“Dalam penempatan jabatan strategis sebagai komisaris misalnya, jumlah kader PDIP paling sedikit dibanding partai lain. Keputusan otoritas menteri kami terima”. – Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP
Kementerian BUMN emang selalu jadi sorotan. Bukannya gimana-gimana ya, posisi di pucuk teratas kementerian yang satu ini dianggap sangat strategis karena menguasai ratusan perusahaan pelat merah dengan total aset mencapai Rp 8 ribu triliun! Iyess, angka 8 dengan 15 nol di belakangnya.
Makanya, kursi Menteri BUMN akan pasti selalu dihantui angin ribut dari mana-mana. Salah satu yang akhir-akhir ini jadi pergunjingan publik adalah “benturan” yang terus terjadi antara PDIP dengan Menteri BUMN. Bukan hanya dengan Erick Thohir yang saat ini duduk di kursi itu loh, tapi sudah terjadi sejak orang nomor satu di Kementerian BUMN diduduki oleh Rini Soemarno di periode sebelumnya.
PDIP emang terlihat sangat keras kalau bicara soal kementerian BUMN. Di era Rini, sang menteri itu sempat diboikot sidang ke DPR. Selain itu, PDIP jugalah yang berulang kali mendesak agar Presiden Jokowi mereshuffle Rini dari posisinya.
Dengan bahasa yang berbeda, benturan itu kini terjadi lagi dengan Erick Thohir. Pada pertengahan Juli 2020 lalu misalnya, Politikus PDIP Adian Napitupulu sempat menyerang Erick dengan persoalan utang BUMN yang dianggap sudah terlalu besar.
Sampai sekarang pun Adian masih juga melemparkan “tinju-tinjunya” ke Erick – katakanlah ketika ikut mengomentari polemik adanya menteri di kabinet Presiden Jokowi yang sedang melakukan pencitraan untuk Pilpres 2024.
Makanya, banyak yang bertanya: sebenarnya apa sih yang dicari oleh PDIP di Kementerian BUMN?
Well, nggak perlu IQ 200 untuk tahu jawabannya ya. Jelas semuanya berkaitan dengan perebutan posisi di pucuk-pucuk perusahaan-perusahaan milik negara yang menjadi tanggungjawab BUMN. Posisi komisaris BUMN misalnya, adalah posisi yang jadi incaran oleh banyak pihak.
Sayangnya, sejak era Rini dan hingga sekarang di era Erick, PDIP merasa tak banyak kadernya yang mendapatkan jatah untuk posisi-posisi tersebut. Malah, yang paling banyak duduk di posisi-posisi itu adalah relawan dan pendukung Jokowi yang berasal dari luar partai.
Konteks yang terakhir itu sempat diulas loh sama media asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP) beberapa hari lalu dalam tajuk tuduhan “Little Soeharto” pada Jokowi. Wih, pedas men bahasannya.
Hmm, intinya jika sebelumnya banyak orang berharap dengan terpilihnya Erick sebagai Menteri BUMN setidaknya bisa mengurangi tensi yang sebelumnya terjadi antara PDIP dengan Rini Soemarno, ternyata yang terjadi justru sama saja.
Ibaratnya kayak meme “Hold My Beer”, Erick nggak mau kalah nih dengan apa yang telah dilakukan oleh Rini sebelumnya. Jika demikian, sampai kapan pertentangan yang seperti ini akan terus terjadi ya? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
