“Penetapan tarif melalui Peraturan Pemerintah tanpa ada diskusi publik dan pemerintah punya kewenangan tanpa konsultasi ke DPR bisa dilakukan. Ini krusial dan ada konsekuensi yang ditanggung pemerintah nantinya”. – Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef
Di tengah pandemi seperti sekarang ini, pengelolaan keuangan negara menjadi hal yang sangat vital. Bukannya gimana-gimana ya, salah resep atau kebijakan bisa berakibat fatal loh buat negara dalam jangka panjang.
Makanya, sebagai Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani emang jadi salah satu menteri paling “sakti” – kalau ingin dibilang demikian – di kabinet Presiden Jokowi. Kalau nggak ada doi, udah jadi kayak apa negara ini di masa sulit seperti saat ini.
Masalahnya, kebijakan-kebijakannya Sri Mulyani juga tidak sedikit yang mendatangkan kritik dari para ekonom dan pengamat. Salah satu yang lagi dipergunjingkan beberapa hari terakhir adalah terkait munculnya narasi mengenai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Baca Juga: Siasat Cak Imin Capres 2024?
Nggak tanggung-tanggung cuy, angkanya berubah menjadi 15 persen dari posisi sekarang yang sebesar 10 persen. Akibatnyaa, tidak sedikit pro dan kontra muncul atas hal tersebut.
Bila ditarik asal usulnya, pemerintah memang benar memiliki rencana mengenai tarif PPN. Akan tetapi, perbincangan terkait hal ini masih dalam tahap pembahasan internal, baik mengenai tarif maupun skemanya.
Namun, karena narasinya udah kadung berkembang, Institute for Development of Economics and Finance alias Indef akhirnya menyelenggarakan webinar terkait kenaikan PPN tersebut.
Nah, akibatnya muncullah protes dari Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo. Doi keberatan terkait angka yang dimunculkan itu – sebesar 15 persen – karena tidak ada konfirmasi langsung dari Kemenkeu dan tidak juga menghadirkan narasumber dari Kemenkeu dalam webinar tersebut.
Hmm, emangnya orang-orang pada dilarang berdiskusi tentang narasi ini apa gimana sih? Kan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Indef itu adalah berusaha untuk membantu menganalisis apa efek dari kenaikan PPN itu. Masa yang kayak gitu aja nggak boleh? Uppps.
Yang jelas, bisa dibilang kalau beneran terjadi, ini akan jadi strategi lain dari Bu Sri Mulyani untuk mengondisikan keuangan negara benar-benar bisa mencukupi. Walaupun itu berarti rakyat akan “dipalak” dengan pajak yang makin tinggi. Uppps.
Pajak itu positif loh untuk pembiayaan negara, jadi jangan protes. Asal nggak dikorupsi aja duitnya. Hehehe. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
