HomeBelajar PolitikUnit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila Harus Membumi

Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila Harus Membumi

Pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden.


pinterpolitik.comRabu, 21 Desember 2016.

Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) akan dibentuk dalam waktu dekat ini, unit kerja yang diusulkan ini berkedudukan setara dengan menteri negara. Presiden Joko Widodo menekankan, Unit Kerja ini harus membumi, tidak boleh top down. Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan lembaga ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan, memiliki kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas yang setara dengan menteri negara. Hal itu ia katakan seusai rapat terbatas Pemantapan Pancasila di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2016) petang.

Diketahui, tugas UKP PIP yaitu membantu Presiden dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, termasuk pembinaan mental yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara secara menyeluruh dan berkelanjutan. Seperti dikutip dari halaman Setkab, saat ini, Menko Kemaritiman, sebagai inisiator, tengah menyiapkan detail pembentukan Unit Kerja ini. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung tengah menyusun peraturan presiden (Perpres)-nya.

Harus Membumi

Sekretaris Kabinet mengatakan, Presiden Joko Widodo menekankan Unit Kerja ini harus membumi dan tidak boleh top down. Presiden memberikan arahan supaya ini tidak hanya sekadar slogan, harus membumi, harus menjadi bagian dari masyarakat, dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Anggota Tim Perumus UKP PIP Yudi Latief mengemukakan, selain membangun infrastruktur fisik, Indonesia harus menguatkan infrastruktur nilai agar tidak hanya bangun raganya, tapi juga jiwanya. Ia mengatakan, Unit Kerja ini akan mengajak keikutsertaan semua elemen bangsa, termasuk budayawan, tokoh agama, seniman, wartawan, tokoh adat, dan semua komunitas agar Pancasila bisa menjadi titik temu nilai bersama.

Baca juga :  Indonesia Salah Paham Soal Demokrasi?

Banyak Negara Gelisah

Ketika memimpin rapat terbatas, Senin sore, Presiden Jokowi mengatakan, kita ingin membuat sebuah lembaga, unit pemantapan Pancasila di bawah Presiden langsung. Sebelumnya, Presiden menegaskan kembali apa yang  pernah disampaikan di Bandung, pada saat peringatan hari lahir Pancasila, beberapa bulan yang lalu, bahwa banyak negara di dunia termasuk negara-negara maju saat ini sedang gelisah, karena toleransi yang mulai terkoyak, solidaritas sosial yang mulai terbelah, ketertiban sosial yang juga terganggu, dan semakin goyahnya mereka dalam mengelola keberagaman dan perbedaan.

- Advertisement -

“Dunia juga sekarang ini dihantui oleh aksi terorisme, aksi ekstrimisme, dan radikalisme. Dan berbagai negara di dunia sedang mencari referensi nilai-nilai dalam menghadapi tatanan dan tantangan itu,” kata Presiden.

Di tengah kondisi dunia seperti itu, lanjut Presiden, kita bersyukur memiliki Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai falsafah hidup bangsa, tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihapalkan, ataupun dijadikan simbol pemersatu bangsa, harus diamalkan, harus dikonkretkan, harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan di dalam kehidupan sehari-hari.

 

#Trending Article

Ini Rahasia Perang Bintang Bolong?

Kemunculan video pengakuan Ismail Bolong ke publik terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) yang diduga melibatkan Kabareskrim Komjen Pol. Agus Andrianto merujuk...

Kenapa FIFA Mudah Dipolitisasi?

Piala Dunia Qatar 2022 diterpa banyak isu. Unsur politik begitu kuat di belakangnya. Mengapa politisasi bisa dengan mudah terjadi di FIFA?

Relawan Bermanuver, Jokowi Terjebak Ilusi?

Serangkaian respons minor eksis pasca acara relawan Joko Widodo (Jokowi) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta yang dihadiri langsung oleh sang RI-1....

“Menikam” Pengusaha, Cak Imin Kualat?

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keputusan menaikkan upah lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 bernuansa politik yang terarah pada Muhaimin Iskandar...

Mampukah Ma’ruf Patahkan Stigma “Ban Serep”?

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin sempat dipertanyakan kehadirannya di Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.  Layaknya istilah “ban serep”, wapres seringkali dianggap sebagai pembantu...

Jokowi Kalah Perkasa dari Modi?

Dalam Deklarasi Bali yang dibuat oleh para pemimpin negara G20, peran Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi disebut-sebut jadi faktor krusial. Padahal, pertemuan itu dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Mengapa itu bisa terjadi?

Ganjar, Kameo Kenaikan Kelas Puan?

Kemesraan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo terekam saat keduanya bertemu di Solo pada awal pekan ini. Namun, pertemuan keduanya tampak memberikan sinyal politik begitu...

Pidato G20, Zelensky Terlalu Egois?

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik seluruh pasukannya di wilayah Ukraina pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Dirinya sempat...

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

JTNDZGl2JTNFJTNDaWZyYW1lJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZodG1sJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI4NTMlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0ODAlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbSUyRmVtYmVkJTJGT1ZrM1FEY1dPaUklM0ZzaG93aW5mbyUzRDAlMjZtb2Rlc3RicmFuZGluZyUzRDElMjZhdXRvcGxheSUzRDElMjZsb29wJTNEMSUyNmF1dG9oaWRlJTNEMSUyNnJlbCUzRDAlMjZmcyUzRDAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTIyJTIwJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFPinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

JTNDZGl2JTNFJTNDaWZyYW1lJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZodG1sJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI4NTMlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0ODAlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbSUyRmVtYmVkJTJGdGNibmZraWkydW8lM0ZzaG93aW5mbyUzRDAlMjZtb2Rlc3RicmFuZGluZyUzRDElMjZhdXRvcGxheSUzRDElMjZsb29wJTNEMSUyNmF1dG9oaWRlJTNEMSUyNnJlbCUzRDAlMjZmcyUzRDAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTIyJTIwJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFKPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

JTNDZGl2JTNFJTNDaWZyYW1lJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZodG1sJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI4NTMlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0ODAlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbSUyRmVtYmVkJTJGVEFJcm1jY2o1djQlM0ZzaG93aW5mbyUzRDAlMjZtb2Rlc3RicmFuZGluZyUzRDElMjZhdXRvcGxheSUzRDElMjZsb29wJTNEMSUyNmF1dG9oaWRlJTNEMSUyNnJlbCUzRDAlMjZmcyUzRDAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTIyJTIwJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFKomnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...