ACT diterpa isu yang begitu deras hingga menyerempet ke persoalan partai politik dan terorisme. Kasus ACT mirip dengan ungkapan Fiersa Besari bahwa ketika pohon semakin tinggi, maka semakin kencang pula anginnya. Tapi kalau dilanjutkan dengan nada optimis: “Biar saja mereka sibuk jadi angin, kau cuma perlu fokus menjadi pohon yang tinggi”. Hehehe.
Aksi Cepat Tanggap yang akrab dengan akronim ACT menjadi sorotan publik beberapa pekan terakhir. Hal ini tidak lepas dari munculnya berbagai temuan mengejutkan terkait dugaan penyelewengan dana yang dikumpulkan lembaga, mulai dari daftar gaji petinggi ACT dengan besaran fantastis hingga dugaan aliran dana ke kantong-kantong negara yang berisiko mendukung gerakan terorisme.
Polemik ACT seolah membenarkan ungkapan: “Semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang terpaan angin”. Pasalnya, lembaga yang berdiri sejak tahun 2005 ini terus berkembang hingga bisa bertransformasi menjadi lembaga kemanusiaan global dengan jangkauan lebih luas.
Jika melihat data keuangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap periode 2010-2020 yang dirilis situs act.id, memang terjadi peningkatan dana yang dikelola. Dari hanya Rp25 miliar pada 2010 hingga menjadi lebih dari Rp500 miliar pada 2020.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan audit untuk merespon polemik ACT ini. Dalam temuannya, ternyata tidak hanya secara lembaga, bahkan terdapat beberapa individu yang diduga melakukan transaksi mencurigakan ke beberapa negara.
Berbagai pertanyaan muncul. Apa yang terjadi pada ACT? Mungkinkah benar ada penyelewengan dana di sana? Atau polemik ini hanya konflik internal terkait kudeta kekuasaan yang diamplifikasi? Bahkan lebih politis, apakah isu berkaitan dengan upaya mendiskreditkan partai politik tertentu?
Terlepas dari semua pertanyaan yang memerlukan pendalaman kajian seperti di atas, polemik ACT ini sudah terlanjur mencederai hati sebagian besar masyarakat Indonesia yang dikenal dermawan. Apalagi Indonesia dikenal sebagai sebuah bangsa yang mempunyai filosofi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
Bagaikan bola salju, ketidakpercayaan publik bisa saja akan membesar dan juga menyasar terhadap lembaga serupa lainnya. Puncaknya, isu seperti ini akan menggiring masyarakat tidak lagi percaya kepada lembaga pengumpul donasi dan kemanusiaan.
Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKB, MF Nurhuda, mengatakan bahwa selama ini masyarakat telah mempercayakan dananya untuk dikelola dan disalurkan bagi orang yang miskin dan membutuhkan. Dengan adanya penyelewengan dana, maka sudah pasti akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap ACT dan sejumlah lembaga filantropi lainnya di Indonesia.
Jika dikonversi menjadi istilah hukum, maka apa yang dilakukan oleh ACT dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Istilah ini secara sederhana ditafsirkan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi. Bisa juga sih dianggap sebagai pengkhianatan publik.
Rachman S. dalam tulisannya Betrayal: a psychological analysis, mengungkapkan bahwa pengkhianatan dalam psikologi digambarkan sebagai perasaan yang dirugikan oleh tindakan atau kelalaian yang disengaja dari orang yang dipercaya.
Efek merasa dikhianati ini juga yang menjadi pemicu munculnya tagar seperti #JanganPercayaACT yang juga sempat menjadi trending di Twitter dalam beberapa hari terakhir. Meski ada counter tagar #KamiPercayaACT yang muncul, tapi hal itu belum mampu mengimbangi tagar ketidakpercayaan terhadap ACT.
Selain tagar, di sosial media juga muncul ide-ide dari warganet yang kadang “kreatifnya” agak berlebihan. Mereka misalnya mengubah kepanjangan dari ACT dengan berbagai versi, mulai dari Aksi Cepat Tilep, Aksi Cepat Tajir, Aksi Curi Tjuan.
Hmm, tapi jika dipikir-pikir kembali, masa iya sih untuk membunuh tikus kita harus juga membakar lumbung padi? Bagaimana dengan kementerian yang banyak juga kasus korupsinya? Hayoo. Upss. (I76)
