh BTP.
Selain itu, BTP juga pernah mengalami konflik dengan internal PDIP jelang pencalonannya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Kala itu, kader-kader terutama di tingkat DPD Jakarta menyatakan ketidaksukaannya kepada BTP. Boy Sadikin, yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPD PDIP DKI Jakarta bahkan memilih mundur kala BTP diusung oleh partainya.
Merujuk pada hal itu, ada potensi bahwa alih-alih bisa memaksimalkan perolehan suara di tahun 2019, PDIP justru bisa saja mengalami konflik internal akibat perilaku party switching BTP. Memang, hal itu belum bisa dibuktikan, tetapi jika merujuk pada O’Brien dan Shimer, kemungkinan terburuk semacam ini tetap ada.
Selain itu, dalam hal dinamika Pemilu, BTP juga terlanjur memiliki banyak beban berat di punggungnya. Label penista agama tampak masih akan sulit dilepaskan dari dirinya. Belum lagi, perkara perceraian dan keputusannya untuk menikah lagi menjadi beban baru bagi citra dirinya.
Secara elektoral, beban-beban ini berpotensi memperberat langkah BTP sebagai politisi. Tak hanya itu, beban-beban ini berpotensi membuat efek elektoral yang dibayangkan orang kepada PDIP menjadi amat minimal. Pada titik ini, kehadiran BTP di PDIP belum tentu memberi pengaruh positif.
Tentu, semuanya masih sekadar analisis awal. Masih perlu diketahui apakah berlabuhnya BTP ke PDIP akan berdampak seperti apa. Yang jelas, dengan riwayat politik BTP selama ini dan kemungkinan ancaman internal, PDIP harus ekstra hati-hati untuk memberi peran bagi mantan suami Veronica Tan itu. (H33)
