HomeCelotehManuver Nasdem Yang Terancam

Manuver Nasdem Yang Terancam

“Surya Paloh mengarahkan agar Fraksi Partai NasDem DPR RI mengambil sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Termasuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024”. – Rilis resmi Partai Nasdem


PinterPolitik.com

Partai Nasdem mungkin jadi salah satu saudara muda partai politik di Indonesia yang sejauh ini cukup berhasil di panggung politik nasional. Berdiri pada 2011 lalu, praktis Nasdem adalah satu-satunya partai berusia di bawah 10 tahun yang sudah moncer jadi pemain utama politik Indonesia.

Memang ada Gerindra juga yang beberapa tahun lebih tua sedikit. Namun, untuk ukuran partai baru, Nasdem boleh lah diacungi jempol.

Bahkan, dalam dua periode pemerintahan terakhir, manuver Nasdem cukup baik dan berhasil menempatkannya dalam lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi. Bahkan pada Pilpres 2019 lalu, Nasdem menjadi salah satu partai yang paling awal memberikan dukungan untuk pencalonan kembali Jokowi.

Makanya, partai biru ini bisa dibilang salah satu sekutu yang cukup punya pengalaman dalam kekuasaan Jokowi.

Sayangnya, semuanya sedikit berubah pada periode kedua kekuasaan Jokowi ini. Nasdem yang berharap mendapatkan beberapa posisi penting di kabinet, nyatanya tak lagi diberikan jatah tersebut. Jaksa Agung misalnya, tak lagi diduduki oleh orang dari Nasdem.

Hal inilah yang membuat beberapa waktu terakhir, hubungan Jokowi dengan Nasdem agak sedikit merenggang. Nasdem misalnya mulai membuka peluang mendukung pencalonan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Partai tersebut juga sempat bertemu dengan PKS untuk menjajaki kemungkinan koalisi dan kerja sama.

Surya Paloh sebagai Ketum Nasdem bahkan pernah menyebutkan bahwa partainya tak akan segan-segan menjadi oposisi pemerintahan Jokowi.

Makanya, ketika Nasdem awalnya mengambil sikap mendorong revisi Undang-Undang Pemilu agar ada Pilkada di 2022 dan 2023, banyak pihak menilainya sebagai manuver yang berseberangan dengan pemerintah. Pasalnya, pemerintah tetap menginginkan Pilkada serentak digelar pada 2024 dan tak setuju ada revisi UU Pemilu.

Baca juga :  MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Tak heran, santer beredar muncul wacana reshuffle kabinet yang disebut-sebut mengincar menteri dari Nasdem.

Karena mulai muncul indikasi yang demikian, Surya Paloh berubah sikap dan akhirnya mendorong agar partainya menolak revisi UU Pemilu dan tetap Pilkada serentak di 2024.

Wih, ada yang merasa terancam nih. Uppps. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.