Wapres dari kalangan polisi disebut-sebut bisa menyelamatkan Jokowi dari ancaman kudeta.
PinterPolitik.com
[dropcap]B[/dropcap]eberapa kalangan menduga Jokowi berada dalam ancaman kudeta kalau mengambil pasangan dari kalangan militer. Jokowi kalah pengaruh jika dibandingkan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Angkatan bersenjata akan mudah digerakkan oleh dirinya, jika ingin menjatuhkan Jokowi dari kursi RI-1.
Bagaimanapun, kekuatan TNI tergolong menakutkan apabila benar-benar ingin melakukan kudeta. Mantan Presiden BJ. Habibie saja pernah merasakan kengerian tersebut, ketika Pasukan Kostrad bergerak menuju Jakarta dan dikabarkan akan mengepung istana.
Agar terhindar dari ancaman kekuatan tersebut, Jokowi membutuhkan kekuatan yang sepadan. Sejauh ini, tampaknya tidak ada kekuatan yang dapat dikatakan sebanding dengan TNI selain Polri. Meski bukan angkatan perang, Polri memiliki kelengkapan senjata dan kemampuan lain yang cukup mumpuni.
Agar posisinya bisa lebih aman, disinyalir Jokowi akan diarahkan untuk memilih wakil presiden (wapres) dari kalangan kepolisian. Bak gayung bersambut, PDI Perjuangan dikabarkan telah menawarkan nama Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Budi Gunawan atau BG kepada Jokowi.
Polisi yang Selalu Patuh
Secara umum, kepolisian merupakan kelompok yang jarang memiliki ambisi politik. Tidak banyak mantan petinggi kepolisian yang melangkah jauh dalam dunia politik. Tidak ada riwayat eks petinggi Polri yang mencapai posisi puncak dalam kepemipinan eksekutif.
Berdasarkan riwayat, polisi juga merupakan satuan yang cenderung jarang melakukan subordinasi atau pemberontakan pada kepemimpinan sipil. Satuan ini cenderung lebih patuh ketimbang satuan lain, yaitu militer.
TNI misalnya, pernah tercatat menimbulkan suasana genting saat Habibie menjadi presiden. Dikisahkan oleh Habibie, ada pasukan Kostrad yang sedang menuju ke Jakarta untuk mengepung istana.
Jauh sebelum itu, di tahun 1952, perwira militer juga pernah menunjukkan ketidakpatuhan pada supremasi sipil. Saat itu, massa tentara mengarahkan moncong meriam ke arah istana, menuntut Presiden agar membubarkan parlemen.
Kondisi ini cenderung berbeda dengan kiprah kepolisian. Riwayat ketidakpatuhan pada pemerintahan sipil yang sah cenderung tidak pernah dilakukan. Jika dilhat secara luas, polisi memang tergolong jarang memiliki ambisi politik yang membara.
Hal ini bisa berasal dari tujuan utama berdirinya kepolisian. Menurut A. C. Germann, Frank D. Day, dan Robert R. J. Gallati, polisi memiliki dua tujuan utama yaitu mencegah kejahatan serta melindungi kehidupan dan keamanan individu. Hal ini berbeda dengan militer yang menurut Alfred Stepan, memiliki hak istimewa dalam dunia politik.
Oleh karena itu, seringkali dalam sebuah upaya kudeta, polisi mengambil posisi untuk melindungi kepala negara. Aspek keamanan negara dan keamanan presiden sebagai individu, kerapkali lebih didahulukan.
Di berbagai negara, amat jarang terjadi kasus kudeta atau pemberontakan yang dilakukan oleh kepolisian. Pada usaha kudeta Presiden Turki tahun 2016 misalnya, kepolisian tidak banyak terlibat dalam upaya tersebut. Polisi justru menjadi pihak yang lebih loyal kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan.
Meski begitu, bukan berarti tidak ada sama sekali upaya kudeta oleh kepolisian. Pada krisis Ekuador tahun 2010 misalnya, kepolisian termasuk pihak yang secara aktif berupaya mengkudeta Presiden Rafael Correa. Akan tetapi, kasus seperti ini tergolong jarang terjadi di dunia, apalagi di Indonesia.
Dapat dikatakan, polisi cenderung lebih aman untuk “dipegang” kesetiaannya ketimbang tentara. Minimnya ambisi politik, membuat satuan ini jarang terlibat pemberontakan atau bahkan kudeta.
Mendekati Kekuatan Militer
Meski bukan angkatan perang, Polri memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan militer. Mereka memang tidak dilatih untuk bertempur di medan perang, tetapi kebiasaan menjaga keamanan dapat memberikan kekuatan yang setidaknya hampir menyamai kekuatan militer.
Dari senjata misalnya, Polri merupakan salah satu kelompok yang dapat dikatakan memiliki persenjataan lengkap. Spesifikasi alat yang dimiliki, tentu saja berbeda dengan militer. Akan tetapi, bukan berarti peralatan yang mereka miliki tidak berbahaya dan mematikan.
Kekuatan senjata ini, kini ditambah dengan impor senjata yang menimbulkan polemik beberapa waktu lalu. Menurut TNI dan banyak kalangan lain, senjata yang diimpor untuk kepolisian itu terlampau canggih untuk sekelas penjaga keamanan dalam negeri.
TNI: Senjata yang Dibeli Polri Punya Kecanggihan Luar Biasa https://t.co/P8d5YgPETK
— Kompas.com (@kompascom) October 10, 2017
Senjata yang dikirim untuk korps Brimob ini, disebut-sebut setara dengan peralatan militer di dunia. Menurut TNI, mereka sendiri tidak memiliki senjata dengan tingkat kecanggihan seperti itu. Kelengkapan senjata ini, tentu membuat Polri dapat bersaing dengan TNI.
Polri juga memiliki jumlah pasukan yang cukup banyak. Pasukan ini tersebar di berbagai wilayah dengan berbagai kemampuan. Kekuatan tersebut bisa menandingi komando teritorial yang saat ini dimiliki oleh TNI. Kepolisian daerah (Polda) tersebar di seluruh provinsi di negeri ini. Hal ini membuat jejaring polisi bisa menyaingi tentara.
Dari segi keahlian, polisi juga memiliki pasukan elit dengan kemampuan mumpuni. Jika TNI punya Kostrad yang membuat Habibie khawatir atau Kopassus yang disegani dunia, maka Polri memiliki Brimob.
Satuan ini teruji dalam penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi. Selain itu, persenjataan korps ini juga tergolong mutakhir dan mendekati senjata militer.
Polri juga memiliki pengalaman dalam melakukan operasi intelijen. Kemampuan mereka dalam dunia telik sandi telah teruji benar, karena harus mampu mengungkap berbagai kasus kejahatan tak kasat mata. Sehingga tak heran bila Kepala BIN saat ini dipegang oleh seorang perwira Polri.
Kepiawaian mereka dalam menjalankan operasi intelijen tentu mampu menandingi militer. Di saat-saat genting, operasi telik sandi oleh polisi akan sangat berharga untuk mempertahankan suatu posisi.
Kelengkapan ini membuat kepolisian dapat membantu presiden jika terjadi ancaman keamanan. Ancaman seperti pemberontakan atau kudeta terhadap presiden akan mendapat hadangan berat dari satuan penjaga keamanan ini.
BG Menjadi Penyelamat
Jika ingin aman dari ancaman kudeta militer, salah satu solusinya adalah memilih wapres dari kalangan kepolisian. Kondisi-kondisi di atas menjadi bukti bahwa kepolisian dapat bersaing dengan militer. Meski begitu, tidak banyak nama petinggi satuan pengayom masyarakat ini yang memiliki ambisi politik.
Salah satu nama yang mengemuka adalah BG. Nama Mantan Ajudan Megawati ini tiba-tiba muncul dalam berbagai survei capres dan cawapres. Survei yang dirilis Polmark bahkan menempatkan pasangan Jokowi-BG sebagai pasangan nomor satu.
Bak gayung bersambut, belakangan beredar kabar PDIP akan menawarkan mantan Wakapolri tersebut pada Jokowi. Menjelang Rakernas PDIP di Bali, nama BG disebut-sebut menjadi salah satu nama yang ditimbang untuk mendampingi Jokowi. Ancaman kudeta militer bisa menjadi alasan PDIP untuk memaksakan bekas ajudan Megawati ini menjadi penamping Jokowi.
BG sendiri tergolong figur yang cukup berpengaruh di Polri. Ia diprediksi mampu mengendalikan petugas di bawahnya. Kondisi ini akan bermanfaat jika harus menghadapi ancaman kudeta oleh militer.
Kemampuan intelijen BG dan jejaringnya di kepolisian, diprediksi mampu meredam gejolak yang disebabkan oleh militer. Jika diperlukan, pasukan dengan persenjataan yang canggih bisa dikerahkan untuk menghadapi tentara.
Meskipun akan bermanfaat di kala genting, BG adalah sosok yang kontroversial. Sebelum menjabat sebagai Kepala BIN, ia sempat dicalonkan menjadi Kapolri. Meski begitu, langkah tersebut kandas setelah ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.
Setelah itu, saga perseteruan antara Polri dan KPK memanas. Polri disebut-sebut melakukan serangan masif pada komisi anti-rasuah tersebut. Serangan ini, disebut-sebut digawangi oleh orang-orang dekat BG. Salah satu nama paling sering disebut adalah Budi Waseso yang kala itu menjabat sebagai Kabareskrim.
Memilih BG sebagai pasangan, dapat menjadi solusi Jokowi dari ancaman kudeta militer. Akan tetapi, di sisi yang lain, Jokowi akan menghadapi amarah dari kelompok lain: rakyat. BG terlanjur dikenang sebagai sosok yang anti penegakan korupsi dan mendukung pelemahan KPK. Rakyat tentu tidak rela jika figur kontroversial itu duduk di kursi RI-2.
Kini bola ada di tangan Jokowi, apakah ia ingin pasangan yang dapat mengamankan kudeta atau pasangan yang lebih diterima rakyat. Atau jangan-jangan ada kandidat lain yang dapat mengombinasikan keduanya? Berikan pendapatmu. (H33)
