HomeCelotehKemiskinan, Senjata PKS Serang Jokowi?

Kemiskinan, Senjata PKS Serang Jokowi?

“Lonjakan inflasi ini membuat standar itu meningkat, sehingga banyak masyarakat yang rawan masuk ke kategori miskin ekstrem,” – Anis Byarwati, Anggota Komisi XI Fraksi PKS DPR RI


PinterPolitik.com

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui anggotanya di Komisi XI DPR RI menyoroti posisi Indonesia yang masuk sebagai seratus negara termiskin versi World Population Review dan gfmag.com yang didasarkan pada ukuran dari Gross National Income (GNI).

Anis Byarwati – anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS – menyarankan agar saat ini pemerintah sudah harus meninjau ulang batas garis kemiskinan di Indonesia karena hal ini juga akan berimbas bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa jabatannya nanti.

Coba bandingkan. Standar kemiskinan dari Bank Dunia berbeda dengan standar yang digariskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Jika Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dari US$1,9 menjadi US$2,15 per kapita per hari, maka garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia adalah Rp 32.812 per kapita per hari atau Rp 984.360 per kapita per bulan.

Angka Bank Dunia ini lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan di Indonesia yang digunakan BPS pada Maret 2022, di mana orang yang dianggap miskin yaitu yang memiliki minimal Rp 505.469,00 per kapita per bulan.

Merespons persoalan publik ini, PKS minta pemerintah harus melihat kondisi riil di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang kesulitan secara ekonomi. Hal ini tidak lepas dari dampak standarisasi penggunaan data yang berbeda – yang mana  dipercaya akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

image 17
Utak-Atik Jumlah Warga Miskin?
- Advertisement -

Anyway, kritik PKS ini cukup menarik untuk diuraikan. PKS seolah melihat ada dua cara pandang yang berbeda dikarenakan standar yang berlainan. 

Dalam konteks manajemen, persoalan standar ini menjadi pembahasan serius yang hingga saat ini belum selesai dirumuskan secara komprehensif. 

Baca juga :  Mantra "Yakusa" Mahfud Buat Anies?

Romieu dalam tulisannya La Normalisation, c’est elle une humanisme?, mengemukakan bahwa misi standardisasi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Standarisasi sejatinya menjadi upaya manusia  untuk menjawab tantangan hidupnya ke depan sehingga, dalam membentuk standar, kita memerlukan banyak pertimbangan – tidak hanya mengambil data rata-rata dari kebanyakan orang. 

Bagi Romieu, standarisasi sama halnya dengan humanisme. Ia terdiri dari sistem gagasan berdasarkan kebutuhan dan harapan manusia, serta standarisasi mencoba untuk menjawab tantangan ini. 

Nah, akan menjadi permasalahan serius ketika pemerintah terkesan membangun standar karena berdasarkan ukuran dari “selera” yang dipilih pemerintah. Tentu hal ini bukan saja salah, melainkan juga berbahaya. 

Dalam konteks ini, jadi teringat ungkapan Latin, “De Gustibus Non Est Disputandum” yang bermakna “selera tidak bisa diperdebatkan”.

Bayangkan. Jika standar yang seharusnya menjadi alat  untuk  memproduksi public goods, yaitu berupa aturan-aturan dilandasi oleh standarisasi yang hanya mengikuti selera yang begitu subjektif.

- Advertisement -

Hmm, kitab isa sedikit centil menebak apa yang dipikirkan PKS terkait standar kemiskinan. Mungkin, PKS berpikir bahwa pemerintah mempunyai standar yang kecil dibanding Bank Dunia. Apakah ini karena bentuk pengamalan filosofi Jawa yaitu “nerimo”, ataukah sebenarnya standar atau selera pemerintah ini memang receh ya?” Uppsss. Hehehe. (I76)


Kelas Revolusi Baru, Jalan Nadiem Menuju Pilpres
spot_img

#Trending Article

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Zulhas dan Bisnis Jastip Menjanjikan

Nama Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) disebutkan Prof. Karomani soal kasus penitipan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila).

PDIP Bakal Gabung KIB?

“Jadi warnanya tidak jauh dari yang ada di bola ini (Al Rihla)” – Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar PinterPolitik.com Demam Piala Dunia 2022 Qatar rupanya...

Ada “Udang” di Balik Relawan Jokowi?

“Saya di dalam sana. Jadi saya tahu perilakunya satu-satu. Kalau Anda bilang ada dua faksi sih tidak, berfaksi-faksi. Ada kelompok yang tiga periode, ada kelompok...

Tito Sewakan Pulau, Cari Investasi?

“Pada intinya, akan mengembangkan kawasan sebagai eco-tourism. Sebetulnya, bagus, menurut saya, daripada dia tidak digunakan kosong begitu saja” –   Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri PinterPolitik.com Sebagian besar masyarakat Indonesia...

PDIP vs Relawan Jokowi, Rebutan GBK?

Usai acara Gerakan Nusantara Bersatu di GBK, PDIP tampak tidak terima relawan Jokowi bisa pakai GBK. Mengapa GBK jadi semacam rebutan?

Mengintip “Spotify Wrapped” Jokowi

Sekarang sudah waktunya untuk "Spotify Wrapped 2022". Musik dan politik pun saling berkaitan. Apakah Jokowi punya "Wrapped" sendiri?

Saatnya Ganjar Balas Jasa Puan?

“Ganjar itu jadi Gubernur (Jateng) jangan lupa, baik yang pertama dan kedua itu, justru panglima perangnya Puan Maharani,” –   Said Abdullah, Ketua DPP...

More Stories

Lord Rangga Pergi, Indonesia Bersedih?

“Selamat jalan, Lord Rangga! Terima kasih sudah menyuguhkan kritik sosial dengan balutan performance gimmick yang cerdas untuk masyarakat yang memang bingung ini! Suwargi langgeng!” – Warganet PinterPolitik.com Sejumlah...

Tito Sewakan Pulau, Cari Investasi?

“Pada intinya, akan mengembangkan kawasan sebagai eco-tourism. Sebetulnya, bagus, menurut saya, daripada dia tidak digunakan kosong begitu saja” –   Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri PinterPolitik.com Sebagian besar masyarakat Indonesia...

Ada “Udang” di Balik Relawan Jokowi?

“Saya di dalam sana. Jadi saya tahu perilakunya satu-satu. Kalau Anda bilang ada dua faksi sih tidak, berfaksi-faksi. Ada kelompok yang tiga periode, ada kelompok...