HomeCelotehNo Moeldoko No Party

No Moeldoko No Party

“Secara pribadi, apa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi miliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu”. – Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat


PinterPolitik.com

Partai politik alias political party. Entitas yang satu ini telah mengisi sejarah diskursus politik. Plato dan Aristoteles misalnya telah mendiskusikan tentang faksi politik dalam tulisan-tulisan mereka. Ini adalah gambaran mereka terkait perbedaan karakteristik sebuah pemerintahan ketika dijalankan oleh faksi politik tertentu.

Sementara di era Romawi, ada dua faksi besar – Populares dan Optimates – yang disebut-sebut sebagai gambaran awal benturan faksi politik yang menjadi citra awal partai politik.

Baca juga: Revival Golkar, Partai Penguasa di 2024?

Sekalipun demikian, barulah di abad ke-18 partai politik modern menampilkan dirinya secara utuh. The Whig merupakan salah satu partai politik paling awal yang muncul di Inggris. Partai-partai politik lain juga kemudian mulai bermunculan di Inggris dan Amerika Serikat, seiring makin kuatnya basis-basis demokrasi dilaksanakan.

Makanya, hingga hari ini partai politik akan selalu memainkan dinamika politik di tingkat nasional dan bahkan menjadi pemain-pemain utamanya.

Nah, bicara soal partai politik dan dinamikanya, saat ini lagi ramai pergunjingan yang melibatkan Partai Demokrat dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Nama terakhir dituduh terlibat dalam upaya kudeta pimpinan partai biru tersebut.

Nggak tanggung-tanggung cuy, pernyataan terbaru langsung dikeluarkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias Pak SBY, yang menyebut langsung nama Moeldoko dalam isu kudeta di tubuh partai.

Menurut SBY, Moeldoko merugikan nama baik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wih, udah bawa-bawa nama presiden nih bakal panjang urusannya.

Baca juga :  The Tale of Two Sons

SBY juga yakin bahwa nama Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD, Menkum HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan hanya sekedar dicatut namanya oleh pihak tertentu.

SBY tidak percaya bahwa pejabat selain Moeldoko terlibat. Mereka bahkan menurutnya tidak ada urusan dengan isu kudeta Partai Demokrat.

Wih, panas-panas goreng pisang nih. Hehehe. Makin panas kalau makannya sambil ngopi panas.

Yang jelas, dinamika ini secara tidak langsung menunjukkan sentralnya posisi politik Moeldoko. Profesor Vedi Hadiz dari University of Melbourne Australia pernah menyebutkan bahwa Pak Jokowi mendapatkan kekuatan politik di awal-awal masa jabatannya salah satunya karena dukungan utama dari militer. Dan saat itu Moeldoko-lah yang menjabat sebagai Panglima TNI. Jadi udah pasti berkorelasi langsung.

Hmm, makin lama makin rumit, menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden.