Persoalan tersebut sebelumnya menjadi ramai karena postingan Riko itu sampai ke Direktur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) Indosat Ooredoo, Alexander Rusli.
PinterPolitik.com
P[dropcap size=big]P[/dropcap]ada Senin, 5 Juni 2017 kemarin, para pengguna Twitter diramaikan oleh tagar #boikotindosat. Ada apa dengan salah satu perusahaan telekomunikasi nasional ini?
Ternyata tagar tersebut muncul bukan karena layanan Indosat, melainkan terkait protes atas perlakuan Indosat yang dinilai sewenang-wenang terhadap salah satu karyawannya, Riko M. Ferajab. Riko sendiri disebut-sebut menjabat sebagai Manajer Business Inteligence and Reporting Indosat.
Riko menjadi perhatian internal Indosat lantaran dilaporkan menuliskan status di akun Facebooknya yang dinilai penuh caci maki pada pemerintahan Jokowi dan memuja intoleransi. Ia dilaporkan oleh netizen dengan akun @ulinyusron.
Riko M Ferajab, Manajer Business Inteligent & Reporting Indosat, status FBnya jg penuh caci maki pada pemerintah Jokowi & pemuja intoleransi pic.twitter.com/Hpxl3qJzbG
— IG: ulinyusron (@ulinyusron) June 3, 2017
Riko memang menuliskan kegundahannya terkait kondisi politik saat ini dan menunjukkan dukungannya melalui media sosial ke pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang saat ini tengah tersandung berbagai kasus hukum. Setelah dilaporkan dan dipanggil manajemen Indosat, Riko dikabarkan menutup semua akun media sosialnya. Hal ini dibuktikan oleh PinterPolitik saat coba menelusuri akun-akun milik Riko, namun tidak menemukannya.
Persoalan tersebut sebelumnya menjadi ramai karena postingan Riko itu sampai ke Direktur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) Indosat Ooredoo, Alexander Rusli. Alex menanggapi berbagai laporan atas postingan tersebut dengan mengatakan bahwa Indosat tidak akan mentolerir pegawai yang anti-NKRI dan tidak sejalan dengan pemerintah.
Bukan hoax Pak. Langkah sudah diambil. Spt yg disampaikan terpisah kami tdk tolerir staf yg terbukti tdk sejalan dgn negara dan pemerintah
— Alexander Rusli (@alexanderrusli) June 3, 2017
Atas tulisan di akun twitter Alex tersebut, beredar speklulasi kalau Riko dipecat dari perusahaan. Hal inilah yang disebut-sebut membuat banyak pengguna twitter kecewa dan menganggap aksi tersebut berlebihan. Indosat disebut semena-mena terhadap karyawannya. Tagar #boikotindosat pun akhirnya muncul dan ikut digunakan oleh akun-akun yang beberapa waktu belakangan umumnya sering membela Rizieq Shihab. Hal inilah yang menyebabkan tagar tersebut menjadi ramai di media twitter.
Pengguna @IndosatCare yg masih banyak pulsa / kuota-nya, jgn dibuang. Habiskan dulu. Setelah habis, silahkan ganti Provider.#BoikotIndosat
— Laskar Pembela Islam (@DPP_LPI) June 5, 2017
Namun, Alex mengklarifikasi bahwa Riko tidak dipecat dan hanya diberikan teguran saja. Ia menuturkan, Indosat sudah mengambil langkah atas status Riko, yang prinsipnya tidak akan membiarkan pegawainya tidak satu visi dengan pemerintahan.
“Siapa sih yang bilang dipecat? Di warning verbal saja supaya mengikuti peraturan perusahaan,” kata Alex pada Senin, 5 Juni 2017 malam, seperti dikutip dari VIVA.co.id.
Alex mengatakan bahwa sejauh ini perusahaannya hanya memberikan peringatan kepada Riko atas perbuatannya di media sosial. Menurutnya, langkah yang diambil sesuai dengan peraturan perusahaan.
“Sesuai peraturan perusahaan. Kan ada langkah-langkahnya tergantung berapa kali buat salah,” ujarnya.
Sejauh ini, Indosat belum memikirkan apakah akan membawa ke jalur hukum kepada pihak yang menyebarkan postingan Riko tersebut. Bukan tidak mungkin tersebarnya postingan Riko dan tagar #boikotindosat berpotensi mendatangkan kerugian bagi Indosat.
Kasus ini muncul di tengah gonjang-ganjing perdebatan terkait aksi-aksi persekusi yang dilakukan sekelompok orang terhadap para pengguna media sosial. Pemerintah juga dikabarkan sedang membahas cara-cara agar media sosial tidak dipakai sebagai sarana untuk menyebarkan ujaran kebencian.
Apakah aksi Indosat ini bisa disebut persekusi? Kalau dilihat dari sisi skala kasusnya, tentu saja tidak. Selain itu, antara Indosat dan Riko ada perjanjian kerja yang telah disepakati, termasuk juga soal pandangan terhadap bangsa dan negara. Mungkin yang menjadi persoalan adalah tidak jelasnya irisan antara kebebasan berpendapat lewat media sosial dan seberapa jauh hal itu dianggap sebagai kebencian atau kebohongan. Menarik untuk ditunggu apa langkah Indosat dan pemerintah selanjutnya. (Berbagai Sumber/S13)
