“This sh*t a twist in the movie, but don’t jump to conclusions” – Drake, penyanyi rap asal Kanada
PinterPolitik.com
Siapa yang tidak tahu mengenai perdebatan yang terjadi seputar kebijakan-kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)? Pasalnya nih, dalam beberapa bulan terakhir, perbedaan pandangan antara mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Menteri KKP Edhy Prabowo ramai menjadi perhatian publik.
Mulai dari kebijakan pelarangan cantrang, pembatasan ekspor benih lobster, hingga kebijakan untuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang ketahuan mencuri ikan di perarian Indonesia, semua menimbulkan perselisihan tersendiri di media massa dan media sosial. Mungkin, perubahan memang selalu tidak mudah bagi siapapun.
Eits, tapi, tahu nggak sih siapa yang selama ini bekerja di balik pertunjukkan penenggelaman kapal-kapal asing ala Bu Susi? Ya, jawabannya adalah Satuan Tugas (Satgas) 115. Satgas ini dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 155 Tahun 2015 guna mengkoordinasi institusi-institusi keamanan laut dalam menindak penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing).
Ya, dari sekian peninggalan kebijakan Bu Susi di KKP, Satgas 115 merupakan salah satunya. Namun, satgas ini dikabarkan akan berhenti dari masa tugasnya per tanggal 31 Desember 2019. Nasibnya pun menjadi tidak jelas hingga beberapa minggu di bulan Januari.
Tapi, meski nggak seramai isu perubahan kebijakan KKP lainnya, Satgas 115 ini akhirnya diputuskan untuk tetap dipertahankan tuh. Kabar ini muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bertemu.
Yay, congrats lah ya untuk Satgas 115. Ini bisa jadi kabar bahagia – khususnya untuk penanganan penangkapan ikan secara ilegal – setelah dikabarkan akan bubar di bawah Menteri Edhy.
Eh, tapi, tunggu dulu. Kabarnya, Pak Mahfud dan Pak Moeldoko menyepakati bahwa Satgas 115 memerlukan standard operating procedure (SOP) agar mekanisme kerja dan kedudukannya dapar menjadi lebih jelas. Dengan SOP tersebut, Perpres 115 akan diperjelas agar koordinasi dan fungsi antarunit dapat berjalan dengan baik.
Hmm, jadi mirip Avengers aja. Bagi penggemar Marvel Cinematic Universe (MCU), perjanjian internasional yang dijuluki sebagai Sokovia Accords pasti bukan lagi menjadi hal yang asing.
Perjanjian itu disepakati guna mengatur aktivitas-aktivitas Avengers dan S.H.I.E.L.D. karena sebelumnya dianggap bertindak di luar batasan yang diyakini oleh komunitas internasional. Tapi, perjanjian itu menciptakan perselisihan di antara para pahlawan super dalam film Captain America: Civil War (2016).
Ya, semoga saja SOP Satgas 115 yang baru nanti tidak menimbulkan perselisihan serupa – mengingat menteri yang lawas dan yang baru kerap dipertemukan dengan perdebatan. Mari kita nantikan saja aksi Satgas 115 di masa mendatang. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
