HomeCelotehSiasat Bamsoet Ingin Gubernur Dipilih DPRD

Siasat Bamsoet Ingin Gubernur Dipilih DPRD

“Mengembalikan pemilihan melalui DPRD juga sebenarnya demokratis karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila,” – Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)


PinterPolitik.com

Beberapa hari yang lalu, sempat muncul kembali wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dipilih melalui DPRD. Tentu, wacana ini menyebabkan kepala daerah – seperti gubernur, wali kota, dan bupati – tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat. 

Usulan itu datang dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo – yang akrab disapa Bamsoet – ketika mengevaluasi sistem Pilkada. Bamsoet melihat adanya peningkatan kasus korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah dan ini bersifat sistemis

Oleh karenanya, Bamsoet mengusulkan agar sistem Pilkada dilakukan di tingkat DPRD saja. Sebab, proses itu pun tetap demokratis dan sesuai dengan Pancasila sila keempat. 

Anyway, usulan Bamsoet ini bukan wacana baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Dan, mungkin, sejumlah pakar menyetujui wacana ini karena dianggap bentuk ideal dari penjelmaan demokrasi di Bumi Pertiwi. 

Selama ini, konsep demokrasi yang awalnya lahir di Barat secara perlahan dicoba untuk diadaptasikan di berbagai negara belahan Timur, khususnya negara dunia ketiga yang melihat ada harapan menjadi bangsa yang beradab dari sistem demokrasi itu. 

Dalam leksikal ilmu politik, demokrasi diterjemahkan sebagai sistem pemerintahan perwakilan yang dibangun oleh aturan-aturan mayoritas – di mana pemerintah sebagai wakil dari rakyat diminta pertanggungjawabannya dalam sebuah periodisasi tertentu. 

- Advertisement -

Demokrasi sebagai proses bernegara bertumpu pada peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi – yang meliputi: pemerintahan dari rakyat (government of the people), oleh rakyat (by the people), dan untuk rakyat (for the people). 

Baca juga :  Golkar Sedang Dioperasi?

Pada sisi lain, demokrasi menjadi  pilihan untuk disintesiskan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan landasan bersama (common platform) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. 

Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila menyebutkan bahwa gagasan aktualisasi demokrasi Pancasila bersandar pada sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan. 

Secara historis, tidak bisa dipungkiri kalau Pancasila merupakan proses usaha para pendiri bangsa untuk melakukan apa yang disebut Robert D. Putnam sebagai “making democracy work”. 

Pada konteks ini, demokrasi Pancasila diterjemahkan sebagai kumpulan nilai-nilai – seperti nilai  perdamaian, tanpa kekerasan, kebebasan individu untuk menentukan nasibnya sendiri, saling menghormati perbedaan, dan tetap memiliki tanggung jawab mewujudkan ketertiban bersama. 

image 79
Halo Pak Bamsoet

Nah, kemungkinan usulan Bamsoet agar kepala daerah dipilih oleh DPRD merupakan bagian dari usaha untuk menerjemahkan nilainilai permusyawaratan yang tertera pada butir Pancasila. 

Mungkin, ini bagian dari ikhtiar politik Bamsoet agar demokrasi kita bisa berkembang ke arah yang positif. Jangan sampai demokrasi di Indonesia malah menjadi “persoalan” bukan solusi. 

Hal ini mengingatkan  saya pada serial The Orville yang merupakan serial televisi di Amerika Serikat (AS) yang bergenre science-fiction (Sci-Fi) – yang mana mengandung unsur petualangan, komedi, dan drama. Pertama kali menonton serial ini, saya pikir film ini hanya berusaha memarodikan serial Star Trek. Namun, ternyata salah. 

- Advertisement -

Alkisah, dalam salah satu misinya, tanpa sengaja awak kapal The Orville menemukan sebuah planet yang isinya dipenuhi dengan manusia yang menggunakan sistem demokrasi yang ekstrem. Kenapa disebut ekstrem? Alasannya adalah karena demokrasi diukur berdasarkan rasa suka dan tidak suka masyarakatnya terhadap seseorang. 

Baca juga :  Bima Arya Nge-fans ke Ganjar?

Nah, demokrasi yang tidak dijaga dengan nilai-nilai luhur yang juga menjadi platform bangsa ini akan membuat demokrasi di Indonesia akan kehilangan arah. Sebagai seorang ketua MPR, mungkin inilah alasan kenapa perlu memperjuangkan model demokrasi yang bersandar pada nilai-nilai Pancasila. Oke juga. Hehehe. (I76)


Mobokrasi, Putin Pakai Jasa Mafia?
spot_img

#Trending Article

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Membaca Pengaruh Jokowi di 2024

Lontaran ciri-ciri pemimpin yang pikirkan rakyat seperti kerutan dan rambut putih dari Jokowi jadi perbincangan. Inikah cara Jokowi relevan di 2024?

Zulhas dan Bisnis Jastip Menjanjikan

Nama Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) disebutkan Prof. Karomani soal kasus penitipan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila).

PDIP Bakal Gabung KIB?

“Jadi warnanya tidak jauh dari yang ada di bola ini (Al Rihla)” – Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar PinterPolitik.com Demam Piala Dunia 2022 Qatar rupanya...

Saatnya Jokowi Tinggalkan Relawan “Toxic”?

“Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak” –  Benny Rhamdani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)  PinterPolitik.com Si vis...

Saatnya Ganjar Balas Jasa Puan?

“Ganjar itu jadi Gubernur (Jateng) jangan lupa, baik yang pertama dan kedua itu, justru panglima perangnya Puan Maharani,” –   Said Abdullah, Ketua DPP...

PDIP vs Relawan Jokowi, Rebutan GBK?

Usai acara Gerakan Nusantara Bersatu di GBK, PDIP tampak tidak terima relawan Jokowi bisa pakai GBK. Mengapa GBK jadi semacam rebutan?

PDIP Takut Jokowi “Dijilat”?

“PDI Perjuangan mengimbau kepada ring satu Presiden Jokowi agar tidak bersikap asal bapak senang (ABS) dan benar-benar berjuang keras bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya...

More Stories

Ada “Udang” di Balik Relawan Jokowi?

“Saya di dalam sana. Jadi saya tahu perilakunya satu-satu. Kalau Anda bilang ada dua faksi sih tidak, berfaksi-faksi. Ada kelompok yang tiga periode, ada kelompok...

PDIP Bakal Gabung KIB?

“Jadi warnanya tidak jauh dari yang ada di bola ini (Al Rihla)” – Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar PinterPolitik.com Demam Piala Dunia 2022 Qatar rupanya...

Saatnya Ganjar Balas Jasa Puan?

“Ganjar itu jadi Gubernur (Jateng) jangan lupa, baik yang pertama dan kedua itu, justru panglima perangnya Puan Maharani,” –   Said Abdullah, Ketua DPP...