Selepas Pemilu 2019, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba-tiba didesak mundur dari jabatannya. Wacana munas digelorakan seiring dengan tak tercapainya target di Pileg 2019. Siapa yang berpotensi menantang Airlangga untuk meraih kursi Golkar-1?
Pinterpolitik.com
Tahta Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar tiba-tiba digoyang. Adalah Aziz Samual, mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Wilayah Timur partai tersebut yang menggugat posisi sang ketua umum. Seketika, wacana tentang percepatan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar menjadi isu yang santer.
Bukan tanpa alasan wacana itu menyeruak di tubuh partai beringin. Perolehan kursi yang tak sesuai harapan pada Pileg 2019 jadi pemicu munculnya percepatan munas. Airlangga dianggap harus bertanggung jawab atas tak tercapainya target partai yang identik dengan warna kuning tersebut.
Wacana percepatan munas dan desakan mundur kepada Airlangga memutar kembali memori tentang perpecahan partai ini. Selama beberapa waktu terakhir, teduhnya beringin partai ini kerap kali digoyang oleh orang-orang internal mereka sendiri. Kini, Airlangga yang sebenarnya adalah produk penyelesaian dari goyangan internal itu, harus mengalami nasib serupa.
Lalu, seperti apa sebenarnya wacana munas ini akan berkembang nantinya? Siapa sebenarnya yang berpotensi menjadi pihak yang paling punya kepentingan di balik goncangan internal kesekian dalam Partai Golkar ini?
Riwayat Faksionalisme
Sepertinya, bukan Golkar namanya jika tak mengalami gejolak internal. Selama beberapa waktu terakhir, riak-riak kerap muncul terutama ketika menyangkut Munas dan jabatan ketua umum partai yang besar di era Orde Baru ini.
Kini, meski belum tahu akan jadi sebesar apa, riak-riak itu muncul kembali. Aziz Samual mengklaim bahwa sebanyak 25 DPD I Golkar sepakat bahwa perlu ada percepatan Munas dengan kursi ketua umum milik Airlangga yang menjadi sasarannya.
Penyebabnya tidak lain adalah perolehan kursi Golkar di Pemilu 2019 yang tak mencapai target. Semula, Golkar menargetkan akan meraup 110 kursi di Pileg 2019. Kenyataannya, Golkar diproyeksikan hanya akan mendapatkan 85 kursi di gelaran tersebut. Angka tersebut adalah sebuah penurunan karena di Pileg 2014, mereka berhasil mendapatkan 91 kursi di DPR RI.
Banyak yang mengaitkan rentetan goyangan di internal Golkar ini dengan adanya faksi-faksi di tubuh partai ini. Banyak pihak menduga bahwa ada beragam pembesar di partai ini dengan beragam jenis langkah di dalam partai.
Faksionalisme Golkar ini bisa dilihat melalui pandangan Francoise Boucek, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Reza Syamsuri dan Sri Budi Eko Wardani. Jika menggunakan pandangan Boucek, maka faksionalisme di Golkar dapat dikategorikan sebagai faksionalisme degenerative, di mana faksi berorientasi kepada kepentingan kelompoknya dan beroperasi untuk penyaluran patronase.
Secara spesifik, faksionalisme di internal Golkar ini dicatat juga oleh Leo Suryadinata dari ISEAS – Yusof Ishak Institute. Menurutnya, pada tahun 2018, setidaknya ada lima faksi kuat di lingkaran partai beringin itu, yaitu faksi Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Luhut Pandjaitan, Akbar Tanjung dan Agung Laksono.
Menelusuri Penggerak
Merujuk pada kondisi faksionalisme tersebut, sulit untuk tidak menduga bahwa ada faksi tertentu yang berupaya menggoyang tahta Airlangga. Memang, data soal penurunan jumlah kursi tetap tak bisa dipungkiri, tetapi hal tersebut boleh jadi hanya sebagai pemicu semata.
Jika melihat sosok yang memicunya, Aziz Samual, maka dapat ditelusuri sebenarnya keterkaitan dirinya dengan figur lain di internal Partai Golkar. Mantan Ketua Bappilu Wilayah Timur Partai Golkar disebut-sebut adalah loyalis Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya, Setya Novanto.
Salah satu momen yang menggambarkan kedekatan Aziz dengan Novanto adalah dalam drama kecelakaan yang menimpa mantan Ketua DPR RI tersebut. Dalam kecelekaan tersebut, diketahui bahwa Aziz adalah sosok yang mengantarkan Novanto ke rumah sakit.
Setya Novanto sendiri kerap dianggap sebagai loyalis utama dari mantan Ketua Umum yang kini menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Jika ditarik lebih jauh, Bakrie sendiri dianggap sebagai salah satu patron utama di dalam faksi-faksi di internal Golkar.
Bakrie kerap menjadi sosok yang memberikan posisi penting kepada Novanto baik di internal partai, maupun di DPR. Saat Novanto diterpa kasus Papa Minta Saham – merujuk pada pernyataan Bambang Soesatyo – ia tetap diberikan posisi Ketua Fraksi Golkar atas petunjuk dari Bakrie. Posisi Novanto sebagai bagian dari faksi Bakrie ini dikonfirmasi oleh Meutia Viada Hafid dalam jurnal yang diterbitkan LIPI.
Wacana munas Golkar yang menguat kemungkinan besar karena ada faksi yang bermanuver. Share on XLebih lanjut, posisi Novanto sendiri saat ini tak sebebas dulu, seiring dengan kondisinya yang tengah menjalani masa hukuman akibat kasus E-KTP. Praktis, nama Bakrie sebagai pembesar utama, akan mencuat jika ada manuver dari faksi ini kepada faksi yang tengah berkuasa di pucuk pimpinan Partai Golkar.
Merujuk pada kondisi tersebut, bisa saja ada yang menduga pergerakan dari Aziz Samual ini terkait dengan patron-patron di atasnya, yang jika ditarik bisa menuju ke sosok Bakrie. Bagaimanapun, nyaris semua riak-riak di dalam Golkar kerap terkait dengan gerakan satu faksi kepada faksi yang lain.
Sejauh ini, belum terungkap siapa yang akan dimajukan sebagai ketua umum jika Munas benar-benar terjadi. Meski begitu, menurut Aziz, nama-nama yang layak menjadi ketua umum di antaranya adalah Azis Syamsudin, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, Ridwan Hisjam, Bambang Soesatyo, Melchias Mekeng, Wisnu Suhardono, dan Ahmad Doly Kurnia.
Arah Koalisi
Pertanyaan lanjutan dari drama anyar di tubuh partai beringin ini adalah bagaimana masa depan partai ini. Secara spesifik, ke mana arah Golkar di dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi) jika Munas benar-benar terjadi dan Airlangga diganti.
Sebelum pencoblosan Pilpres 2019, sempat beredar kabar bahwa Golkar akan meninggalkan koalisi Jokowi. Hal ini terjadi karena kerja sama dengan Jokowi di bawah Airlangga tidak berhasil memberikan perlindungan kepada kader-kader Golkar yang justru banyak terjerat kasus korupsi.
Meski pertanyaan tersebut masih mungkin muncul, tampaknya masih akan sulit membayangkan Golkar akan keluar dari koalisi pemerintahan berkuasa. Hal ini terkait dengan sifat Partai Golkar yang kerap dikategorikan oleh Koichi Kawamura sebagai presidentialized party.
Berdasarkan pandangan tersebut, Golkar memiliki kecenderungan untuk berada di koalisi yang berpotensi besar menjadi presiden. Hal ini sejalan dengan anekdot umum dalam politik Indonesia yang menyebut bahwa Golkar tak punya bakat jadi oposisi. Oleh karena itu, jika tak ada sesuatu yang dramatis, pergantian ketua umum belum tentu berujung pada perubahan arah koalisi.
Secara khusus, jika Munas nanti akan didominasi oleh faksi Bakrie, sosoknya sendiri boleh jadi belum tentu jadi pihak yang akan melemahkan koalisi Jokowi. Hal ini terutama jika kabar merapatnya Partai Demokrat dalam rangka kohabitasi benar-benar terjadi.
Sosok Bakrie dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pimpinan Partai Demokrat tergolong cukup dekat. Bakrie misalnya pernah menjadi Ketua Harian Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pendukung SBY. Tak hanya itu, Bakrie juga pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian dan Menko Kesra di era Presiden SBY.
Oleh karena itu, alih-alih melemahkan koalisi Jokowi, jika benar faksi Bakrie nanti yang akan mendominasi Munas, maka bisa jadi justru malah melengkapi kekuatan koalisi yang diproyeksikan akan dibentuk.
Pada akhirnya, masih belum ada keterangan resmi ke mana arah wacana Munas Golkar dan terutama faksi yang ada di belakangnya. Yang jelas, sulit membayangkan ada goyangan di dalam internal Golkar jika tak ada faksi besar yang bermanuver. Kita lihat saja nanti, apakah kursi Airlangga masih aman atau ada yang berhasil menggantikannya. (H33)
