Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyebutkan bahwa etika para politisi dan pejabat publik merupakan cerminan akan kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai politik di mana mereka berasal. Lantas, apakah perilaku Puan merupakan cerminan dari kaderisasi ala Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri?
Setelah beberapa kali mendaki gunung, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani tampaknya udah mulai kembali bekerja nih. Hmm, emang sih, transisi dari akhir pekan ke hari Senin itu sering kali terasa berat.
Nah, Mbak Puan ini, misalnya, mulai terlihat kembali beraktivitas di lingkungan DPR. Salah satunya adalah dengan menghadiri sebuah seminar nasional yang diadakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Di kegiatan tersebut, Mbak Puan akhirnya menyampaikan sejumlah “wejangan” tuh bagi para politisi di Indonesia, khususnya mereka yang duduk di kursi wakil rakyat. Kata Mbak Ketua DPR, kunci etika berbangsa dan bernegara yang dimiliki oleh para anggota DPR itu justru berasal dari dan merupakan cerminan dari kaderisasi partai politik (parpol).
Maka dari itu, para politisi harus dibekali etika politik yang baik melalui kaderisasi yang dilakukan oleh parpol sehingga para wakil rakyat bisa bertugas dengan baik dan sejalan dengan etika yang ada.
Mungkin, Mbak Puan ini ingin agar MKD DPR nggak perlu lagi menerima laporan-laporan etik ya? Soalnya nih, kata Pimpinan MKD DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi, lembaga yang dipimpinnya itu udah menerima sekitar 30 laporan etik yang dilakukan oleh anggota-anggota dewan – mulai dari masalah keluarga hingga persoalan perdata.
Baca Juga: Pendakian Panjang Puan Maharani
Fiuuh, untung aja nggak ada nama Mbak Puan ya di daftar laporan tersebut. Mungkin, ini semua berkat kaderisasi dan didikan dari pimpinan parpol tempat Mbak Ketua DPR berasal, yakni PDIP.
Seperti yang kita tahu, Bu Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri kan “tegas” ya. Makanya, banyak tuh kader PDIP yang akhirnya nurut tuh dengan sabda Bu Mega soal calon-calon yang dianggap outsider. Kalau nggak percaya, coba tanya aja ke mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) kala ramai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 kemarin. Hehe.
Bisa jadi, sikap “tegas” ala pimpinan PDIP ini juga tercerminkan ke Puan nih. Coba, siapa yang ingat dengan ramai-ramai pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dulu. Saking “tegasnya”, Mbak Puan langsung mematikan mikrofon anggota yang dianggap mengoceh.
Baguslah kalau memang etika politiknya Mbak Puan dan PDIP berjalan dengan baik. Mungkin, etika kepatuhan pada pemimpin ala PDIP inilah yang akhirnya membuat Bu Mega bisa memimpin dengan “sangat lancar” di PDIP kali ya? Hehe. (A43)
Baca Juga: Di Balik Puan-Moeldoko vs JK-AHY
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
