HomeCelotehKung Fu Ridwan Kamil Geruduk Banteng

Kung Fu Ridwan Kamil Geruduk Banteng

“Solusi hari ini hanya vaksin yang bisa cepat menurunkan. Kalau saya lihat pemberitaan, yang saya tahu tokoh ini menolak kalau vaksin belum selesai pengetesannya, tidak mau ambil risiko karena (diketahuinya) Bio Farma melaporkan tesnya belum selesai”. – Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah


PinterPolitik.com

Ribut-ribut PDIP di Senayan terkait vaksin memang menarik perhatian banyak pihak. Bukannya gimana-gimana ya, sebagai partai utama pendukung pemerintah, pernyataan yang disampaikan oleh kadernya, Ribka Tjiptaning berasa kayak kontradiktif sama upaya pemerintah yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak takut ikut vaksin Covid-19.

Apalagi, narasi yang dipakai sama Bu Ribka udah bawa-bawa kasus vaksin polio beberapa tahun lalu yang disebut-sebut justru efeknya sempat gagal pada beberapa peristiwa. Kan bikin masyarakat jadi tambah takut mau divaksin, mana Bu Ribka juga bilang vaksin Sinovac sebagai barang rongsokan. Beh, udah berlipat ganda nih tuduhan-tuduhannya.

Baca Juga: Tugas Berat Budi Sadikin: Rangkul IDI

Nggak heran, banyak pihak yang keki dengan pernyataan tersebut. Salah satu yang menyayangkan pernyataannya Bu Ribka adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurutnya, sebagai wakil rakyat seharusnya bisa memberikan semangat agar penanganan pandemi Covid-19 bisa berlangsung dengan baik, dan pada akhirnya bencana virus ini bisa segera berakhir.

Kang Emil juga menyinggung kemungkinan adanya miskomunikasi terkait uji klinis vaksin tersebut yang menurut Kang Emil sudah dilakukan oleh Bio Farma.

Hmm, wajar sih Kang emil agak sedikit keki dengan pernyataan Bu Ribka ini. Soalnya sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Emil jadi salah satu relawan yang diujicobakan vaksin Covid-19 ini. Dan sejauh ini, menurut beliau, semuanya aman terkendali. Bahkan dalam videonya bersama Ariel Noah, doi menyebutkan di darahnya sudah ada 99 persen antibodi. Wih.

Baca juga :  Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Tapi, kalau bicara soal kritik, Kang Emil kudu hati-hati sih. Soalnya yang dihadapi ini adalah kader si banteng PDIP. Apalagi, dalam klarifikasinya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga tak menyalahkan pernyataan Bu Ribka. Doi cuma bilang partainya mendukung vaksin dan meminta masyarakat melihat secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Bu Ribka.

Hmm, berasa ada motif tersembunyi nih PDIP. Uppps.

Wih, bisa bahaya juga loh buat Kang Emil kalau kritikannya ini nanti dianggap jadi caranya untuk “kontra” sama PDIP. Soalnya, bagaimanapun juga, partai yang satu ini masih jadi yang terbesar dan paling kuat serta akan menentukan langkah politik Kang Emil di kontestasi elektoral mendatang, katakanlah di Pilpres 2024.

Kalau dapat dukungan dari PDIP kan lumayan tuh, Kang. Jadi kudu hati-hati ini, biar nggak menutup kemungkinan dapat dukungan dari partai yang satu ini.

Pada akhirnya sih, terlepas dari tuduhan yang dilemparkan oleh Bu Ribka dan motif PDIP yang ada di belakangnya, pemerintah memang harus memperbaiki komunikasi politiknya. Biar kritikan yang kayak gini nggak bikin masyarakat pusing. Lha kalau partai pemerintah aja ngritik kebijakan pemerintah, masyarakat bisa apa? (S13)


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.