“Lonjakan inflasi ini membuat standar itu meningkat, sehingga banyak masyarakat yang rawan masuk ke kategori miskin ekstrem,” – Anis Byarwati, Anggota Komisi XI Fraksi PKS DPR RI
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui anggotanya di Komisi XI DPR RI menyoroti posisi Indonesia yang masuk sebagai seratus negara termiskin versi World Population Review dan gfmag.com yang didasarkan pada ukuran dari Gross National Income (GNI).
Anis Byarwati – anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS – menyarankan agar saat ini pemerintah sudah harus meninjau ulang batas garis kemiskinan di Indonesia karena hal ini juga akan berimbas bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa jabatannya nanti.
Coba bandingkan. Standar kemiskinan dari Bank Dunia berbeda dengan standar yang digariskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Jika Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dari US$1,9 menjadi US$2,15 per kapita per hari, maka garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia adalah Rp 32.812 per kapita per hari atau Rp 984.360 per kapita per bulan.
Angka Bank Dunia ini lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan di Indonesia yang digunakan BPS pada Maret 2022, di mana orang yang dianggap miskin yaitu yang memiliki minimal Rp 505.469,00 per kapita per bulan.
Merespons persoalan publik ini, PKS minta pemerintah harus melihat kondisi riil di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang kesulitan secara ekonomi. Hal ini tidak lepas dari dampak standarisasi penggunaan data yang berbeda – yang mana dipercaya akan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Anyway, kritik PKS ini cukup menarik untuk diuraikan. PKS seolah melihat ada dua cara pandang yang berbeda dikarenakan standar yang berlainan.
Dalam konteks manajemen, persoalan standar ini menjadi pembahasan serius yang hingga saat ini belum selesai dirumuskan secara komprehensif.
Romieu dalam tulisannya La Normalisation, c’est elle une humanisme?, mengemukakan bahwa misi standardisasi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Standarisasi sejatinya menjadi upaya manusia untuk menjawab tantangan hidupnya ke depan sehingga, dalam membentuk standar, kita memerlukan banyak pertimbangan – tidak hanya mengambil data rata-rata dari kebanyakan orang.
Bagi Romieu, standarisasi sama halnya dengan humanisme. Ia terdiri dari sistem gagasan berdasarkan kebutuhan dan harapan manusia, serta standarisasi mencoba untuk menjawab tantangan ini.
Nah, akan menjadi permasalahan serius ketika pemerintah terkesan membangun standar karena berdasarkan ukuran dari “selera” yang dipilih pemerintah. Tentu hal ini bukan saja salah, melainkan juga berbahaya.
Dalam konteks ini, jadi teringat ungkapan Latin, “De Gustibus Non Est Disputandum” yang bermakna “selera tidak bisa diperdebatkan”.
Bayangkan. Jika standar yang seharusnya menjadi alat untuk memproduksi public goods, yaitu berupa aturan-aturan dilandasi oleh standarisasi yang hanya mengikuti selera yang begitu subjektif.
Hmm, kitab isa sedikit centil menebak apa yang dipikirkan PKS terkait standar kemiskinan. Mungkin, PKS berpikir bahwa pemerintah mempunyai standar yang kecil dibanding Bank Dunia. Apakah ini karena bentuk pengamalan filosofi Jawa yaitu “nerimo”, ataukah sebenarnya standar atau selera pemerintah ini memang receh ya?” Uppsss. Hehehe. (I76)
