Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Rizal Ramli (RR) jelaskan soal gugatannya – sebut ingin hentikan praktik demokrasi kriminal ala partai besar.
Di saat kita menemu jalan buntu dalam kehidupan, terkadang kita akan bingung harus mencari ke mana lagi petunjuk. Kadang, kita hanya perlu teman cerita atau seseorang yang mampu memberikan jawaban atas segala persoalan kita.
Tentunya, jawaban atas segala persoalan bukan hanya ada di Pegadaian. Pasalnya, ada juga sebuah lembaga negara yang biasa bergerak memberikan jawaban di bidang hukum, yakni Mahkamah Konstitusi (MK).
Kalau nggak percaya, coba aja tanya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma). Bu Risma kan akhir-akhir ini juga dipersoalkan tuh oleh salah satu pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2020, yakni Machfud Arifin dan Mujiaman.
Nah, upaya untuk mencari jawaban dan keadilan juga dilakukan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Rizal Ramli (RR). Pak RR ini menggugat presidential threshold (ambang batas presiden) yang terkandung dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) agar diubah dari 20 persen menjadi nol persen.
Tapi nih, sedihnya, gugatannya Pak RR malah ditolak oleh MK nih. Katanya sih, para hakim menilai bahwa peraturan terkait ambang batas presiden tidak merugikan pemohon secara konstitusional.
Menanggapi hal ini, Pak RR akhirnya beberapa waktu lalu menjelaskan tuh mengapa dirinya mengajukan gugatan tersebut. Kata mantan Menko Maritim tersebut, peraturan itu hanya menguntungkan partai-partai besar aja.
Baca Juga: Rizal Ramli-Sri Mulyani: Musuh Abadi?
Alhasil, para calon pemimpin eksekutif – presiden, gubernur, wali kota, hingga bupati – disebutnya harus menyewa partai-partai politik tersebut agar bisa maju. Berdasarkan pernyataan Pak RR, biaya sewa partai-partai besar ini bisa mencapai Rp 30 miliar – Rp 1 triliun lho.
Waduh, apa kabar kita yang mau beli snack aja harus mikir lagi? Hmm. Bahkan nih, Pak RR juga menjelaskan secara rinci bahwa para calon pemimpin eksekutif harus menyiapkan biaya kompetisi yang berkisar sekitar Rp 30-50 miliar untuk calon bupati, Rp 100-300 miliar untuk calon gubernur, dan Rp 1 triliun untuk calon presiden.
Saking kesalnya, Pak RR menyebutkan bahwa praktik semacam ini adalah demokrasi kriminal. Waduh, mungkin, kriminal yang dimaksud ini mirip-mirip lagunya Michael Jackson yang judulnya “Smooth Criminal” ya? Too smooth.
Tapi nih, Pak RR ini kenapa ya kok bisa mengungkapkan angka-angka ini secara rinci ya? Apa sebelumnya mantan Menko Maritim tersebut udah mencari-cari informasi ya? Wah, kalau iya, Pak RR ini semacam tokoh detektif kondang yang bernama Sherlock Holmes ya. Hehe.
Hmm, bagi yang suka banget dengan cerita Sherlock Holmes, pasti tahu juga tuh siapa The Red-Haired League (Liga Rambut Merah). Liga misterius ini pun ikut dibongkar lho misterinya oleh Holmes.
Wah, apakah mungkin gugatannya Pak RR juga upaya untuk mengungkapkan misteri partai-partai besar ya? Mungkinkah Liga Rambut Merah di kisah RR adalah liga berbaju merah – seperti PDIP? Hehe.
Ya, terlepas dari itu semua, persoalan ambang batas presiden ini memang masih jadi perdebatan kok. Ada sejumlah partai yang ingin ambang batas itu turun. Ada juga yang malah minta tetap 20 persen ke atas. Masyarakat bisa menilai sendiri lah mana yang berkepentingan. Hehe. (A43)
Baca Juga: Rizal Ramli Untuk Presiden 2024?
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
