Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bersikap tegas untuk berani menutup perusahaan-perusahaan pelat merah yang selalu merugi dan membebani keuangan negara.
PinterPolitik.com
Hal tersebut terungkap dari rapat Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pangan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (5/2).
Anggota Komisi VI dari fraksi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan, Kementerian BUMN harus fokus membenahi perusahaan-perusahaan BUMN. “Kami minta kementerian harus mengevaluasi perusahaan mana masih dipertahankan, perusahaan mana yang harus di holding, dan perusahaan mana yang harus ditutup jika memang dianggap perlu, apalagi selalu membebankan keuangan negara,” ujarya.
Menurut Deddy, kementerian juga harus bisa menata kembali bisnis-bisnis yang dijalankan perusahaan BUMN tersebut. Jangan sampai ada yang memiliki bisnis di luar dari bisnis inti (core bisnis). “Sudah pengelolaan keuangannya tidak benar, selalu merugi, terus jalankan bisnis di luar bisnis utama. Kalau seperti ini buat apa dipertahankan lagi,” tegasnya.
Hal senada juga diutarakan oleh anggota Komisi VI dari fraksi PKS, Amin AK yang menilai masih banyaknya perusahaan BUMN yang merugi. Setiap laporan, mereka selalu menyampaikan ada laba perusahan namun sedikit, ironisnya keuntungan sedikit itupun dari suntikan dana pemerintah, yaitu dari Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Sudahlah Kementerian BUMN harus tegas dan berani mengambil sikap menghadapi BUMN seperti ini. Sebab kalau dibiarkan terus akan selalu membebani Kementerian BUMN dan menggerogoti keuangan negara,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI, Mohamad Toha dari Fraksi PKB menyoroti perusahaan BUMN bidang pangan yang belum menghasilkan laba, bahkan masih merugi. “Banyak dari BUMN pangan ini belum menghasilkan laba, bahkan ada yang masih merugi. Meski begitu, DPR dan pemerintah harus membantu mereka,” ujarnya.
Tentunya perlu penataan kembali tehadap BUMN tersebut, harus ada langkah-langkah yang tepat dari Kementerian BUMN dalam menyikapi hal ini.
RDP Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN dan perusahaan BUM bidang pangan dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima dengan Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin.
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah direktur utama BUMN bidang pangan, antara lain Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Dirut PT Perikanan Nusantara (Persero) M. Yana Aditya, Plt. Dirut PT Berdikari Oksan Panggabean, Dirut PT Pertani Febriyanto, Dirut PT Sang Hyang Seri Karyawan Gunarso dan Dirut PT Garam Budi Sasongko. (R58)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
