“Jika ada lembaga yang harus selalu direformasi, tak lain adalah institusi polisi” – Najwa Shihab, jurnalis asal Indonesia
PinterPolitik.com
Gengs, jika ada sebuah konflik terjadi yang melibatkan saingan lain itu normal banget kan ya? Misal, film The Godfatheryang disutradarai oleh Francis Ford Coppola menceritakan pertarungan dan kompetisi bisnis antargeng. Di antaranya, yaitu keluarga Corleone, Barzini, Tataglia, Cuneo dan Stracci. Dalam filmnya, juga jelas bahwa terdapat upaya saling menjatuhkan – bahkan pembunuhan dengan tujuan bisa menghancurkan lawannya.
Nah, dari film ini, salah satu yang dapat kita pelajari yaitu persaingan antar geng atau kelompok itu sudah biasa bahkan saling serang hingga pembunuhan. Namun, bagaimana menurut kalian jika upaya saling serang ini terjadi di internal kelompok?
Behh, pasti hal tersebut malah bisa membuat internal kelompok jadi rawan pecah, iya gak sih? Pastinya, karena nanti bisa-bisa gak solid. Gimana mau mengalahkan yang lain kalau internal sendiri keropos? Hehehe.
Nah, kenapa mimin memberikan contoh film konflik antargeng dan memberikan pertanyaan tentang konflik internal? Soalnya, saat ini ada beberapa oknum di salah satu partai penguasa di Indonesia sedang berseteru, cuy.
Mereka yaitu Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masinton Pasaribu yang mengkritik keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Nah, ceritanya begini, Pak Masinton menyerang Pak Yasonna ini karena kebijakan doi yang mengangkat dua jenderal polisi aktif menjadi pejabat di jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Mereka adalah Inspektur Jenderal Andap Budhi Revianto yang diangkat menjadi Inspektur Jenderal Kemenkumham dan Irjen Reinhard Silitonga yang diangkat menjadi Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Pak Masinton kelihatannya lebih menitikberatkan pada sejarah pada masa Orde Baru. Makanya, doi sedikit mengungkit sejarah di masa itu. Ciyee, Pak Masinton nostalgia nih ketika masih menjadi aktivis. Apa iya doi masih tetap idealis seperti dahulu ya? Hehehe.
Kalau kita tengok pada masa Orde Baru dahulu, protes mahasiswa itu juga terkait penghapusan dwi-fungsi ABRI. Kalau jabatan publik sekelas Dirjen dan Irjen yang tidak ada sangkut pautnya dengan penegakan hukum diisi oleh kepolisian, itu kan nanti malah berpotensi memunculkan conflict of interest.
Takutnya, ada masalah lagi seperti dulu, yaitu ada institusi yang merasa lebih superior dibandingkan dengan institusi lain.Kan, bisa bahaya tuh.
Kalau dahulu era Reformasi semangatnya menggelorakan supremasi sipil, terus kalau tiba-tiba sekarang ada pihak yang mau mengubah itu, percuma dong ya perjuangan mahasiswa pada tahun 1998. Kan, kasihan perjuangan Pak Masinton, Bung Adian, Pak Budiman Sudjatmiko, dan yang lainnya. Hehehe. Coba deh Pak Yasonna pikir-pikir lagi. Hehe. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
