Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Bila Luhut Bermimpi Punya Nuklir

Bila Luhut Bermimpi Punya Nuklir


G69 - Friday, June 11, 2021 8:00
Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) menerima audiensi dari Prof. Dr. Djarot Sulistio Wisnubroto yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) pada Agustus 2017 silam. (Foto: Kemenko Maritim)

0 min read

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan – dalam berbagai kesempatan menyebutkan bahwa ekonomi hijau perlu diterapkan di Indonesia guna mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Mungkinkah energi nuklir termasuk dalam mimpi tersebut?


PinterPolitik.com

Pengembangan teknologi reaktor nuklir saat ini tidak lagi dianggap sebagai ‘embusan angin’ yang hanya melintas dalam sekejap. Ide tersebut sudah mulai dipertimbangkan untuk mengantisipasi fenomena perubahan iklim dan untuk memenuhi kebutuhan energi. Para peneliti dari Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) bahkan terus melakukan kajian untuk memastikan keamanan nuklir jika digunakan di Indonesia.

Ide untuk mengoptimalkan energi nuklir ini sebenarnya sudah beberapa kali dikemukakan oleh berbagai pihak. Seperti pada tahun 2020 lalu, saat mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa energi nuklir bisa menjadi solusi untuk mencapai target energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2050 yang mencapai 31 persen.

Maka, energi nuklir dinilai mampu menjadi solusi untuk memenuhi target tersebut. Bambang menilai bahwa keunggulan nuklir yang mampu mengalirkan listrik dengan optimal seperti satu unit Pembangkit Tenaga Nuklir (PLTN) yang bisa menyalurkan listrik hingga 1,6 juta rumah. Tidak hanya itu, di sisi lain penggunaan PLTN ternyata bisa mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 9 juta ton per tahun atau setara dengan pengurangan emisi dari 2 juta mobil.

Baca Juga: Mission Impossible Jokowi dan Luhut

Luhut the Environmentalist

Meski memiliki potensi yang luar biasa namun kondisi geografis Indonesia yang kerap dilanda gempa bumi menjadi hambatan untuk membangun PLTN. Hal inilah yang menyebabkan adanya berbagai upaya untuk memanfaatkan sumber energi lainnya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) pada tahun 2025 mendatang.

Melihat potensi penggunaan energi nuklir yang berpotensi masih menjadi opsi terakhir sebagai energi terbarukan, maka upaya lain yang untuk mendorong energi terbarukan yakni dengan menargetkan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda dua pada tahun 2025 mendatang. Hal ini juga sebagai wujud tekad Indonesia untuk menghentikan penggunaan minyak fosil.

Realisasi Ekonomi Hijau

Upaya untuk menghentikan penggunaan energi batu bara ternyata merupakan salah satu tujuan dari pemerintah. Hal ini pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di Kalimantan Utara.

Tujuannya ialah untuk mengembangkan energi terbarukan yang bermanfaat untuk ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut bahkan kembali dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang berisikan gagasan bahwa negara-negara yang ingin berinvestasi di Indonesia harus ramah terhadap lingkungan, merealisasikan transfer knowledge, transfer teknologi – intinya harus memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Menurut David William Pearce dalam bukunya yang berjudul Blueprint for a Green Economy, dijelaskan bahwa upaya tersebut juga bertujuan untuk membuat sebuah lompatan besar untuk menggerakkan perekonomian dalam jangka panjang dengan menghindari eksploitasi sumber daya alam. Maka, implementasinya dengan mengoptimalkan penerapan mobil listrik di Indonesia mulai pada tahun 2025.

Untuk mencapai target tersebut pemerintah semakin masif untuk menarik investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan saat ini, perusahaan-perusahaan mobil asal luar negeri sudah mulai berinvestasi untuk memproduksi mobil listrik. Mulai dari Hyundai hingga Toyota sudah melihat adanya peluang ini.

Baca Juga: Prabowo dan Mimpi Nuklir Indonesia

Tercatat, bahwa Hyundai berencana untuk berinvestasi sebesar USD7,4 miliar atau sekitar Rp 103,6 triliun hingga tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk mendukung teknologi mobilitas masa depan. Sementara, Toyota berencana akan memproduksi 15 mobil listrik pada tahun 2025. Kondisi ini memperlihatkan keseriusan untuk merealisasikan ekonomi hijau khususnya di Indonesia.

Tidak hanya itu, upaya untuk mengedepankan penggunaan energi terbarukan seperti mengoptimalkan mobil listrik merupakan wujud dari penerapan teori hijau. Patterson menilai bahwa teori hijau merupakan sebuah perspektif yang memandang bahwa kerusakan lingkungan terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi yang eksponensial. Selain itu Green Theory dalam Hubungan Internasional juga mengemukakan bahwa keseimbangan ekologi berkontribusi besar untuk melindungi kehidupan manusia.

Perspektif ini sesuai dengan cita-cita Indonesia yang bakal mengedepankan penggunaan energi terbarukan dan menghentikan penggunaan energi bahan fosil yang berpotensi merusak lingkungan. Melalui mengoptimalkan mobil listrik, harapan untuk melestarikan lingkungan cukup besar jika mengacu data dari BloombergNEF (BNEF) yang mengungkapkan bahwa penggunaan mobil listrik tidak menghasilkan CO2 yang lebih besar daripada mobil konvensional.

Selain menguntungkan dari segi lingkungan, namun penerapan konsep ekonomi hijau juga mampu meningkatkan perekonomian. Salah satunya karena penggunaan mobil listrik secara otomatis akan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang juga berasal dari mekanisme impor. Bahkan, menurut Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto bisa mengurangi impor BBM hingga ribuan barel per hari.

Nuklir Masih Jadi Opsi Terakhir?

Meski pemerintah terus fokus untuk mengoptimalkan penggunaan mobil listrik namun ternyata energi nuklir masih menjadi pilihan meski hanya menjadi opsi terakhir. Hal ini tidak lepas dari kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur ring of fire dan rentan terhadap bencana. Namun, nyatanya hal tersebut bukan merupakan masalah yang menghalangi negara Jepang untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Jepang telah memiliki lebih dari 50 PLTN dan tengah mempersiapkan dua lusin pembangkit lagi pada tahun 2030. Berdasarkan sebuah wawancara, Direktur Center for International Studies, Massachusetts Institute of Technology, Richard J. Samuel, menegaskan bahwa meski menyadari risiko dari kondisi geografis yang rentan terhadap bencana namun pengembangan energi nuklir tetap dilakukan karena Jepang memiliki keinginan untuk menjadi pemain di kancah global.

Meski demikian, langkah tersebut tidak berjalan dengan lancar karena menuai penolakan. Insiden yang paling disorot adalah ketika Jepang menyetujui pembuangan lebih dari 1 jua ton air limbah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima ke laut. Penolakan pun datang dari berbagai pihak mulai dari negara lain hingga sebagian masyarakat.

Baca Juga: Siasat Luhut ‘Lenyapkan’ Batu Bara

Laga Nikel Airlangga vs Luhut

Seperti misalnya WALHI yang menolak karena khawatir terhadap efek jangka panjang yang ditimbulkan dari pembuangan zat limbah nuklir yang mengandung zat radioaktif. Mengingat, dampaknya sangat membahayakan bagi kehidupan laut dan sekitarnya. Penolakan juga mengemuka dari negara lain yaitu Korea Selatan. Penduduk di negara tersebut menolak karena dinilai akan berdampak buruk bagi laut dan nelayan yang ada di Korea Selatan.

Fenomena yang sama juga terjadi di Indonesia. Penolakan yang terjadi masih didominasi oleh pengaruh dari stigmatisasi kasus-kasus yang melibatkan energi nuklir seperti Fukushima, Chernobyl dan lainnya. Hal inilah yang masih menjadi kendala dan hambatan lain terhadap rencana pemberdayaan energi nuklir di Indonesia. Salah satu penolakan yang nyata terlihat adalah terhadap rencana PLTN di Jepara, Jawa Tengah.

Padahal, sebelumnya Jepara dinilai sudah memenuhi standar untuk membangun PLTN. Wilayah ini dinilai aman menurut BATAN karena tidak berada di wilayah rawan gempa. Meski demikian, energi nuklir tetap menjadi opsi terakhir.

Melihat hal ini, sulit untuk memberdayakan energi nuklir sebagai energi terbarukan karena masih terdapat potensi risiko yang membahayakan kehidupan manusia maupun makhluk hidup yang lain. Meski berpotensi besar mendukung terwujudnya iklim ekonomi hijau namun nyatanya pengoptimalan mobil listrik lebih menjanjikan. Tidak hanya membawa dampak baik bagi ekonomi namun bisa membawa perubahan positif bagi lingkungan. Maka, kecil kemungkinan jika energi nuklir bisa diberdayakan sedini mungkin. (G69)

Baca Juga: Luhut dan Mimpi Nuklir Indonesia


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait