“Ketidakadilan sosial. Jadi kalau keadilan tidak dijamin, siapa saja bisa mengacau” – Abdul Haris Nasution, Pahlawan Nasional asal Indonesia
Gengs, dalam negara demokrasi, ibarat keluarga, rakyat ini adalah orang tuanya. Sementara, pemerintah perannya kayak anak. Sebagaimana keluarga, kadang kala ada cekcok antara orang tua dengan anak.
Hal yang sangat wajar terjadi dan rata-rata dialami oleh keluarga mana saja lho. Namun, semarah-marahnya anak ke orang tua, jangan sampai nggak mendengarkan nasihat mereka. Bisa berabe.
Misal, dalam hal percintaan. Ya, kalau memang beda pilihan soal pasangan, mending diobrolkan saja. Siapa tahu hati orang tua jadi terbuka? Pokoknya, jangan sampai main kawin lari deh.
Nah, seperti itu pula kasus omnibus law (UU Cipta Kerja) ini, cuy. Karena rakyat kedudukannya kayak orang tua, maka seharusnya diajak rembukan terlebih dahulu.
Andai kita ibaratkan muara omnibus law, yakni perusahaan, sebagai kekasih, dan produk kebijakan omnibus law layaknya mas kawin, maka dalam hal negara mau mendekati kekasihnya, perlu dong bicara dengan rakyat terkait cocok apa nggak-nya mas kawin tersebut alias omnibus law.
Lha, ini nggak, cuy. Tiba-tiba, negara langsung pilih produk kebijakan, nggak diskusi sama sekali dengan elemen rakyat yang notabene banyak lho penolakan dari mereka. Seolah sudah ngebet pengen segera melamar perusahaan, negara nyatanya meninggalkan ngobrol dengan rakyatnya.
Tapi nih, alih-alih bakal didukung oleh perusahaan, eh, ternyata terdapat 35 investor global yang membuat surat terbuka kepada pemerintah Indonesia. Isinya tuh menyatakan bahwa omnibus law akan merusak iklim investasi karena dianggap bakalan melanggar standar praktik terbaik internasional.
Waduh, kok kayak telenovela aja nih dramanya? Saat negara sudah percaya diri, eh, tahunya bertepuk sebelah tangan dengan investor. Upps.
Namun, sebentar deh, cuy, kita jangan gegabah dulu menganggap 35 investor itu beneran mewakili investor global secara keseluruhan. Pasalnya, mayoritas anggotanya punya afiliasi dengan elemen masyarakat tertentu.
Lagian juga, kita masih bingung toh apakah ini cuma pengelabuan atau beneran. Secara, zaman sekarang nggak ada yang bisa menerka secara pasti. Toh, kalau memang beneran, kenapa surat baru dikirim setelah pemerintah mengesahkan omnibus law? Hayooo.
Coba deh kalian amati saja suatu game yang memberi banyak pelajaran tentang adanya tipuan di saat chaos. Game yang bernama Among Us itu menampilkan karakter impostor yang bertugas membunuh karakter lain tetapi sebisa mungkin tak diketahui.
Bahkan, ia bisa saja mengelabui karakter lain, dengan menuduh karakter lain itulah impostor sebenarnya. Hmm, siapa nih kira-kira impostor di game omnibus law ini? Pemerintah apa investor? Selamat merenung. Hehe. (F46)
