HomeNalar PolitikBalapan Antariksa: Biden vs Xi Jinping

Balapan Antariksa: Biden vs Xi Jinping

Perlombaan antariksa atau space race tidak berhenti pada masa Perang Dingin. Saat ini, Tiongkok menjadi penantang baru Amerika Serikat (AS) atas kepimpinan ruang angkasa. Siapa kira-kira yang akan menang dalam perlombaan kali ini?


PinterPolitik.com

Sekitar 30 tahun yang lalu, dunia dikenalkan pada sebuah persaingan yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Persaingan tersebut adalah space race atau perlombaan antariksa, yang dua aktor utamanya adalah para negara adidaya Perang Dingin, yaitu Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet.

Meskipun euforia space race mereda setelah Perang Dingin berakhir, beberapa waktu ke belakang muncul anggapan bahwa akan ada perlombaan antariksa baru. Hegemoni AS dalam keantariksaan mendapat tantangan dari kebangkitan teknologi Tiongkok, yang dalam dua dekade ini menunjukkan progres yang signifikan. Presiden Xi Jinping bahkan sudah menyiapkan roadmap untuk mewujudkan mimpinya sebagai negara adidaya antariksa pada tahun 2045.

Namun, Tiongkok tidak bergerak sendiri, dinamika politik kontemporer mengindikasikan Negeri Tirai Bambu akan berkolaborasi intens dengan Rusia dalam membangun kapabilitas keantariksaan. Ini tercermin dari sejumlah agenda antariksa mereka. Salah satunya adalah kesepakatan antara badan antariksa Rusia, Roscosmos dan badan antariksa Tiongkok, China National Space Administration (CNSA), untuk membangun stasiun luar angkasa di Bulan, yang bisa digunakan oleh negara-negara lain.

Oleh karena itu, banyak pengamat kemudian mengatakan bahwa perlombaan antariksa sudah benar-benar di depan mata. AS akan menghadapi gabungan kapabilitas antariksa Tiongkok yang dibantu oleh Rusia.

Namun, sebelum membahas lebih lanjut tentang persaingan AS dan oposisinya, pantas untuk terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana pola pikir yang tepat dalam memahami perlombaan antariksa.

Meraba Perlombaan Antariksa Modern

Logika yang perlu kita gunakan agar mengerti sifat persaingan negara besar dalam bidang keantariksaan adalah melihatnya sebagai fenomena geopolitik. Pengamat militer asal AS, Everett C. Dolman, dalam tulisannya Astropolitik: Classical Geopolitics in the Space Agemengatakan bahwa antariksa tidak jauh berbeda dengan zona-zona yang selama ini menjadi arena persaingan di Bumi, seperti laut ataupun darat.

Dan layaknya zona pertempuran konvensional, ada titik-titik penting yang perlu dipertahankan ataupun diakuisisi oleh negara agar dapat menanamkan pengaruh politiknya.

Titik tersebut contohnya adalah geostationary orbit (GSO) dan low earth orbit (LEO), teritori-teritori antariksa yang umumnya digunakan untuk penempatan satelit dan stasiun luar angkasa. Perlu diketahui bahwa LEO dan GSO dianggap sebagai sumber daya alam yang terbatas, karena layaknya persebaran lahan di Bumi – hanya wilayah-wilayah ini yang dianggap layak sebagai tempat operasi satelit yang optimal. LEO dan GSO sendiri eksklusif terletak di atas khatulistiwa Bumi.

Hubungan antara ketersediaan alam dan pengembangan teknologi yang diterapkan di antariksa menciptakan suatu kesinambungan yang pada akhirnya menghasilkan nilai ekonomis. Fenomena ini kemudian diberi istilah space economy atau ekonomi antariksa.

Ahli ekonomi Universitas Kolombia, George Pullen, dalam tulisannya What is the Space Economy? mengatakan space economy terdiri dari semua produk dan aktivitas industri yang berkaitan dengan ruang angkasa, seperti manufaktur roket dan satelit, teknologi telekomunikasi, dan pemantauan cuaca – bahkan juga pariwisata dan penambangan mineral.

Baca juga :  Politik Gentong Babi: Dari SBY ke Jokowi

Selama ini, menurut Dolman, status quo ekonomi keantariksaan masih dipimpin oleh AS. Akan tetapi, layaknya sektor-sektor lain yang ada di Bumi, daya tarik space economy tentu akan mengundang upaya-upaya dari negara besar lain untuk memperoleh dan bahkan mungkin menggerogoti kekuasaan hegemoni AS.

Dalam bukunya yang berjudul New Frontiers, Old Realities, Dolman mengatakan Tiongkok sebagai negara yang sedang bangkit, akan berupaya keras untuk mengungguli kemajuan teknologi antariksa AS. Tiongkok bahkan berani mempersenjatai satelitnya dengan persenjataan, melalui program Fengyun, FY-1C yang melalukan tes penembakan satelit pada 2007 lalu.

Ini menjadi kekhawatiran baru bagi AS karena sebelumnya Negeri Paman Sam belum pernah serius mengembangkan sistem pertahanan satelit. Dolman menyebut aksi yang dilakukan Tiongkok ini adalah untuk menunjukkan pada dunia bahwa sebagai negara hegemon antariksa, AS mempunyai sebuah kelemahan dan sumber ketakutan.

Perilaku Tiongkok ini bisa dijelaskan dengan teori power transition theory (PTT) dari A.F.K Organski yang dijabarkan dalam bukunya World Politics. Di dalamnya, Organski menjelaskan bahwa negara-negara yang memiliki potensi akan berusaha menantang negara kekuatan lama yang telah mendominasi karena tidak puas dengan tatanan yang ada. Dengan potensi yang cukup, pergeseran kekuatan dominan akan terjadi dengan kekuatan lama tergantikan oleh kekuatan baru.

Selain untuk unjuk gigi kapabilitasnya, negara penantang ini juga dijelaskan akan melakukan aksi-aksi yang tujuannya adalah mempertunjukkan pada negara lain bahwa sang negara hegemon tidak bersifat invincible atau tak terkalahkan. Mereka mempunyai sejumlah kelemahan yang sesungguhnya bisa dieksploitasi oleh siapapun yang ingin menentangnya.

Lalu, pertanyaan besarnya, dilihat dari perkembangannya sekarang, kira-kira siapa yang lebih unggul dalam perlombaan antariksa?

Sektor Swasta, Keunggulan AS?

Perlu dipahami bahwa meskipun perlombaan antariksa sering digemborkan oleh penggunaan kata yang sama dengan persaingan Perang Dingin, yaitu space race, sejatinya perlombaan antariksa modern memiliki sangat berbeda dengan masa lampau. Luke Harding dalam tulisannya The Space Race is Back On, mengatakan bahwa persaingan antara AS dan Uni Soviet dulu adalah murni mengenai persaingan antar negara. Sementara, space race modern akan lebih banyak berpangku pada peran swasta.

Dan memang, kalau kita melihat fenomenanya saat ini, perkembangan program antariksa lebih ditonjolkan oleh setidaknya tiga perusahaan teknologi besar, yaitu SpaceX yang dipimpin Elon Musk, Blue Origin besutan Jeff Bezos, dan Virgin Galactic asuhan Richard Branson. Mereka adalah perusahaan-perusahaan swasta asal AS.

Oleh karena itu, Alanna Krolikowski, profesor politik dari Missouri University of Science and Technology, mengatakan bahwa besar kemungkinannya AS akan tetap memimpin perlombaan antariksa modern. Aktor yang berperan besar dalam mengembangkan kemajuan teknologi antariksa AS saat ini adalah perusahaan swasta, mereka tidak terbatasi oleh penyempitan tujuan nasional. Mereka dengan bebas bisa melakukan eksplorasi dan bahkan mungkin mewujudkan space economy yang modern melalui turisme antariksa dan wacana penambangan mineral asteroid.

Baca juga :  Mustahil Prabowo Jadi Diktator?

Kalau kita perhatikan, sepertinya memang AS sendiri berniat bergerak ke arah ini. Karena negeri Paman Sam adalah salah satu negara yang menolak menandatangani Perjanjian Bulan PBB 1979 yang isinya melarang eksploitasi benda antariksa oleh negara ataupun swasta. Stanley B. Rosenfield dalam tulisannya The Moon Treaty: The United States Should Not Become a Party menilai penolakan ini karena komunitas sains dan bisnis AS melihat Perjanjian Bulan akan merugikan perkembangan eksplorasi antariksa.

Sementara itu, Krolikowski menilai bahwa Tiongkok dan Rusia masih terjebak semangat perlombaan antariksa ala Perang Dingin. Ambisi yang mereka tunjukkan merefleksikan apa yang dianut oleh Uni Soviet dahulu, yaitu ingin mendapatkan rasa kebanggaan nasional.

Kecurigaannya adalah ini akibat dari perbedaan sistem pemerintahan. AS sebagai demokrasi kapitalis membuka peluang besar bagi swasta untuk mengembangkan teknologi sedangan Tiongkok dan Rusia sebagai negara otoriter memiliki keterbatasan inovasi.

Di sisi lain, AS sudah masuk ke level yang pragmatis. Mereka tidak lagi mementingkan permasalahan keunggulan citra negara ataupun ideologi.

Ini tercermin dari semakin berkurangnya anggaran yang diperoleh oleh NASA sejak Perang Dingin, begitu juga dengan penundaan sejumlah program ambisius. Contohnya adalah wacana eksplorasi ke Planet Mars, yang malah dialihkan ke misi kembali ke Bulan melalui Proyek Artemis, yang menurut Presiden AS Joe Biden bisa dijalankan pada tahun 2025.

Meskipun begitu, ini tidak berarti Tiongkok telah kalah. Eric Berger dalam tulisannya Why China’s Space Program Could Overtake NASA menyebutkan bahwa beberapa tahun terakhir ada indikasi bahwa Tiongkok mulai meniru teknologi yang dikembangkan perusahaan swasta. Contohnya adalah pengembangan roket Long March 8 yang memiliki keserupaan fitur teknologi dengan roket Falcon 9 milik SpaceX.

Pada akhirnya, sebagai refleksi diri, dampak dari space race modern sesungguhnya bisa dikapitalisasi oleh negara berkembang untuk melibatkan dirinya ke “zona pertempuran” yang baru ini. Berkembangnya peran swasta telah membuka jendela transfer teknologi yang minim akan kepentingan politik.

Indonesia pun sesungguhnya mulai terlihat menunjukkan perilaku yang sama ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang SpaceX pada awal 2021 lalu untuk mendirikan bandar antariksa di Biak, Papua. Namun, sayangnya, wacana tersebut sampai saat ini belum terlihat progres yang signifikan.

Well, siapapun yang akan memenangkan space race modern, sepertinya tepat bila Indonesia bisa memanfaatkan momen perlombaan ini untuk ikut berpatisipasi, bukan hanya menjadi penonton.

Astronot Neil Armstrong ketika memijakkan kakinya di Bulan mengatakan bahwa itu adalah “one small step for man, one giant leap for mankind”. Barang kali, di masa depan, langkah yang dipijakkan astronot bukan lagi dianggap sebagai langkah besar untuk umat manusia, tetapi juga “one giant leap for interplanetary economy”, suatu langkah besar ke arah perekonomian antar planet. (D74)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Putin-Zelensky dan Adiksi Ultra-Ekstrem Foreign Fighters

Fenomena sub-foreign fighters, yakni “tentara turis” mulai menjadi materi analisis menarik karena eksistensinya yang marak dan dilembagakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui Ukrainian Foreign Legion atau Legiun Internasional Ukraina. Lalu, mengapa beberapa warga negara asing rela mati demi peperangan dan perebutan kepentingan negara lain? Serta seperti apa masa depan dan implikasinya, termasuk bagi Indonesia?

Menakar Takdir Sandiaga di 2029 

Langkah politik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih menjadi tanda tanya. Sebagai politisi muda yang potensial, karier politik Sandi ke depan kiranya benar-benar ada di tangannya sendiri secara harfiah. Mengapa demikian?

Mustahil Prabowo Jadi Diktator?

Banyak media asing menilai Indonesia akan jatuh ke otoritarian di bawah Prabowo Subianto. Namun, apakah hal itu mungkin? Ataukah mustahil?

Desain Politik Jokowi di Balik Pelantikan AHY? 

Pelantikan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tuai beragam respons dari publik. Kira-kira motif politik apa yang tersimpan di balik dinamika politik yang menarik ini?

Republik Rakyat Komeng

Nama Komeng jadi trending topic yang dibicarakan semua orang. Sebabnya karena suara pelawak kondang yang maju di Pemilu 2024 untuk tingkatan DPD ini tembus hingga 1,9 juta di hitung suara KPU dengan posisi data masuk baru 60 persen.

RK Gagal Jakarta-1, Golkar Rungkat? 

Kerugian besar kiranya akan ditanggung Partai Golkar jika melewatkan kesempatan untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Mengapa demikian?

Suksesor Prabowo, AHY vs Tiga Jenderal?

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampak cukup bersaing dengan tiga purnawirawan jenderal sebagai kandidat penerus Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Namun, di balik ingar bingar prediksi iitu, analisis proyeksi jabatan strategis seperti siapa Menhan RI berikutnya kiranya “sia-sia” belaka. Mengapa demikian?

Ini Penyebab Anies-Imin Kalah di Jawa Timur

Perolehan suara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jawa Timur jadi yang terendah. Padahal, pemilihan Cak Imin sebagai cawapres Anies punya tujuan utama untuk menggaet pemilih di Jawa Timur yang merupakan salah satu lumbung suara utama.

More Stories

Desain Politik Jokowi di Balik Pelantikan AHY? 

Pelantikan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tuai beragam respons dari publik. Kira-kira motif politik apa yang tersimpan di balik dinamika politik yang menarik ini?

Pemilu 2024: Kala Demokrasi ‘Eksploitasi’ Rakyat

Perdebatan dan polaritas politik Pemilu 2024 jadi pelajaran besar bagi kita semua tentang demokrasi, dan bagaimana kekuatannya dalam mengagitasi kemarahan jutaan orang 

Kenapa “Gemoy” Begitu Sukses di Prabowo? 

Hasil quick count mengungkap Prabowo-Gibran raih suara tertinggi. Apakah kampanye ala gemoy punya andil dalam kesuksesan tersebut?