Aksi flexing sejumlah keluarga pejabat negara ramai bertebaran di media sosial (medsos) bisa jadi segera mencapai akhir. Beberapa larangan pamer harta kekayaan dikeluarkan sebagian lembaga.
“They were drunk on youth, fueled by greed, and higher than kites”– The Wolf off Wall Street (2013)
Gaya hidup mewah dan foya-foya diceritakan dalam film The Wolf of Wall Street (2013) yang disutradarai oleh Martin Scorsese. Film ini dibintangi oleh aktor ternama, Leonardo DiCaprio, yang berperan sebagai Jordan Belfort.
Belfort digambarkan sebagai seorang broker saham yang pintar dalam menarik investor. Namun, kesuksesan Belfort dalam menarik investor dijadikan sebagai modus penipuan dalam kasus pencucian uang yang membuat harta kekayaannya melejit.
Harta itu Belfort gunakan untuk melakukan gaya hidup mewah dan foya-foya dalam konteks negatif – seperti mabuk-mabukan, main perempuan, sampai memakai jenis narkotika.
Sampai pada akhirnya, perusahaan yang dibangun Belfort tercatat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Kehidupan Belfort telah hancur dan harus menanggung konsekuensi atas semua kejahatannya. Perusahaannya berhasil ditutup oleh Federal Bureau of Investigation (FBI).
Menariknya kasus Belfort ini diangkat dari kisah nyata loh. Bukan nggak mungkin, hal ini kembali mengingatkan dengan kejadian di kehidupan nyata yang terjadi belakangan ini terkait deretan para keluarga pejabat yang suka foya-foya dan gemar memamerkan hidup mewah.
Aksi flexing – istilah yang merujuk pada makna “memamerkan sesuatu” – di media sosial (medsos) yang kerap dilakukan para keluarga pejabat berdampak pada imbas pejabat itu sendiri untuk menerima konsekuensi akibat ulah gaya hidup mewah yang dipamerkan.
Bahkan, nih, deretan keluarga pejabat yang ditemukan suka flexing ditindaklanjuti – bahkan tidak segan-segan dicopot dari jabatannya. Memangnya siapa saja sih deretan keluarga yang gemar melakukan aksi flexing?
Kasus ini bermula dari pencopotan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bernama Rafael Alun Trisambodo.
Polemik pejabat kaya ini dilanjutkan dengan isu Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono yang ketahuan memiliki aset-aset mewah miliknya yang sudah tersebar di medsos. Namun, nasib Andhi masih beruntung karena dirinya bisa mempertahankan jabatan tersebut.
Tidak sampai situ, mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto juga doyan flexing nih. Status Eko saat ini sudah resmi dipecat akibat aksi pamer di media sosial pribadinya.
Wah, masih ada lagi nih. Sekarang, di luar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu mantan Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jakarta Timur (Jaktim), dicopot dari jabatannya akibat perilaku keluarganya kerap menunjukkan gaya hedonis.
Selanjutnya, mantan Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara (Kemsesneg) Esha Rahmansah Abrar dicopot dari jabatannya akibat ulah istrinya yang kerap me-posting pamer harta di medsos.
Waduh, kok rasa-rasanya aksi flexing di medsos oleh deretan para keluarga pejabat seperti syndromes – tanda gejala klinis yang sering berhubungan dan muncul secara bersamaan – yang merajalela ya?
Dalam kejadian kasus yang sedang ramai belakangan ini, jika mengacu pada tulisan Michael Johnson Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy, aspek partisipasi dan institusi dapat terlihat dari dua sisi antara yang lebih kuat dengan yang lebih lemah.
Aspek kelemahan muncul dari jenis korupsi – yang mana dilakukan seperti kasus penggeledahan suap oleh elite politik yang kuat dan dominan terlibat dalam korupsi akan rakus dengan kekayaan.
Ya, memang sih harta kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat juga disinyalir datang dari kekuasaan mereka sebagai elite politik. Jadi, tidak heran kalau deretan pejabat harta kekayaannya tidak masuk akal.
Namun, agaknya sekarang pejabat lebih berhati-hati ketika melakukan – jika tidak ingin akhir kehidupannya sama seperti Belfort di film The Wolf of Wall Street yang berujung hancur karena suka foya-foya dan melakukan penggelapan dana.
Ya, kalau bisa sih, harus taat dengan melaporkan harta kekayaan – jika tidak ingin berujung dipanggil oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Penasaran deh, kira-kira siapa lagi berikutnya ya? Hehe. (S85)
