HomeData PolitikTrik Ridwan Kamil Tangani Hoax

Trik Ridwan Kamil Tangani Hoax

Kecil Besar

Ia juga mengimbau humas di lembaga pemerintahan untuk ikut dalam gerakan menghantam hoax, karena mereka juga berkepentingan, jangan-jangan ada berita hoax yang merugikan institusinya.


PinterPolitik.com

BANDUNG – Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, sudah merasakan dampat buruk dari berita bohong atau hoax. Sudah lebih dari enam kali dia terkena hoax yang harus diklarifikasi melalui akun media sosial pribadinya.

Terkait dengan hoax, dia menitipkan pesan agar setiap lembaga pemerintahan memaksimalkan fungsi hubungan masyarakat (humas) untuk meluruskan berita atau informasi liar yang beredar di masyarakat. Kecepatan memberikan klarifikasi harus diutamakan.

Ia juga mengimbau humas di lembaga pemerintahan untuk ikut  dalam gerakan menghantam hoax, karena mereka juga berkepentingan, jangan-jangan ada berita hoax yang merugikan institusinya.

Berbicara di Pendopo Kota Bandung, seusai memimpin deklarasi “Bandung Hantam Hoax”, Ridwan Kamil (Emil), mengatakan, setiap pemerintah pasti punya bagian humas. Kalau kepala daerahnya rada gagap teknologi (gaptek) di media sosial minimal humasnya tidak.

Setiap ada berita yang merugikan secepat itu pula bagian humas mengklarifikasinya. Bagian humas jangan gaptek, berarti cara menyampaikannya harus multi-platform, bisa menyampaikan dengan konferensi pers, bisa membantah dengan media sosial resmi.

Emil  mengaku sering menjadi korban informasi hoax. Sejak menjadi Wali Kota  Bandung sudah lebih dari enam kali dia menjadi sasaran berita bohong. Ia juga merasa capek mengklarifikasinya.

Ia mengatakan, informasi palsu itu berdampak buruk terhadap citra dirinya dan tak mudah memulihkan nama baik dari tudingan ataupun fitnah. Dampaknya, citra negatif, kesimpulan, negatif, dan persepsi negatif yang tidak mudah dibalikkan lagi.

Ia mengemukakan, selama ini dia cukup mudah untuk memberikan klarifikasi melalui akun media sosial pribadinya. Emil aktif di media sosial, sehingga bisa segera meng-counter. (Kps/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...