HomeBelajar PolitikUnit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila Harus Membumi

Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila Harus Membumi

Pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden.


pinterpolitik.comRabu, 21 Desember 2016.

Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) akan dibentuk dalam waktu dekat ini, unit kerja yang diusulkan ini berkedudukan setara dengan menteri negara. Presiden Joko Widodo menekankan, Unit Kerja ini harus membumi, tidak boleh top down. Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan lembaga ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan, memiliki kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas yang setara dengan menteri negara. Hal itu ia katakan seusai rapat terbatas Pemantapan Pancasila di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2016) petang.

Diketahui, tugas UKP PIP yaitu membantu Presiden dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, termasuk pembinaan mental yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara secara menyeluruh dan berkelanjutan. Seperti dikutip dari halaman Setkab, saat ini, Menko Kemaritiman, sebagai inisiator, tengah menyiapkan detail pembentukan Unit Kerja ini. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung tengah menyusun peraturan presiden (Perpres)-nya.

Harus Membumi

Sekretaris Kabinet mengatakan, Presiden Joko Widodo menekankan Unit Kerja ini harus membumi dan tidak boleh top down. Presiden memberikan arahan supaya ini tidak hanya sekadar slogan, harus membumi, harus menjadi bagian dari masyarakat, dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Anggota Tim Perumus UKP PIP Yudi Latief mengemukakan, selain membangun infrastruktur fisik, Indonesia harus menguatkan infrastruktur nilai agar tidak hanya bangun raganya, tapi juga jiwanya. Ia mengatakan, Unit Kerja ini akan mengajak keikutsertaan semua elemen bangsa, termasuk budayawan, tokoh agama, seniman, wartawan, tokoh adat, dan semua komunitas agar Pancasila bisa menjadi titik temu nilai bersama.

Baca juga :  PDIP Berani Lawan Semua Partai?

Banyak Negara Gelisah

Ketika memimpin rapat terbatas, Senin sore, Presiden Jokowi mengatakan, kita ingin membuat sebuah lembaga, unit pemantapan Pancasila di bawah Presiden langsung. Sebelumnya, Presiden menegaskan kembali apa yang  pernah disampaikan di Bandung, pada saat peringatan hari lahir Pancasila, beberapa bulan yang lalu, bahwa banyak negara di dunia termasuk negara-negara maju saat ini sedang gelisah, karena toleransi yang mulai terkoyak, solidaritas sosial yang mulai terbelah, ketertiban sosial yang juga terganggu, dan semakin goyahnya mereka dalam mengelola keberagaman dan perbedaan.

- Advertisement -

“Dunia juga sekarang ini dihantui oleh aksi terorisme, aksi ekstrimisme, dan radikalisme. Dan berbagai negara di dunia sedang mencari referensi nilai-nilai dalam menghadapi tatanan dan tantangan itu,” kata Presiden.

Di tengah kondisi dunia seperti itu, lanjut Presiden, kita bersyukur memiliki Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai falsafah hidup bangsa, tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihapalkan, ataupun dijadikan simbol pemersatu bangsa, harus diamalkan, harus dikonkretkan, harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan di dalam kehidupan sehari-hari.

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Operasi Intelijen di Balik Demonstrasi Kades

Beberapa waktu terakhir ini politik nasional dihebohkan dengan demonstrasi para Kepala Desa (Kades) untuk menuntut pertambahan masa jabatan dari enam menjadi sembilan tahun. Pertanyaannya,...

Kenapa Demokrat Ngotot Mengusung AHY?

Elektabilitas yang rendah bukanlah halangan Partai Demokrat untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024. Partai Demokrat bahkan diketahui terlibat ketegangan dengan Partai...

Bakar Al-Quran, Bukti Kemunafikan Barat?

Aksi pembakaran Al-Quran menuai berbagai sorotan, terutama kaum muslim di dunia. Kendati demikian, pemerintah Swedia menganggap aksi tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi, namun secara...

Monster Laut, Konspirasi Politik Tertua?

Peradaban manusia menyimpan ribuan cerita monster laut. Mungkinkah ada peran motif politik dalam cerita-cerita teror dari laut?

Lukisan Pahlawan Ternyata adalah Propaganda?

Ternyata, tidak semua lukisan pahlawan nasional digambarkan sesuai wajah asli mereka. Apakah ini hal yang salah atau is akita benarkan?

Anies “Tumbal” Sodetan Ciliwung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono karena dapat melanjutkan proyek sodetan Sungai Ciliwung yang mangkrak enam tahun....

Benarkah 2024 Asal Jangan PDIP?

Diskursus Pemilu dan Pilpres 2024 hingga kini tampak belum berfokus pada visi konkret dari para aktor di dalamnya. Sebatas adu popularitas kandidat hingga tajuk “asal jangan...

Politik MBS di Balik Kepindahan Ronaldo

Momen kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr FC disebut bukan kepindahan pemain sepak bola semata. Tengah didiskusikan bahwa terdapat kepentingan politik Mohammed bin Salman...

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

JTNDZGl2JTNFJTNDaWZyYW1lJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZodG1sJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI4NTMlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0ODAlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbSUyRmVtYmVkJTJGT1ZrM1FEY1dPaUklM0ZzaG93aW5mbyUzRDAlMjZtb2Rlc3RicmFuZGluZyUzRDElMjZhdXRvcGxheSUzRDElMjZsb29wJTNEMSUyNmF1dG9oaWRlJTNEMSUyNnJlbCUzRDAlMjZmcyUzRDAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTIyJTIwJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFPinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

JTNDZGl2JTNFJTNDaWZyYW1lJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZodG1sJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI4NTMlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0ODAlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbSUyRmVtYmVkJTJGdGNibmZraWkydW8lM0ZzaG93aW5mbyUzRDAlMjZtb2Rlc3RicmFuZGluZyUzRDElMjZhdXRvcGxheSUzRDElMjZsb29wJTNEMSUyNmF1dG9oaWRlJTNEMSUyNnJlbCUzRDAlMjZmcyUzRDAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTIyJTIwJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFKPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

JTNDZGl2JTNFJTNDaWZyYW1lJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZodG1sJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI4NTMlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0ODAlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbSUyRmVtYmVkJTJGVEFJcm1jY2o1djQlM0ZzaG93aW5mbyUzRDAlMjZtb2Rlc3RicmFuZGluZyUzRDElMjZhdXRvcGxheSUzRDElMjZsb29wJTNEMSUyNmF1dG9oaWRlJTNEMSUyNnJlbCUzRDAlMjZmcyUzRDAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTIyJTIwJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFKomnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...