HomeCelotehPuan Ingin Evaluasi Jokowi?

Puan Ingin Evaluasi Jokowi?

“Ada baiknya kita mawas diri, instrospeksi langkah penanggulangannya. Jangan sampai masyarakat lelah dan tidak mau lagi mematuhi protokol kesehatan”. – Puan Maharani, Ketua DPR RI


PinterPolitik.com

Makin tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia emang tengah jadi konsen banyak pihak. Bukannya gimana-gimana ya, tiap hari peningkatan kasus positif virus yang satu ini terus-terusan memecahkan rekor.

Bahkan dalam beberapa hari terakhir, kasusnya sempat menembus angka 8 ribu per hari. Wih, jika terus dibiarkan, lama-lama makin membludak jumlah pasien yang positif. Adapun jumlah seluruh kasus Covid-19 di Indonesia sendiri udah tembus angka 550 ribu.

Makanya, banyak pihak yang menilai bahwasanya ada yang salah dari proses penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurut doi, Presiden Jokowi perlu mengevaluasi total strategi penanganan Covid-19 yang sudah dilakukan selama ini.

Hmm, tapi benar juga sih apa yang dibilang sama Bu Puan. Soalnya, dengan angka yang seperti sekarang ini, terlihat bahwa pemerintah nggak serius atau salah strategi dalam penanganan pandemi Covid-19. Bahkan, beberapa media asing malah mencap Indonesia “tidak kompeten/capable” menangani virus yang satu ini.

Wih, sadis juga kalau kritikannya datang dari luar.

Soalnya, pemerintah terlihat lebih mementingkan persoalan ekonomi ketimbang penyelesaian masalah kesehatan. Sepertinya Presiden Jokowi udah punya hitung-hitungan sendiri bahwasanya dampak ekonomi pandemi kali ini akan lebih terasa ketimbang dampak kesehatannya.

Hmm, tapi mungkin Bu Puan bisa lebih spesifik nih, evaluasi total yang dimaksud itu sampai pada titik mana sih? Apakah sampai harus mengganti menteri tertentu di kabinet atau seperti apa? Uppps. Reshuffle is ready. Hehehe.

Baca juga :  The Tale of Two Sons

Yang jelas, sudah saatnya introspeksi seperti yang dibilang Bu Puan itu harus dilakukan. Bukan hanya pemerintah, tapi juga semua pihak, termasuk DPR.

Misalnya, kalau tahu produk RUU tertentu akan melahirkan kontroversi, sudah selayaknya nggak dibahas dan disahkan ya. Kayak UU Cipta Kerja yang kontroversial, dan akhirnya bikin banyak orang berdemonstrasi. Ujung-ujungnya jadi klaster sebaran Covid-19. Nah kan, salah Bu Puan dan kawan-kawan di DPR juga dong kalau angka Covid-19 jadi tinggi. Uppps.

Hmm, semoga semua pihak makin sadar diri deh. Biar nggak selalu saling tuding. Tetap berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden.