Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 diharapkan dapat mengadaptasi blockchain untuk hadapi tantangan di bidang lingkungan, khususnya perubahan iklim. Namun, apakah Indonesia siap untuk mengadaptasi penggunaan blockchain?
Topik pemanasan global seolah tidak ada habisnya untuk dibahas. Semakin panas bumi, semakin panas pula isu ini dibicarakan. Tidak heran jika isu ini menjadi permasalahan dunia karena menyangkut kehidupan semua makhluk hidup.
Pemanasan global bahkan menjadi agenda utama yang dibahas dalam United Nation General Assembly (UNGA). Bahasan ini menjadi topik yang dominan dibahas dalam pertemuan itu selain membahas tentang dampak peperangan pada inflasi serta krisis pangan dan energi.
Perubahan iklim juga semakin menjadi ancaman yang serius ketika dunia optimis bahwa wabah Pandemi Covid-19 akan segera berakhir. Selain itu, dampak Pandemi Covid-19 telah melahirkan tren terbaru pada dunia keuangan digital yaitu peningkatan dalam pembelian bitcoin.
Bitcoin sendiri pertama kali diperkenalkan melalui publikasi berjudul Bitcoin: A Peer-to-Peer (P2P) Electronic Cash System yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008.
Bukan hanya digadang-gadang punya nilai ekonomi yang tinggi, hal yang menarik dari bitcoinyaitu terkait sistem penyimpanannya. Menurut R. Schollmeier pada tulisannya A Definition of Peer-to-Peer Networking for the Classification of Peer-to-Peer Architectures and Applications, P2P atau Peer-to-Peer yang menjadi fondasi blockchain adalah suatu jaringan yang dapat mendistribusi data antara dua komputer (peer) maupun jaringan tanpa adanya perantara.
Hal ini membuat penggunaan blockchain menjadi transparan, data sulit dimanipulasi, dan keamanan yang tinggi. Selain itu, pengguna mudah untuk mengecek validitas data sehingga seringkali blockchain dijadikan sebuah wacana transparansi data bagi kementerian atau lembaga pemerintah.
Indonesia sebagai pemimpin G20 tahun ini memiliki ekspektasi yang besar dari dunia untuk memecahkan permasalahan dunia, terutama perubahan iklim. Salah satu tantangannya yaitu mengintegrasikan teknologi dengan upaya penurunan pemanasan global melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem lingkungan.
Indonesia dianggap bisa menjadi garda terdepan untuk pemulihan ekonomi global di mana salah dua dari ketiga pilarnya yaitu energi berkelanjutan dan transformasi digital. Tentunya, blockchain diharapkan dapat mencakup kedua pilar tersebut sehingga gagasan ini dinilai strategis.
Lantas, bisakah Indonesia lakukan perubahan transformatif dengan teknologi blockchain?
Belajar dari Kotter
Sebelum membahas lebih jauh terkait narasi blockchain yang terkesan sangat maju, kita juga perlu memahami terkait aspek sense of urgency. Ini merupakan tahap pertama dalam teori perubahan organisasi yang diungkapkan oleh Dr. John P. Kotter dalam bukunya yang berjudul Leading Change.
Kotter merupakan profesor emeritus bidang kepemimpinan di Harvard Business School. Dia menuturkan delapan tahapan dalam memimpin sebuah perubahan. Ia justru menekankan aspek kepemimpinan, bukan kepada aspek ‘managing’ untuk mewujudkan perubahan.
Berdasarkan pendekatannya, Kotter mengarahkan organisasi kepada alasan mengapa suatu perubahan bisa gagal, khususnya dikaji lewat aspek kepemimpinan.
Pada tahapan pertama, Kotter menyatakan perubahan lahir dari aspek sense of urgency melalui pendekatan inspirasional. Seorang pemimpin perlu menciptakan inspirasi kepada orang-orang agar dapat mendorong mereka untuk bertindak.
Penekanan metode perubahan organisasi oleh Kotter yaitu berasal dari segi kepemimpinan. Tahapan sense of urgency menjadi tahapan yang paling krusial karena di dalamnya dibutuhkan power untuk menumbuhkan kesadaran pada seluruh karyawan untuk menggerakan perubahan sehingga perlu melawan kepuasan.
Kotter selanjutnya mengemukakan sembilan alasan di mana salah satunya terkait dengan banyaknya pembicaraan yang menyenangkan dari para senior manajemen. Rasa puas ini selanjutnya dapat melahirkan pandangan yang cenderung menyepelekan masalah dan menghiasi keberhasilan.
Kita mungkin seringkali mendengar pemerintah melakukan pencitraan lewat kemajuan teknologi blockchain khususnya dari segi pengelolaan data. Namun, apakah pemerintah sudah sejauh itu mampu lakukan perencanaan transformasi ke teknologi yang sifatnya “next level”?
Pemerintah Siap “Next Level”?
Sebelum merujuk lebih lanjut untuk mempertanyakan sub-judul pada bagian ini, perlu dilihat lebih spesifik seperti apa wacana yang seringkali pemerintah tujukan kepada publik terkait penggunaan teknologi blockchain di institusi publik.
Memang saat ini belum ada satu pun institusi publik yang benar-benar implementasikan penggunaan blockchain. Namun, sudah banyak pejabat publik yang paham potensi penggunaannya.
Wacana paling populer yaitu penggunaan blockchain pada bidang pengadaan barang dan jasa oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini diungkapkan oleh Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas.
Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan bidang yang paling potensial dalam melakukan korupsi. Bahkan, pengadaan barang dan jasa menempati urutan pertama.
Kembali lagi kepada kelebihan sistem blockchain itu sendiri di mana sistem ini dapat memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, data dapat didistribusikan secara otomatis kepada seluruh stakeholder dengan aman.
Nantinya, penggunaan pengadaan barang dan jasa akan sangat berguna untuk pemanfaatan katalog elektronik (e-Katalog).
Pemanfaatan teknologi ini juga bisa diterapkan di banyak sektor karena membuat seluruh transaksi di dalamnya menjadi lebih transparan dan aman. Ini juga merupakan arah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selain itu, beredar pula kajian terkait penggunaan blockchain pada sistem keuangan. Ini didapati dari Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Dalam laporan itu, teknologi blockchain dianggap sebagai suatu perubahan yang transformatif. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa terdapat sense of urgency terhadap penggunaan blockchain untuk pengelolaan data.
Sehubungan dengan hal tersebut, sebenarnya jika dilihat dari segi materi, sense of urgency juga dapat diperkuat dengan munculnya aksi peretasan, namun aspek terpenting dalam perubahan organisasi yang dikemukakan oleh Kotter adalah aspek kepemimpinan. Maka dari itu, dalam hal ini pemimpin yang dimaksud kiranya tak lain adalah Presiden Jokowi.
Pemerintahan Jokowi saat ini boleh jadi belum dapat dianggap getol dalam memperbaiki pengelolaan data. Bahkan, dapat dikatakan perlu adanya tekanan dari publik untuk mendorong terbitnya suatu kebijakan, contohnya saja fenomena Bjorka yang pada akhirnya mendorong Pemerintah dan DPR RI menerbitkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi.
Hal ini menunjukkan bahwa dari segi perubahan, Presiden Jokowi dinilai belum mampu untuk menciptakan sense of urgency. Arahan yang dia berikan kepada Kepala LKPP masih bersifat personal dan masih men-dewa-kan efisiensi birokrasi dari segi anggaran daerah dan negara.
Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun momentum Presidensi G20 sudah seharusnya dapat menjadi sinyal sense of urgency untuk melakukan perubahan.
Kemudian, apakah yang akan terjadi jika Jokowi sukses dalam merepresentasikan sense of urgency tersebut? Akankah hal ini menjadi ajang pencitraan belaka?
Blockchain Hanya Pencitraan?
Dalam tulisan yang berjudul Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie? oleh Bent Flyvbjerg, dinyatakan bahwa mega-project seringkali hanya dijadikan suatu agenda belaka yang akhirnya membuang-buang banyak uang dan waktu.
Selain itu, mega-project juga memiliki indikasi untuk dijadikan panggung kontemporer, namun fungsinya hanya dijadikan sebagai kampanye di tataran politik. Ini dikarenakan, para politisi yang terlibat hanya fokus untuk meraup dukungan publik terhadap kegiatan politik yang sedang mereka jalani sehingga komitmen dan pelaksanaannya seringkali diabaikan.
Melansir pada artikel nalar dengan judul “Menguak Permainan Kekuatan di Balik IKN”, beberapa proyek besar yang dapat dijadikan contoh antara lain proyek Pelabuhan Hambanthota di Sri Lanka, Ibu Kota Baru Naypidaw di Myanmar, dan Forest City di Malaysia.
Mungkin ketika melihat suatu contoh nyata tersebut, ini dapat dijadikan kritik oleh pemerintah. Ini dikarenakan narasi blockchain seringkali dapat membuat publik menjadi seolah kagum kepada pemerintah yang melakukan transformasi perubahan. Namun, jika dilihat lebih dalam nyatanya wacana ini memang sudah ada dari sekitar tahun 2018 silam.
Terlebih, platform ini akan selalu dikait-kaitkan dengan bitcoin yang mana penggunaannya sedang menjadi tren anak muda pasca Pandemi Covid-19. (Z81)
