HomeBelajar PolitikUnit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila Harus Membumi

Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila Harus Membumi

Pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden.


pinterpolitik.comRabu, 21 Desember 2016.

Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) akan dibentuk dalam waktu dekat ini, unit kerja yang diusulkan ini berkedudukan setara dengan menteri negara. Presiden Joko Widodo menekankan, Unit Kerja ini harus membumi, tidak boleh top down. Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan lembaga ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan, memiliki kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas yang setara dengan menteri negara. Hal itu ia katakan seusai rapat terbatas Pemantapan Pancasila di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2016) petang.

Diketahui, tugas UKP PIP yaitu membantu Presiden dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, termasuk pembinaan mental yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara secara menyeluruh dan berkelanjutan. Seperti dikutip dari halaman Setkab, saat ini, Menko Kemaritiman, sebagai inisiator, tengah menyiapkan detail pembentukan Unit Kerja ini. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung tengah menyusun peraturan presiden (Perpres)-nya.

Harus Membumi

Sekretaris Kabinet mengatakan, Presiden Joko Widodo menekankan Unit Kerja ini harus membumi dan tidak boleh top down. Presiden memberikan arahan supaya ini tidak hanya sekadar slogan, harus membumi, harus menjadi bagian dari masyarakat, dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Anggota Tim Perumus UKP PIP Yudi Latief mengemukakan, selain membangun infrastruktur fisik, Indonesia harus menguatkan infrastruktur nilai agar tidak hanya bangun raganya, tapi juga jiwanya. Ia mengatakan, Unit Kerja ini akan mengajak keikutsertaan semua elemen bangsa, termasuk budayawan, tokoh agama, seniman, wartawan, tokoh adat, dan semua komunitas agar Pancasila bisa menjadi titik temu nilai bersama.

Baca juga :  Mustahil Megawati-Paloh Gunakan Hak Angket? 

Banyak Negara Gelisah

Ketika memimpin rapat terbatas, Senin sore, Presiden Jokowi mengatakan, kita ingin membuat sebuah lembaga, unit pemantapan Pancasila di bawah Presiden langsung. Sebelumnya, Presiden menegaskan kembali apa yang  pernah disampaikan di Bandung, pada saat peringatan hari lahir Pancasila, beberapa bulan yang lalu, bahwa banyak negara di dunia termasuk negara-negara maju saat ini sedang gelisah, karena toleransi yang mulai terkoyak, solidaritas sosial yang mulai terbelah, ketertiban sosial yang juga terganggu, dan semakin goyahnya mereka dalam mengelola keberagaman dan perbedaan.

“Dunia juga sekarang ini dihantui oleh aksi terorisme, aksi ekstrimisme, dan radikalisme. Dan berbagai negara di dunia sedang mencari referensi nilai-nilai dalam menghadapi tatanan dan tantangan itu,” kata Presiden.

Di tengah kondisi dunia seperti itu, lanjut Presiden, kita bersyukur memiliki Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai falsafah hidup bangsa, tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihapalkan, ataupun dijadikan simbol pemersatu bangsa, harus diamalkan, harus dikonkretkan, harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan di dalam kehidupan sehari-hari.

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...