Isu penjegalan dan upaya campur tangan pihak tersembunyi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin gencar dihembuskan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan partainya, Partai Demokrat. Selain SBY, isu penjegalan terhadap Ketua Umum (Ketum) Prabowo Subianto juga mulai muncul.
“Bumi gonjang-ganjing, langit kêlap-kêlip, katon lir kincanging alis risang mawèh gandrung. Sabarang kadulu wukir moyag-mayig saking tyas baliwur lumaris anggandrung”
Kutipan di atas merupakan empat baris awal dari sebuah suluk pedhalangan dalam pertunjukan wayang yang sering dinyanyikan oleh dalang. Syair ala Jawa yang berjudul Ada-ada Grêgêt Saut Wana Wasa ini menunjukkan situasi yang penuh dengan kekacauan.
Biasanya, suluk ini digunakan oleh dalang untuk menunjukkan terjadinya sebuah goro-goro. Goro-goro ini merupakan sebuah kejadian besar yang akan mengubah alur cerita pewayangan.
Mungkin nih, suluk ini juga menggambarkan bagaimana kisah pewayangan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan. Lah, piye? Wong tiba-tiba ada letupan isu terkait upaya-upaya penjegalan di balik dinamika pencarian calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk tahun 2024.
Isu ini datang dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan sedang ada upaya-upaya tertentu yang ingin mengerucutkan pasangan calon (paslon) hanya menjadi dua set paslon. Selain itu, ada juga isu yang bilang kalau upaya ini juga bakal menjegal pencalonan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di tahun 2024 nanti.
Lah, setelah isu ini kenceng berhembus, muncul juga isu lain dari Partai Gerindra. Ada tudingan yang bilang kalau ada juga upaya untuk menjegal pencalonan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto melalui baliho.
Waduh, iki mainnya sudah mulai jegal-jegalan iki?! Bisa-bisa, jadinya edan tenan ini jalannya dinamika politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Nah, mendengar pernyataan SBY yang sampai ingin turun gunung, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya ikut komentar lho. Kata Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, ini seh perlu jadi perhatian dan warning bersama buat kita semua – khususnya bagi lembaga-lembaga pelaksana Pemilu 2024.
Ya, benar seh, Rek. Gimana pun, kita semua harus bisa mewujudkan Pemilu 2024 yang jurdil – alias jujur dan adil. Jangan sampai nih, ada dalang-dalang yang mengubah “alur kisah” pewayangan politik Pemilu 2024 ini.
Tapi nih, Rek, warning ini jangan sampai hanya jadi narasi aja lho. Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga perlu mawas diri juga dong.
Soalnya nih, Bawaslu sendiri disebut tidak mengikuti peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2019. Di situ, diatur lho soal bagaimana keterwakilan perempuan minimal 30 persen – termasuk di Bawaslu – perlu diperhatikan.
Lah, masalahnya nih, dari pengumuman 75 nama anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027 di 25 provinsi, jumlah perempuan yang lolos nggak sampai 15 persen lho. Ini jelas nggak memenuhi apa yang disyaratkan peraturan perundang-undangan.
Bawaslu pun hanya berjanji bahwa keterwakilan perempuan akan diperhatikan di seleksi berikutnya. Hmm, kan, ada periode yang mana tidak ada keterwakilan itu dong.
Lagipula, minimnya keterwakilan bisa menciptakan dominansi bias dari kelompok tertentu lho. Bayangkan kalau itu terjadi dan mempengaruhi jalannya Pemilu 2024. Waduh.
Kalau kata Direktur Social Democracy Society (SDS) Universitas Jakarta (Unija) Adli Bahrun, proses seleksi perlu dilaksanakan lebih terbuka dengan memperhatikan persoalan keterwakilan ini. “Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu perlu bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Pak Adli.
Hmm, kalau gini caranya, suluk pedhalangan di awal bisa benar-benar menggambarkan bagaimana situasi kacau terjadi di banyak lapisan pelaksanaan Pemilu 2024. Semoga saja suluk di atas bisa berganti menjadi suluk yang lambangkan ketenteraman dan harmoni ya. (A43)
