HomeData PolitikTak Kuasa Tanggung Dua Jabatan, Wiranto Mundur Dari Ketua Umum Hanura.

Tak Kuasa Tanggung Dua Jabatan, Wiranto Mundur Dari Ketua Umum Hanura.

Kecil Besar

Wiranto mengatakan perlu lebih berkonsentrasi pada jabatannya‎ sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).


pinterpolitik.comKamis, 22 Desember 2016.

Wiranto menyatakan mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura. Hal tersebut ia katakan di hadapan Presiden Joko Widodo atau Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, serta petinggi-petinggi partai politik lain yang hadir.

Jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) jadi alasan Wiranto mundur. Menurut dia, dua jabatan tak mungkin dirangkap saat ini. “Dan waktu cepat berlalu, jadi siapapun orangnya harus berlari,” ujarnya. Wiranto juga mengajak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh hasutan-hasutan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Hanura dengan seluruh kadernya berkomitmen mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. “Mari bersama-sama berani katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan dukungan Hanura kepada pemerintah sangat kuat dan konsisten. Karena ada kesamaan chemistry,” kata Wiranto.

Kata Wiranto, “Jujur, meninggalkan teman-teman untuk menyelesaikan misi politik seperti saat ini bukanlah perkara mudah. Namun, di sisi lain, menemani Presiden untuk membela kepentingan bangsa merupakan panggilan kewajiban,” hal itu disampaikan Wiranto saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura di Kantor DPP Partai Hanura di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/12/2016).

Ia juga mengakui muncul sedikit guncangan di internal Hanura saat dirinya berencana hengkang dari posisi ketua umum. Namun, hal itu dia nilai wajar. Sebab, ketua umum dalam kepengurusan partai diibaratkan seperti kapten kesebelasan yang menentukan strategi dalam pertandingan.

Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang, disebut menggantikan Wiranto dan telah disetujui oleh seluruh fungsionaris Hanura. Oesman Sapta, kelahiran Sukadana, Kalimantan Barat, pada 18 Agustus 1950 dikenal sebagai pengusaha dan politikus. Ia menjabat Wakil Ketua MPR pada periode 1999 – 2004.

Baca juga :  Jebakan Rindu Soeharto?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

UMKM Motor Ekonomi Dunia

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia...

Jembatan Udara Untuk Papua

PinterPolitik.com JAKARTA - Pemerintah akan memanfaatkan program jembatan udara untuk menjalankan rencana semen satu harga yang dikehendaki Presiden Joko Widodo. Menurut Kepala Pusat Penelitian dan...

Kekerasan Hantui Dunia Pendidikan

PinterPolitik.com Diklat, pada umumnya dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian serta etika kepada anggota baru. Namun kali ini, lagi-lagi Diklat disalahgunakan, disalahfungsikan, hingga...