“Sungguh sangat tidak elegan, dalam posisi sebagai Wamenkum HAM memberikan suatu statement seperti itu. Menurut, saya ini sangat memengaruhi proses pro justitia kasus yang sementara berlangsung yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Apalagi posisinya sebagai Wamenkum HAM”. – Sarifuddin Sudding, Anggota Komisi III DPR RI
Hukuman mati. Sering juga dikenal sebagai capital punishment atau death penalty. Ini adalah hukuman mencabut nyawa seseorang pelaku kejahatan akibat perbuatannya yang dianggap merugikan masyarakat atau melanggar hukum.
Praktik hukuman mati ini telah ada sejak awal sejarah peradaban. Bahkan di zaman-zaman dulu, sering kali juga melibatkan penyiksaan dengan alat-alat yang sadis. Berasa kayak nonton film-film thriller gitu lah pokoknya. Ngeri cuy.
Nah, ngomongin soal hukuman mati ini, kini lagi jadi “ancaman” serius buat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Gara-garu kasus korupsi bantuan sosial kebencanaan Covid-19, doi akhirnya harus berhadapan dengan kemungkinan vonis mati.
Baca juga: Hanya PKS Teman Setia Anies?
Hal ini ditegaskan juga oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej loh. Doi bilang, dua mantan menteri – yakni Juliari dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo – bisa dihukum mati karena perbuatan mereka yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.
Nah, pernyataan Wamenkumham ini kemudian mendatang kritik, salah satunya dari PAN. Ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding.
Menurut doi, Wamenkumham tak layak menyampaikan pernyataan seperti itu. Karena pernyataan Wamenkumham Eddy Hiariej itu akan berpengaruh pada proses penyidikan, bahkan sampai proses peradilan.
Ucapan semacam itu, menurut politikus PAN tersebut, lebih tepat diungkapkan oleh seorang pengamat, alih-alih seorang wakil menteri. Jika memang Eddy mau berkomentar semacam itu, Sudding menyarankan Eddy untuk menjadi pengamat hukum saja.
Wih, tajam juga nih kritikannya PAN. Tumben-tumbenan ngritik kayak gini ya. Upppps.
Sudding juga berharap agar Eddy berhati-hati menyampaikan pendapat. Eddy diminta untuk menarik ucapannya, memberikan klarifikas,i dan menyampaikan permohonan maaf.
Hmm, perlu nih Prof Eddy datang berkunjung ke podcast-nya Om Deddy Corbuzier. Kan disuruh klarifikasi. Hehehe.
Tapi yang bikin publik bertanya-tanya, kenapa PAN yang sewot ya? Kan yang korupsi itu bukan kader mereka. PDIP misalnya, anteng-anteng aja dan meminta agar diserahkan ke penyelesaian hukum. Nggak pakai acara sewot-sewot.
Hayoo. Uppps. Mungkin PAN membaca kemarin lagi ramai isu reshuffle kali ya. Hehehe. Menarik untuk ditunggu nih. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
