Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Andika Tidak Harus Jadi Panglima?

Andika Tidak Harus Jadi Panglima?


R53 - Wednesday, November 3, 2021 11:21
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa (Foto: SINDOnews)

0 min read

Telah lama, KSAD Andika Perkasa disebut sebagai kandidat kuat pengganti Hadi Tjahjanto. Berbagai pengamat dan Komisi I DPR juga memberikan dukungan terhadap Andika. Ada pula laporan Tempo yang menyebut Hendropriyono melakukan lobi untuk menantunya tersebut. Lantas, haruskah Andika menjadi Panglima TNI? Bukankah masa bakti Andika hanya sekitar satu tahun jika terpilih menjadi Panglima TNI?


PinterPolitik.com

“Great achievement is usually born of great sacrifice, and is never the result of selfishness.” ― Napoleon Hill, penulis Amerika Serikat

Bagi yang mengikuti berita seputar kandidat pengganti Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, sekiranya melihat dukungan terhadap KSAD Andika Perkasa begitu besar. Sejauh ini, berbagai pengamat dan Komisi I DPR terlihat memberikan dukungan. 

Pada Juni lalu, Tempo juga merilis laporan ada lobi A.M. Hendropriyono ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Andika dipilih sebagai Panglima TNI. Hendro sendiri telah memberikan bantahan dengan menyebut, “Saya tidak pernah begitu hina mau nyosor meminta-minta jabatan. Tidak untuk menantu, anak, apalagi untuk saya sendiri. Tidak pernah,” pada 14 Juni.

Melihat endorsement yang ada, sulit rasanya tidak mengatakan Andika berambisi menjadi Panglima TNI. Ambisi ini pula yang menjadi pertanyaan. Pasalnya, sekalipun terpilih sebagai Panglima TNI, Andika hanya memiliki waktu satu tahun menjabat. Menurut pengamat pertahanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, waktu yang singkat ini dinilai kurang baik untuk organisasi TNI.

Baca Juga: Andika Batal Jadi Panglima?

Selain itu, menurut pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, tidak menutup kemungkinan masa jabatan Hadi Tjahjanto diperpanjang oleh Presiden Jokowi. Ini misalnya pernah dialami Endriartono Sutarto pada 2002 lalu.

Berdasarkan informasi yang penulis himpun, Andika berambisi menjadi Panglima TNI karena memiliki visi untuk bertarung di Pilpres 2024, entah sebagai capres maupun cawapres. Jika informasi itu benar, mudah memahami pos Panglima TNI dijadikan sebagai batu loncatan (stepping stones) untuk 2024 nanti.

Lantas, apakah ini merupakan batu loncatan yang tepat bagi Andika? Bila benar begitu, mengapa posisi tersebut bisa menjadi stepping stone yang menjanjikan?

Batu Loncatan yang Tepat?

Jika berbicara soal peluang maju di Pilpres 2024, tentu kita harus membahas modal politik (political capital) yang dimiliki Andika. Menurut Kimberly L. Casey dalam tulisannya Defining Political Capital, modal politik dapat dipetakan menjadi tujuh modal, yakni modal institusional, modal sumber daya manusia (SDM/human capital), modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, modal simbolik, dan modal moral.

Nah, pos Panglima TNI akan memberikan Andika modal institusional yang begitu kuat. Ini juga dapat menguatkan relasi internasionalnya karena dapat berinteraksi dengan pemimpin militer negara lain. Modal sosial atau citra di tengah masyarakat juga akan menguat. Ia akan dikenal sebagai Panglima TNI yang maju di kontestasi pilpres. “Andika adalah sosok tegas, cerdas, dan berwibawa,” kira-kira demikian.

Mengutip Cristina Archetti dalam bukunya Politicians, Personal Image and the Construction of Political Identity, bagi pejabat maupun politisi, pembentukan gambaran personal yang positif merupakan aspek esensial bagi citra profesionalitas politik. Selain citra, ada pula persoalan akumulasi modal kapital.

Secara sederhana, dengan mudah dapat disimpulkan pos Panglima TNI merupakan stepping stones yang mumpuni bagi Andika. Namun pertanyaannya, apakah ini adalah batu loncatan yang tepat? 

Menurut Frank McQuade dalam tulisannya Stepping Stone Or Stumbling Block: How Soon for Political Advance?, penggunaan posisi atau jabatan tertentu sebagai batu loncatan untuk karier politik berikutnya, justru dapat berbalik menjadi sebuah kerugian besar apabila tidak memiliki pencapaian, melakukan blunder, dan tidak dikalkulasikan secara matang.

Baca Juga: Mengapa PDIP Amankan Andika?

Sekarang, mari sedikit berspekulasi. Katakanlah, Andika terpilih menggantikan Hadi. Dengan cepat, ia akan mendapatkan modal institusional, sosial, maupun kapital. 

Namun, pertanyaannya, dengan masa bakti hanya satu tahun, pencapaian apa yang dapat dilakukan Andika sebagai Panglima TNI? Mengutip McQuade, itu dapat menjadi backlash karena dinilai biasa-biasa saja sebagai Panglima TNI.

Selain itu, yang terpenting, mengacu pada mekanisme pencalonan yang harus diusung oleh partai politik, sebesar apa pun modal politik Andika, semuanya akan sia-sia apabila tidak mendapat dukungan partai. Jika benar Andika menargetkan Pilpres 2024, apa kendaraan politiknya?

Sejauh ini, mengacu pada kedekatan sang mertua, Hendro dengan Megawati dan PDIP, serta gestur-gestur politik lainnya, partai banteng menjadi kendaraan potensial bagi Andika. Kebetulannya, PDIP merupakan satu-satunya partai yang sudah memiliki tiket pilpres karena memiliki 20 persen perwakilan di DPR.   

Sekarang pertanyaannya, bagaimana Andika mendapat dukungan dari PDIP?

Perlu Melepas?

Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu merenungkan tulisan Chris Mooney yang berjudul Science Confirms: Politics Wrecks Your Ability to Do Math. Mengutip studi dari Yale Law School, gairah politik dapat merusak keterampilan penalaran yang sangat mendasar. Bahkan, disebutkan mereka yang sangat pandai dalam matematika sekalipun, justru gagal menyelesaikan masalah yang seharusnya bisa diselesaikan karena bertentangan dengan keyakinan politiknya.

Nah, menimbang pada tiga faktor, yakni (1) ada kemungkinan Hadi diperpanjang, (2) masa bakti Andika hanya satu tahun, dan (3) ada kemungkinan pos Panglima TNI menjadi backlash, mungkin dapat dikatakan, ambisi Andika yang besar untuk menjadi Panglima TNI merupakan perhitungan yang kurang proporsional. Dikhawatirkan, seperti pernyataan Mooney, jangan sampai ambisi menjadi Panglima TNI mengaburkan kalkulasi yang ada.

Sekarang, kita akan menjawab bagaimana cara Andika mendapat tiket dari PDIP. Bertolak dari kultur PDIP yang begitu hierarkis, komando yang terpusat pada Megawati, dan memiliki trust issue, Andika harus mencatatkan poin dari sekarang kepada PDIP. 

Caranya? Setelah pensiun nanti Andika dapat bergabung dengan PDIP dan fokus sebagai politisi untuk memperbesar popularitas dan elektabilitasnya. Kemudian, jika komunikasi Andika baik dengan Megawati dan PDIP, ia dapat mengisi jatah menteri partai banteng. Itu tentunya akan memperbesar brand Andika. Ia akan dikenal sebagai sosok yang sudah berpengalaman di militer dan pemerintahan.

Oleh karenanya, Andika tampaknya perlu menerapkan salah satu strategi catur yang disebut dengan sham sacrifice. Rudolf Spielmann dalam bukunya The Art of Sacrifice in Chess mendefinisikan sham sacrifice sebagai pengorbanan bidak dalam waktu tertentu, di mana nantinya pengorbanan tersebut menghasilkan keuntungan materil (memakan bidak musuh) yang setara atau lebih besar. Ini berbeda dengan real sacrifice, di mana pengorbanan yang dilakukan tidak mendapatkan kembali keuntungan materil.  

Baca Juga: Andika Perkasa Akan Berlabuh di PDIP?

Singkatnya, dengan mengorbankan pos Panglima TNI, Andika dapat memfokuskan sumber dayanya ketika menjadi politisi PDIP nantinya. Sekalipun tidak bergabung dengan partai banteng, Andika dapat menggunakan sumber dayanya ketika fokus menjadi politisi setelah pensiun.

Selain itu, Andika juga dapat memanfaatkan momen pergantian Panglima TNI untuk melakukan gestur politik luar biasa. Mengacu pada Panglima TNI sebelumnya secara berturut-turut berasal dari matra angkatan darat (AD), Andika dapat mengeluarkan gestur politik untuk menyebutkan saat ini adalah momentum untuk angkatan laut (AL), yakni KSAL Yudo Margono. 

Gestur politik tersebut dapat dimaknai publik sebagai sikap ksatria dan lapang dada yang luar biasa. Sekali lagi, ini menambah modal politik Andika untuk maju di Pilpres 2024.

Sebagai penutup, ada dua hal yang dapat disimpulkan. Pertama, apa pun pertimbangan atau kalkulasi yang kita buat, penunjukan Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. RI-1 akan memilih siapa yang sosok yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kedua, sekelumit analisis dalam tulisan ini berdiri di atas hipotesis bahwa Andika berambisi maju di Pilpres 2024. Dengan demikian, segala paparan dan argumentasi yang ada akan langsung gugur apabila hipotesis tersebut dibantah.

Well, kita lihat saja bagaimana kelanjutan isunya. Apakah Andika akan menjadi Panglima TNI atau tidak, hanya waktu yang dapat menjawabnya. (R53)


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait