Perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum telah memasuki tahap akhir. Kubu 02 yang tidak terima terhadap hasil perhitungan sementara berniat melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan. Tapi, polisi menuduga ada pihak yang ingin memanfaatkan kondisi tersebut untuk melancarkan aksi teror. Benarkah dugaan itu?
Pinterpolitik.com
Kedutaan asing di Indonesia mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warga negara mereka terkait kemungkinan kerusuhan pada pengumuman hasil Pilpres 2019. Pihak kedutaan mengimbau agar warga negara mereka tetap mempertahankan status kewaspadaan tingkat tinggi.
“Waspadalah selama di Indonesia, termasuk di Bali, Surabaya, dan Jakarta, karena tingginya ancaman serangan teroris. Perhatikan keamanan pribadi Anda setiap saat. Pantau media untuk informasi terbaru tentang risiko keselamatan atau keamanan.” Tulis pernyataan resmi Kedutaan Australia untuk Indonesia.
Kedutaan Amerika Serikat, Malaysia, Singapura dan lain-lain juga ikut memberi peringatan. Bahkan, Kedutaan Amerika Serikat lebih spesifik menyebutkan warga negaranya untuk menghindari keramaian seperti KPU, Bawaslu, dan MK.
Amy Chew dalam laporannya di South China Morning Post menulis sikap kewaspadaan ini dilakukan oleh berbagai kedutaan asing setelah adanya potensi ancaman teroris pada 22 Mei nanti. Dia mencatat bila Polri melalui Detasemen Khusus 88 antiteror telah menangkap banyak terduga teroris pada Mei ini.
Akan ada teroris pada 22 Mei nanti? Click To TweetMenurut keterangan kepolisian yang dirilis pekan lalu, selama 2019 Densus 88 telah menangkap sebanyak 68 terduga teroris. Dalam data tersebut dapat terlihat jika penangkapan pada Mei menjadi yang terbanyak, yaitu 29 orang. Terduga teroris tersebut ditangkap di berbagai daerah seperti sekitar Jabodetabek, Jabar, Jateng, Jatim, Sulut, dan lain-lain. Adapun sebagian besar terduga teroris ini terafiliasi dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
Menurut data terbaru kepolisian, jumlah terduga teroris ini bertambah karena ada penangkapan baru pada Senin pagi (20/5). Saat ini, jumlah total terduga teroris menjadi 70 orang dengan penangkapan pada Mei mencapai 31 orang.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan dari total 70 terduga teroris ini terbagi dari lima jaringan. Lima jaringan tersebut berafiliasi dengan ISIS.
Dedi mengungkapkan beberapa teroris ini berencana meledakkan bom di depan Gedung KPU pada 22 Mei. Mereka melakukan itu atas dasar ketidakpercayaan terhadap demokrasi karena menginginkan kekhalifahan.
Jadi Alasan?
“Saya DY alias Jundi alias Bondan, memimpin beberapa ikhwan untuk melakukan amaliah pada 22 Mei 2019, dengan menggunakan remote. Pada tanggal tersebut akan ada kerumunan massa. Event yang bagus menurut saya untuk melakukan amaliah. Karena pesta demokrasi itu syirik akbar yang membatalkan keislaman.” Kata-kata tersebut diucapkan oleh terduga teroris yang diambil video oleh pihak kepolisian.
Polisi Tayangkan Video Pernyataan Tersangka yg Hendak Beraksi pada 22 Mei 2019
Dalam video tersebut, seorang terduga teroris yang mengakui diri berinisial DY alias Jundi alias Bondan, mengtakan akn menyerang kerumunan masa pd tanggal tersebut. Dirinya jg mengakui tlh merncng bom. pic.twitter.com/UKlxIVj4Hs— Ardiansyah (@ArdiansyahNu) May 17, 2019
Video yang diputar pada pekan lalu tersebut seakan membenarkan perkiraan kepolisian selama ini terhadap ancaman teroris. Oleh karena itu, Densus 88 memiliki hak khusus untuk melakukan beberapa tindakan antisipasi agar teroris tidak menjalankan aksinya.
Cara yang dilakukan seperti penangkapan (preemptive strike) atau menahan sementara orang yang terindikasi terlibat. Seperti diketahui, preemptive strike merupakan tindakan berupa serangan atau penangkapan kepada seseorang yang dianggap mengganggu stabilitas politik negara.
Dilansir KBR, Juru bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto mengatakan penangkapan terduga teroris pada Mei ini dinilai efektif untuk mengantisipasi sejak dini potensi serangan dari kelompok teroris. Upaya preemptive strike ini untuk mempersempit gerak teroris dan untuk menyelidiki pengikut mereka yang belum tertangkap. Selain itu, dia menambahkan bila penegak hukum bisa menangkap orang yang mencurigakan seperti penyusup, sikap anarkisme dan sebagainya.
Setelah penangkapan sebanyak 31 terduga teroris ini situasi Jakarta ternyata tidak dirasa semakin aman dan nyaman. Justru karena hal ini situasi Jakarta yang merembet ke kota lain semakin panas. Padahal beberapa waktu lalu masyarakat hanya memikirkan terkait kisruh Pemilu. Saat ini, pikiran masyarakat harus ditambah dengan isu teroris yang sedang mengintai kota-kota besar di Indonesia.
Jadi, terlepas dari ada atau tidak ada bom yang terjadi pada 22 Mei kelak, Polri dan TNI memiliki kewenangan khusus untuk melakukan razia kepada semua orang. Razia ini dapat terjadi di berbagai daerah vital di Ibu Kota dan kota besar lainnya. Selain itu, gabungan penegak hukum ini berhak menghentikan pergerakan massa dari daerah yang ingin ikut berdemonstrasi di Jakarta terkait kecurangan Pemilu.
Ada atau tidak adanya peledakkan, potensi sikap aktif penegak hukum dapat tergambar dari jumlah mereka yang mencapai hingga 65.000 personel. Adapun pasukan gabungan ini terdiri atas 33.000 personel Polda, Brimob, dan Detasemen Khusus 88. Sedangkan, pihak TNI menyumbangkan sebanyak 12.000 personel yang terdiri atas TNI AD, AU, AL. Selain itu, ada sebanyak 20.000 personel cadangan yang disiagakan TNI.
Ada atau tidak adanya teror, sikap keraskepolisian dilegitimasi oleh ancaman bom di keramaian massa pada 22 Mei. Dalil yang mereka ucapkan sama, klaim pemerintahan juga sama, yakni terkait dengan keamanan nasional.
Max Walden seperti yang ditulis di ABC News secara implisit membandingkan antara pemerintahan saat inidan Soeharto dari segi represif penegak hukum keduanya tidak jauh berbeda. Dalam tulisannya, dia mencontohkan kasus Robertus Robet akademisi Indonesia yang lari ke Australia karena dituding telah menghina TNI.
Kasus ini bermula ketika Robertus menyanyikan lagu yang terkenal ketika Orde Baru untuk mengkritik TNI. Kritik ini bermula dari pernyataan Jenderal TNI yang menyerukan undang-undang yang melarang anggota militer aktif untuk bekerja di dinas sipil untuk direvisi pada awal tahun ini.
Ironisnya, ketika Robet menyanyikan lagu ini sebagai mahasiswa di bawah pemerintahan otoriter Soeharto pada akhir tahun 1990-an, baik dia maupun rekan-rekannya bahkan tidak didakwa. Kini Robet telah ditunggu oleh pasal menyebarkan kebencian dan permusuhan secara online dan menghina otoritas atau badan hukum.
Upaya Alihkan Perhatian?
Ada beberapa hal yang tidak lazim dalam kasus teroris pada Mei ini. Pertama, teroris memiliki pola dan target khusus dalam melakukan pengeboman. Mereka berupaya untuk menebar terror dengan meledakkan tempat seperti gereja, tempat hiburan, kedutaan asing, hotel asing, pusat perekonomian kapital, restoran cepat saji asal Barat, pusat militer dan kepolisian. KPU menjadi tempat pertama di luar kebiasaan tersebut.
Kedua, teroris sebisa mungkin tidak menyerang warga beragama muslim. Meski pada akhirnya warga muslim juga menjadi korban. Seperti diketahui, pendukung Prabowo yang akan demonstrasi di KPU mayoritas muslim konservatif.
Ketiga, penangkapan pada Mei meningkat drastis dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya pada tahun ini.
Narrative Collapse #2: "Caliphate plan to bomb 22 May protests involving…supporters of the Caliphate!" Amazing just-in-time bust of terror-ISIS network – seizes an air rifle, 5 boxes of ammo, and a throwing knife (& esky of "bomb-making eqpt" in Bogor).https://t.co/vDzKIkFrJj
— Matt Davies (@MattDav85768501) May 17, 2019
Keempat, pemberitaan terhadap teroris ini dibuat secara besar-besaran hingga media luar negeri dan kedutaan asing ikut panik. Padahal Densus 88 dan BIN terbiasa bekerja secara senyap dalam penangkapan. Hal ini untuk mengurangi dampak teror terhadap psikis masyarakat.
Kelima, kendati sebagian berafiliasi dengan ISIS, tapi yang ditangkap ini bukanlah sosok yang kuat dalam organisasi tersebut. Mereka juga bukan orang yang kuat dalam ketokohannya dalam jaringan teroris.
Jika hal-hal itu tidak lazim, lalu timbul pertanyaan, apakah ini hanya narasi untuk mengalihkan perhatian publik aksi people power yang akan terjadi pada 22 Mei?
Hanya Polisi, BIN, TNI, atau sebagian orang di pemerintahan yang tahu. Akan tetapi, faktanya polisi telah berhasil menyita 11 bahan peledak. Selama penangkapan tersebut polisi berhasil menemukan peralatan pembuatan bom dan jejak triacetone triperoxide. Bahan peledak ini identik dengan yang digunakan oleh ISIS di Timur Tengah, bom Paris, Brussel, dan Sri Lanka. Sejauh ini, hal itu bisa menjadi bukti bahwa aksi teror mungkin terjadi.
Lalu adakah pihak yang diuntungkan karena isu ini?
Sulit untuk bisa menuduh secara langsung. Meski demikian, dengan berhembusnya isu terorisme ini, kepolisian menjadi bertindak lebih agresif dalam menghadapi gerakan massa di 22 Mei nanti. Bisa saja muncul dugaan bahwa isu terorisme ini, terlepas ada atau tidak, menjadi alasan bagi sikap agresif tersebut.
Benarkah demikian?
Itu hanya dugaan. Kita tunggu saja kebenarannya kelak.
