HomeCelotehSliding Tackle Puan Untuk Jokowi

Sliding Tackle Puan Untuk Jokowi

Pelarangan mudik bisa mencegah penyebaran Covid-19. Akan tetapi, juga mengurangi putaran perekonomian dari pusat ke daerah. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya dan sumber daya manusianya supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten”. – Puan Maharani, Ketua DPR RI


PinterPolitik.com

Puan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia alias KBBI, Puan punya beberapa arti. Arti yang pertama adalah tempat sirih dari emas atau perak yang biasanya dipakai oleh permaisuri atau pengantin perempuan.

Sedangkan arti kedua adalah yang identik dengan perempuan. Kata Perempuan itu sendiri punya akar kata “empu” dalam bahasa Sansekerta yang berarti tuan, orang yang ahli, atau orang yang dimuliakan.

Wih. Makanya, nama Puan Maharani bisa dibilang adalah nama yang unik sekaligus punya makna yang besar. Apalagi, Maharani artinya maharaja perempuan – yang lagi-lagi bermakna hebat.

Baca Juga: Jokowi Diterpa Terorisme Politik?

Dengan demikian, nggak salah sih kalau banyak orang yang menyebutkan bahwa takdir Puan Mahrani emang untuk menjadi orang berkuasa. Setidaknya, dengan posisi sekarang ini sebagai Ketua DPR RI, ia bisa melakukan apapun yang ia mau, termasuk mengkritik pemerintah yang berkuasa.

Kuasa yang terakhir itulah yang kini tengah digunakan oleh Puan Maharani. Ia mengkritik pemerintah terkait konsistensi kebijakan, terutama terkait mudik Lebaran yang kini jadi sorotan banyak pihak. Wih, walau Presiden dan Ketua DPR sama-sama dari satu partai, kritik tetap kritik.

Pasalnya, pemerintah memang telah menetapkan larangan mudik untuk Lebaran 2021. Antara tanggal 6-17 Mei 2021, moda transportasi mudik juga akan dihentikan.

Namun, hingga kini belum ada aturan atau sanksi khusus bagi mereka-mereka yang tetap memaksa mudik pada lebaran kali ini. Dengan demikian, jika ada masyarakat yang memaksa mudik, pemerintah belum punya instrumen tegas terkait sanksi apa yang akan diberikan.

Baca juga :  Lebaran Terakhir Jokowi…

Konteks inkonsistensi juga terlihat dari kebijakan lain yang diputuskan oleh pemerintah sendiri yang berhubungan dengan mudik. Di satu sisi ada aturan larangan mudik, namun di sisi lain Menkes Budi Gunadi Sadikin justru membuat program prioritas vaksin Covid-19 untuk para lansia di kota-kota tujuan mudik.

Hmm, kalau mudik dilarang, harusnya vaksinasi seperti biasa aja kan ya. Justru dengan adanya program vaksinasi untuk lansia di kota tujuan mudik, masyarakat jadi makin yakin untuk mudik. Soalnya pasti ada anggapan bahwa kalau sudah divaksin, bakal aman – sekalipun tentu saja pandangan yang demikian ini sangat salah.

Konteks konsistensi ini emang kudu diperbaiki sama pemerintah. Belajarlah dari acara TV macam Forged of Fire di History Channel, yang merupakan kompetisi para pandai besi pembuat pedang dan senjata bersejarah.

Di acara ini kebanyak pemenang adalah mereka yang konsisten dengan standar karya yang mereka buat. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. Soal mudik loh ya, bukan Forged of Fire. Hehehe. Kalau show yang satu ini bisa kalian saksikan di YouTube. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.